PT Suka Maju Dan Oknum Notaris Bakal Dilapor Kemenkumham

0
203
IMG_20151104_210731
Perumahan PT. Suka Maju Terus

Dumai-Riau, kompasriau.com. -Dalam waktu dekat, Perusahaan Terbatas (PT) Suka Maju Terus yang bergerak dibidang pemasaran/penjualan perumahan di Jalan Tuanku Tambusai Kota Dumai dan oknum notaris di Kota Dumai, bakal dilapor Ketua DPD Pemantau Kinerja Aparatur Negara Propinsi Riau, Jeckson M kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan,Jakarta Selatan.

Pasalnya menurut Jekcson, Direktur PT Suka Maju Terus dan oknum Notaris di Dumai terindikasi manipulasi data setoran penjualan perumahan kepada Pemerintah.

“Atas nama lembaga, saya mengucapkan terima kasih kasih kepada media kompasriau.com, yang telah berani membongkar kasus ini di media kompasriau.com. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan berangkat langsung ke Kantor Kemenkumham di Jakarta, untuk melaporkan PT Suka Maju Terus dan oknum notaris di Kota Dumai. Pasalnya, oknum notaris berinisial L dan direktur PT Suka Maju terus diduga bersekongkol untuk menipulasi data setoran pajak ke Pemerintah,”ungkap Jekson kepada kompasriau.com.

Lanjutnya, DPD Pemantau Kinerja Aparatur Negara Propinsi Riau akan berkordinasi dengan pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta, untuk melengkapi semua data-data terkait indikasi manipulasi data setoran pajak penjualan perumahan PT Suka Maju Terus kepada Pemerintah.

“Semua kliping berita kompasriau.com, terkait kasus ini akan kita bawa ke Jakarta. Kita akan teliti data-data ini secara riil di kantor DPP Pemantau Kinerja Aparatur Negara di Jakarta. Kalau sudah riil atau lengkap data-data ini, akan laporkan langsung ke kantor Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI di Jakara,”ujar Jeckson.

Dikatakannya, DPD Pemantau Kinerja Aparatur Negara Propinsi Riau akan minta kepada Kemenkumham untuk meneliti semua data-data dan kliping berita yang terbit di media online kompasriau.com. Pasalnya, dalam resi setoran pajak perumahan PT Suka Maju Terus ditemukan adanya cap stempel dan tandatangan oknum notaris berinisial L di Kota Dumai.

“Jika tindakan Direktur PT Suka Maju Terus dan oknum notaris sudah merupakan tindakan dugaan melanggar aturan hukum, tentu SK Menteri Kemekumham perusahaan terbatas (PT) tersebut bisa ditinjau atau dicabut kembali oleh Kemenkumham,”tandas Jekcson mengahiri ucapannya, Minggu (7/2/2016).

Anehnya, ketika kabar tersebut diinformasikan kepada oknum notaris tersebut, namun jawaban yang diterima kompasriau.com,”Jangan pernah SMS saya lagi. Saya terganggu. Mau lapor. Mau apa kek bukan urusan saya,”kilah oknum notaris bernisnial L kepada kompasriau.com, Jum’at (29/1/2016) sekira pukul 16.15 Wib.

Seperti dikabarkan kompasriau.com sebelumnya, oknum Direktur PT Suka Maju Terus disinyalir sudah cukup mapan dalam hal “86 alias Nego” dengan oknum pengurus LSM dan oknum-oknum pejabat yang berkompoten di Kota Dumai, yang bakal menyoroti dugaan manipulasi data setoran pajak penjualan perumahan di Dinas Pendapatan Kota Dumai.

Kabarnya, oknum direktur PT SM telah melakukan pendekatan alias “86” dengan oknum mantan Manager PT SM, Ingan Tarigan yang berada di Pekanbaru, terkait data-data yang telah diberikannya kepada LSM dan media kompasriau.com di Kota Dumai.

