Terkait Indikasi Manipulasi Data Direktur PT SM Belum Menjawab Konfirmasi Wartawan

0
119

IMG_20151104_210731Dumai,kompasriau.com  -Kendati wartawan kompasriau.com telah upayakan konfirmasi kepada Direktur PT SM, terkait adanya dugaan manipulasi data setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) ke Dinas Pendapatan Kota Dumai, namun hingga berita ini dimuat, Direktur PT SM di Dumai terkesan tidak mau memberi penjelasan atau tanggapan kepada wartawan, terkait jumlah atau total pajak yang telah disetor ke Dinas pendapatan Kota Dumai.

Padahal bila dicermati Undang-Undang Undang-Undang RI N0. 40 Tahun 1999 tentang Pers, jelas diatur, bahwa wartawan yang bertugas dilapangan juga wakil masyarakat untuk memperoleh informasi data-data dan fakta yang selanjutnya diolah dan dikemas menjadi berita untuk kepentingan masyarakat.

Apalagi menyangkut terkait adanya dugaan manipulasi data setoran pajak daerah (SSPD-BPHTB), tentu Direktur PT SM harus memahami fungsi, hak dan peranan Pers itu. Bahwa wartawan dan LSM mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, guna mewujudkan prinsip transparansi sebagai salah satu syarat terciptanya tata pemerintahan yang baik.

Seperti halnya penuturan ketua Lembaga Pengawasan Pembangunan (LP2N), Johnesly Meliala kepada wartawan kompasriau.com. Dimana dalam bincang-bincang Johnesly dengan kompasriau.com, Rabu (20/1) menuturkan, bahwa pihaknya telah menemukan puluhan unit rumah di perumahan PT SM type 70/150 dan type 48/135 telah memiliki PBB (Pajak Bumi dan bangunan), namun PBB perumahan PT SM tersebut diduga diterbitkan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

Bahkan Johnesly Meliala menilai hal tersebut bisa terjadi oleh karena data yang diberitahukan ke dinas pendapatan Kota Dumai terjadi penggelembungan pembayaran setoran pajak,  agar jumlah wajib pajak daerah yang disetorkan jauh lebih rendah  ke kas PAD.

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan hal tersebut bisa tercipta atas adanya kerjasama dengan instansi  terkait untuk mendapat keuntungan masing-masing pihak. Maka dalam kasus ini, Johnesly Meliala menduga bahwa ada indikasi manipulasi data surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB), konon kerjasama antara PT SM dengan salah seorang oknum Notaris yang berkantor di Kota Dumai.

“Jadi untuk kasus ini, kita sudah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait di wilayah Kota Dumai. Dan sesuai penjelasan yang berhasil di himpun dari kantor Direktorat Jenderal Pajak, kuat dugaan PT SM tidak memberitahukan objek pajak bumi dan bangunan (SPOP PBB) yang sebenar, ”ungkap Johnesly Meliala kepada wartawan kompasriau.com, sembari sambil menunjukkan beberapa lembar bukti resi setoran pajak PT SM.

Sesuai data-data dan hasil rincian yang berhasil dikutip LP2N di kantor Direktorat Jenderal Pajak menyebut, bahwa perincian yang sebenarnya adalah berdasarkan harga penjual =harga jual x 5%. Pajak Pembeli yaitu biaya perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) harga jual – (dikurang)  Rp 60 juta x 5%.

Sementara berdasarkan data-data rincian yang ada, bahwa harga jual rumah type 70/150 senilai Rp 315.000.000 x 5% = Rp.15.750.000,-. Harga Rp 315.000.000,- dikurang Rp. 60.000.000,- = Rp.225.000.000,- x 5% = Rp.12.750.000,-/ pajak pembeli (BPHTB). “Jadi pajak yang harus disetor PT SM Rp. 15.750.000,- + Rp. 12.750.000,- = Rp. 28.500.000,- /satu unit rumah.

Sedangkan total yang disetor PT SM hanya Rp. 3.500.000,- + Rp.500.000,-  = Rp. 4.000.000,- /satu unit rumah. “Jadi berdasarkan data-data yang ada kerugian negara dari sektor wajib pajak sekitar Rp 24.500.000,- x 14 unit rumah, dengan total sementara kerugian negara berkisar Rp. 343.000.000, ”terang Johnesly Meliala. (red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here