Ketua LP2N Dumai Bakal “86 Alias Nego” dengan Direktur PT SM

0
128

hhhDumai-Riau, kompasriau.com. Ketua Umum Lembaga Pengawas Pembangunan Nusantara (LP2N) Kota Dumai, Johnesly M. Meliala mengaku bakal “86 alias nego” dengan oknum direktur PT SM, terkait kasus dugaan manipulasi data setoran pajak penjualan kepada Pemerintah.

“Saya disuruh direktur PT SM untuk mencabut laporan itu ke kantor Kejari Dumai. Beliau berjanji akan memberi uang kepada lembaga LP2N sebesar Rp 8.000.000,-,”ungkap Johnesly M.Meliana kepada wartawan kompasriau.com di kedai Kopi Yahya, Jum’at (5/2/2016).

Ketika wartawan kompasriau.com bertanya, bagaimana dengan Kejaksaan Negeri Dumai, apakah Kejaksaan bakal mau untuk menghentikan proses hukum dugaan manipulasi data setoran pajak tersebut.? Dijawab Johnesly M.Meliala, “Yah, laporan itu kan bisa kita cabut. Yang penting biar direktur PT SM yang berurusan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Dumai. Karena Direktur SM sudah minta tolong kepada mantan Manager di Pekanbaru, agar kasus ini kita cabut dari Kejaksaan Negeri Dumai, ”kilah Johnesly menjawab pertanyaan kompasriau.com.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pemantau Kinerja Aparatur Negara Propinsi Riau, Jeckson sangat menyayangkan sikap dan tindakan ketua LP2N yang tidak komitmen terhadap pemberantasan dugaan korupsi termasuk manipulasi data setoran pajak penjualan perumahan kepada Pemerintah.

“Dalam waktu dekat, lembaga kita dari Pemantau Kinerja Aparatur Negara Propinsi Riau akan melaporkan kasus ini kepada Kejaksaan Agung dan Menkumham RI di Jakarta. Kita akan jilid lengkap semua data-data pajak ini, termasuk foto copy laporan LP2N ini akan kita lampiran. Kita tidak mau hanya memanfaatkan LSM untuk “86 alias nego” kepada oknum-oknum pengusaha yang diduga telah merugikan negara ratusan juta rupiah. Begitu juga kepala Kajari Dumai kita minta agar proses hukum terkait dugaan manipulasi data setoran pajak itu diproses sesuai hukum yang berlaku,”tegas Jeckson kepada sejumlah wartawan di Dumai,Jum’at (5/2/2016).

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa ketua umum LP2N telah melaporkan dugaan tindak pidana manipulasi data setoran pajak ke Kejaksaan Negeri Dumai, yang diduga dilakukan oknum direktur PT SM di Kota Dumai dan oknum notaris di Kota Dumai.

“Hari ini, tanggal 29 Januari 2016, Lembaga kita, LP2N sudah resmi secara tertulis melaporkan dugaan tindak pidana manipulasi data setoran pajak itu ke Kejaksaan Negeri Dumai,”ungkap Ketua Umum LP2N, Johnesly M, Jum’at (29/1/2016).

Dikatakan Johnesly M, perusahaan PT SM bergerak dibidang pemasaran/penjualan perumahan type 70/150 dan 48/135 di Kota Dumai tersebut, diduga manipulasi data penjualan untuk setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) di Dinas Pendapatan Kota Dumai, dan diduga merugikan negara Rp. 300 juta rupiah.

“Lembaga kita sudah pegang data-data akurat dari mantan Manager PT SM bernama: Ingan Tarigan yang mengetahui pemainan secara rinci dugaan manipulasi data setoran pajak penjualan perumahan tersebut. Salah satunya SSPD-BPHTB PT SM nama wajib pajak: Asrin dan kawan-kawannya NPOPnya hanya senilai Rp 70 juta rupiah, namun dalam NPOP penjualan senilai Rp. 225 juta rupiah tidak disetor di dalam SSPD-BPHTB PT SM kepada Pemerintah. Data-data ini sudah kita berikan ke Kejaksaan Negeri Dumai, “terangnya.

Lanjutnya,  Direktur PT SM dan oknum Notaris diduga dengan sengaja telah manipulasi data harga penjualan setoran pajak penjualan yang sangat merugikan negara. Untuk itu, lembaga kita laporkan kasus dugaan manipulasi data setoran pajak ini, ”ungkap Johnesly.

Sementara itu, Direktur PT SM di Kota Dumai, ketika diupayakan kompasriau.com berulang kali mengkonfirmasi terkait hal tersebut, namun hingga berita ini dimuat belum ada jawaban atau tanggapan. Ketika diupayakan konfirmasi via pesan singkat (SMS), tidak ada tanggapan ataupun jawabannya.

Sesuai data-data yang berhasil dihimpun kompasriau.com di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Dumai menjelaskan rincian pajak  harga penjualan perumahan, yaitu harga penjual =harga jual x 5%. Pajak Pembeli yaitu biaya perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) harga jual – (dikurang)  Rp 60 juta rupiah x 5%.

Sementara berdasarkan data-data rincian yang berhasil dihimpun, bahwa harga jual rumah type 70/150 senilai Rp 315.000.000,- x 5% = Rp.15.750.000,-. Harga Rp 315.000.000,- dikurang Rp. 60.000.000,- = Rp.225.000.000,- x 5% = Rp.12.750.000,-/ pajak pembeli (SSPD-BPHTB). “Jadi pajak yang seharusnya disetor PT SM sebesar Rp. 15.750.000,- + Rp. 12.750.000,- = Rp. 28.500.000,- /satu unit perumahan.

Sedangkan total yang disetor PT SM hanya Rp. 3.500.000,- + Rp.500.000,-  = Rp. 4.000.000,- /satu unit perumahan. “Jadi berdasarkan data-data yang ada kerugian negara dari wajib pajak sekitar Rp 24.500.000,- x 14 unit perumahan, dengan total sementara kerugian negara berkisar Rp. 343.000.000, ”terang Johnesly Meliala.( 02).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here