Hal itu diperkuat dengan pengakuan Ketua Lembaga Pengawas Pembangunan Nusantara (LP2N) Kota Dumai, Johnesly M,Meliala, Jum’at (5/2/2016), kepada media kompasriau.com, menyatakan Lembaga Pengawas Pembangunan Nusantara Dumai bakal menerima uang suap alias “86” sebesar Rp. 8.000.000,- dari oknum direktur PT SM, terkait bakal dicabutnya laporan indikasi manipulasi data setoran pajak ke kantor Kejaksaan Negeri Dumai.

Kabarnya, ketua LP2N Dumai, Johnesly M.Meliala telah mencoba meminta nego “86” sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) melalui salah seorang Advokat utusan dari oknum direktur PT Suka Maju Terus di Kota Dumai, agar perkara tersebut tidak ditindaklanjuti ke pihak aparat yang berkompoten di Dumai, namun permintaan uang “86”sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut tidak dikabulkan oleh direktur PT Suka Maju Terus. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang Advokat di Kota Dumai, Minggu (7/2/2016).

Bahkan Ketua Umum Lembaga Pengawas Pembangunan Nusantara (LP2N) Kota Dumai, Johnesly M. Melilala mengaku kepada kompasriau.com bakal menerima suap alias “86”sebesar Rp.8.000.000,- dari oknum direktur PT Suka Maju Terus, terkait kasus dugaan manipulasi data setoran pajak penjualan ke Pemerintah.

“Saya disuruh direktur PT Suka Maju Terus untuk mencabut laporan itu ke kantor Kejari Dumai. Beliau berjanji akan memberi uang kepada lembaga LP2N sebesar Rp 8.000.000,-,melalui mantan manager PT Suka Maju Terus benama: Ingan Tarigan di Pekanbaru,”kata Johnesly M.Meliana kepada kompasriau.com di kedai Kopi Yahya, Jum’at (5/2/2016).

Ketika wartawan kompasriau.com bertanya, bagaimana dengan Kejaksaan Negeri Dumai, apakah Kejaksaan bakal mau untuk menghentikan proses hukum dugaan manipulasi data setoran pajak tersebut.? Dijawab Johnesly M.Meliala, “Yah, laporan itu kan bisa kita cabut. Yang penting biar direktur PT Suka Maju Terus yang berurusan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Dumai. Karena Direktur Suka Maju Terus sudah minta tolong kepada mantan manager PT SM, Ingan Tarigan di Pekanbaru, agar laporan kita dicabut dari kantor Kejaksaan Negeri Dumai, ”kilah Johnesly menjawab pertanyaan kompasriau.com.

Untuk diketahui, bahwa rincian pajak  harga penjualan perumahan, yaitu harga penjual =harga jual x 5%. Pajak Pembeli yaitu biaya perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) harga jual – (dikurang)  Rp 60 juta rupiah x 5%.

Berdasarkan rincian tersebut, harga jual rumah type 70/150 sebesar Rp 315.000.000,- x 5% = Rp.15.750.000,-. Harga Rp 315.000.000,- dikurang Rp. 60.000.000,- = Rp.225.000.000,- x 5% = Rp.12.750.000,-/ pajak pembeli (SSPD-BPHTB).

“Jadi pajak yang seharusnya disetor PT Suka Maju Terus kepada Pemerintah sebesar Rp. 15.750.000,- + Rp. 12.750.000,- = Rp. 28.500.000,- /unit perumahan.

Sedangkan total pajak yang disetor PT Suka Maju Terus hanya sebesar Rp. 3.500.000,- + Rp.500.000,-  = Rp. 4.000.000,- /satu unit perumahan.

“Jadi sesuai rincian ini, kerugian negara dari wajib pajak penjualan sekitar Rp 24.500.000,- x 14 unit perumahan, dengan total kerugian negara berkisar Rp. 343.000.000, ”jelas salah seorang petugas ahli diruang kantor perpajakan pratama Dumai,yang namanya mohon dirahasiakan, Kamis (4/2/2016).

Anehnya, hingga saat ini, Direktur PT Suka Maju Terus terkesan tidak mau menjawab atau memberi keterangan kepada Pers terkait konfirmasi yang telah diajukan oleh media online kompasriau.com, menyangkut indikasi manipulasi data setoran pajak penjualan perumahan ke Pemerintah.( 02).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here