SALAH SEORANG MENDATANGI BKD PEMPROV RIAU MELAPOR DIRINYA DITERIMA CPNS

0
133
tam1
Hapriadi, Sekretaris Badan Kepegawaian,pendidikan dan pelatihan daerah (BKP2D) Pemprov Riau.

Dumai, kompasriau.com   – Perbuatan kedua Pasangan suami isteri (Pasutri), Komaruddin dan isterinya Suryati, terdakwa kasus dugaan penipuan penerimaaan CPNS yang diduga bekerjasama dengan anak terdakwa Abdullah Husein (DPO), ternyata diduga sudah mengelahui korbannya.

Hal itu terbukti setelah salah seorang korban penipuan penerimaan CPNS itu sudah pernah mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Pekanbaru.

Maksud kedatangan salah seorang korban dimaksud ke kantor BKD Pemprov Riau di Pekanbaru, tidak lain untuk melaporkan bahwa dirinya (korban) sudah diterima menjadi CPNS.

Hal ini terungkap dari saksi Hapriadi, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) di lingkungan Kantor BKD Pemprov Riau, saat Hapriadi hadir dan dimintai keterangannya di persidangan seputar perkara pasutri Komaruddin dan Suryati.

Saksi Hapriadi yang dihadirkan dipersidangan PN Dumai oleh JPU Tri Nugraha SH, Rabu (20/1) hari ini, dalam sidang itu lebih awal Hapriadi dimintai keterangannya terkait perkara dimaksud.

Menurut Hapriadi di muka sidang yang dipimpin Hakim Krosbin Lumban Gaol SH. MH, yang juga sebagai ketua PN Dumai itu, memaparkan penjelasan tentang mekanisme dan kriteria masuk CPNS setelah ada formasi dari Menpan RI.

Sejumlah pertanyaan dilemparkan hakim majelis kepada saksi Hapriadi. Diantaranya pertanyaan apakah Pemprov Riau ada mengeluarkan SK sementara untuk CPNS atau mengeluarkan Blangko SK tanpa tes. Hal ini dibantah Hapriadi dengan menyebut tidak ada.

Terkait salah seorang korban terdakwa yang mendatangi kantor BKD di Pekanbaru untuk melaporkan kalau dirinya (korban) diterima CPNS, saksi Hapriadi menjelaskan pihaknya menolak laporan dimaksud.

“Kami menolaknya, karena laporan itu tidak masuk dengan arsip kami”, ujar Hapriadi menjelaskan di muka sidang.

Ditanya hakim soal adanya dokumen dipalsukan oknum tertentu terkait SK seseorang diterima menjadi CPNS mengatasnamakan Gubernur Riau, ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov Riau, apakah sudah dilaporkan ke aparat hukum, menurut saksi Hapriadi belum ada melaporkan hal tersebut.

“Seharusnya nama yang ada di sini, harus melaporkan. Secara moril, namanya yang ada (di SK yang dipalsukan maksudnya-red), kan sudah dirugikan”, ujar Krosbin seakan memprotes saksi karena tidak melaporkan oknum yang memalsukan SK dimaksud.** (Tambunan/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here