Pemerintah Cegah Kerusakan Hutan

0
53

Dumai,Kompasriau-Persoalan kabut asap setiap tahunnya di wilayah hukum Propinsi Riau sepertinya jadi “agenda” tahunan karena terjadi berulang-ulang setiap tahun terutama pada musim kemarau. Ironisnya, penyebab kerusakan hutan akibat masih adanya penebangan kayu hutan secara ilegal diatas lahan gambut di wilayah Bukit Timah, Bukit Krikil dan di kawasan Rokan Hilir.

Persoalan penebangan kayu hutan diatas lahan gambut secara ilegal di kawasan Bukit Timah dan Bukit Krikil dan kawasan Rokan Hilir sekitarnya, tentu Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Dinas Kehutanan, DPRD dan instansi terkait lainnya harus memikirkan langkah-langkah dalam memperbaiki hutan dan lahan gambut yang kian krisis akibat indikasi masih terjadi penebangan kayu hutan secara ilegal.

Salah satu bukti misalnya, oknum pengelola usaha pengetaman “Berkat Kasih”, yang berada di KM 7, Bukit Timah kawasan Kota Dumai. Usaha pengetaman “Berkat Kasih” yang disebut-sebut dikelola Yuni Aro Harefa itu diduga telah lama jual beli kayu dari hasil hutan secara ilegal. Bukitnya, saat ini ratusan kubik kayu olahan seperti papan dan broti yang dibeli dan dijual pengetaman “Berkat Kasih” tanpa memiliki dokumen seperti rencana pemenuhan bahan baku industri.

Begitu juga usaha pengetaman kayu yang disebut-sebut dikelola Lina dan usaha pengetaman kayu yang disebut dikelola marga Tumorang di kawasan Bukit Timah. Usaha tersebut setiap hari bebas melakukan aktivitasnya jual beli kayu olahan hasil hutan secara ilegal.

Anehnya, kendati saat ini ratusan kubik kayu olahan bahan jadi menumpuk di depan pengetaman “Berkat Kasih” tidak memiliki dokumen, namun pihak aparat seperti Dinas Kehutanan Kota Dumai seakan terkesan tidak bisa melakukan penertiban terhadap jual beli kayu ilegal tersebut.

Kasus penebangan kayu hutan dan kasus jual beli kayu olahan secara ilegal di kawasan Bukit Timah, tentu pemerintah harus mencari solusi atau jalan keluarnya secara serius. Seperti  Dinas Kehutanan Kota Dumai dan Dinas Kehutanan Propinsi Riau misalnya, harus mencari solusi terbaik agar kayu hutan diatas lahan gambut tidak sampai dibabat habis oleh kaki tangan oknum pengusaha pengetaman kayu di Kota Dumai.

“Seharusnya Pemerintah Kota Dumai melakukan penertiban terhadap aksi jual beli kayu hasil tebangan liar tersebut. Pemerintah harus melakukan investigasi khusus terhadap asal usul kayu tersebut boleh ditumpuk ratusan kubik di depan rumah Yuni Aro Harefa, tanpa memiliki izin dokumen resmi, ”ungkap S.Simanjuntak kepada kompasriau.com, Kamis (25/2/2016).

Ironisnya, kendati usaha pengetaman kayu tersebut sudah cukup lama jual beli kayu secara ilegal di Bukit Timah tanpa dilengkapi dengan dokumen seperti izin rencana pemenuhan bahan baku industri, namun hingga saat ini belum pernah mendapat teguran ataupun tindakan hukum dari  pihak aparat yang berkompoten di Kota Dumai.

Sementara itu, Yuni Aro Harefa, pengelola usaha pengetaman “Berkat Kasih”, belum berhasil ditemui wartawan kompasriau.com, karena ketika berulang kali dihubungi telepon selulernya, hingga berita ini dimuat belum ada tanggapannnya terkait jual beli kayu ilegal tersebut.

Begitu juga Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Dumai dan Kapolsek Dumai Barat, belum berhasil ditemui wartawan kompasriau.com, guna dimintai tanggapannya terkait aksi jual beli kayu ilegal di kawasan Bukit Timah. **(red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here