Diduga Mark-Up Anggaran PembelianTanah Pemko Dumai

0
125
foto Wan Syamsir Ius
Wan Syamsir Yus

Dumai, kompasriau.com –Proses jual beli tanah Pemko Dumai untuk industri tahun 2004, dengan luas 98 hektar, terdiri dari 49 surat keterangan tanah (SKT) dipertanyakan pengurus LCKI Dumai dan Wartawan Dumai.

Pasalnya, Walikota Dumai pada tahun 2004, Wan Syamsir Yus diduga telah membuat surat penetapan lokasi tanah Pemko Dumai untuk industri Pelintung itu, kendati keberadaan letak bidang tanah tersebut peruntukannya tidak sesuai dengan tata ruang Perda Kota Dumai dan tata ruang Perda Propinsi Riau.

Hal tersebut sesuai informasi yang berhasil dihimpun kompasriau.com di kantor BPN Dumai menyebutkan, Kamis ( 17/120) Pekan lalu, bahwa letak tanah untuk industri Pelintung tersebut peruntukannya tidak sesuai dengan tata ruang perda dan tata ruang perda Propinsi Riau.

“Keberadaan letak tanah itu peruntukan tidak sesuai perda. Bahkan suratnya diduga tumpang tindih dengan tanah masyarakat. Tapi Walikota Dumai,Wan Syamsir Yus tahun 2004 masih menerbitkan surat penetapan lokasi tanah untuk industri Pelimtung itu,”ujar beberapa orang petugas di kantor BPN Dumai.

Hal itu diperkuat dengan peta rincian tanah Pemko Dumai untuk industri yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2005, bahwa Pemko Dumai telah membeli tanah untuk industri Pelintung di kawasan Kecamatan Medang Kampai.

“Kita sebagai sosial kontrol, tentu berhak mempertanyakan proses jual beli tanah untuk industri tersebut kepada pihak instansi terkait, apakah sudah pernah dilakukan analisa dan telaah oleh pihak instansi terkait, sebelum dibeli tanah untuk industri itu. Kemudian luas tanah itu apakah sudah pernah dilakukan pengukuran ke lapangan oleh pihak instansi terkait, ”ujar pengurus Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia Kota Dumai, R.Sirait kepada kompasriau,com, Minggu (20/12) pekan lalu.

Sementara itu, Mantan Walikota Dumai, Wan Syamsir Yus, ketika dikonfirmasi di kediamannya di Pekanbaru belum lama ini, namun hingga berita ini dimuat, Wan Syamsir Yus terkesan tidak mau menanggapi pertanyaan wartawan kompasriau.com dan LCKI Dumai.

Padahal jika mengacu kepada peraturan/Undang-Undang tentang pengadaan tanah untuk Pemko/Kepentingan Umum, tentu harus dibentuk tim melibatkan Sekda Kota Dumai, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Dumai, Bapeda dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun ketika wartawan kompasriau.com upayakan konfirmasi kepada pihak instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, terkait surat penetapan lokasi tanah untuk industri tersebut, namun hingga saat ini belum ada penjelasan dari pihak instansi terkait di lingkungan Pemko Kota Dumai.

Menanggapi hal itu, sekretaris LCKI Propinsi Riau, PH.Sitompul mengatakan, sebagai sosial kontrol tentu berhak mempertanyakan hal itu kepada pihak instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

“Kalau datanya sudah lengkap, kami dari pengurus LCKI Propinsi akan menganalisa dan telaah data-data tersebut. Dan kalau ada indikasi terjadi tindak pidana korupsi, kerugian negara, LCKI Propinsi akan melaporkan kasus ini ke pihak aparat penegak hukum,”ujar PH Sitompul.

Lanjutnya, sekda Kota Dumai sebagai pengguna anggaran dan Kepala BPN Kota Dumai, tentu harus memberi ruang akses lebih terbuka kepada Pers terkait proses jual beli tanah tersebut. “Tanpa pemberiaan ruang dan akses yang lebih terbuka kepada Pers, mustahil perinsip transparansi guna mewujudkan good government sebagaimana diamanatkan Undang-undang,”tegas PH.Sitompul kepada kompasriau.com, Minggu (20/12) pekan lalu. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here