Bengkalis Siap Dukung KPK Untuk Cegah Korupsi

0
83

Bengkalis,kompasriau-Pemerintah Kabupaten Bengkalis,siap mendukung upaya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis,Amril Mukminin,seusai menghadiri rapat koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan Korupsi terintegrasi di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau, Rabu (13/4) tadi

“Kita tentu akan tetap komitmen untuk melakukan langkah-langkah preventif terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu daerah “kesayagangan” KPK. Untuk itu seluruh elemen di Negeri Junjungan ini harus mendukung upaya KPK dalam mencegah korupsi,” ungkap Amril Mukminin.

Rapat koordinasi supervise pencegahan dan penindakan korupsi terintrigrasi ( Korsupgahdak ) KPK yang dibuka langsung oleh Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahmad itu dihadiri pimpinan KPK Saut Situmorang dan sejumlah narasumber dari Jakarta, serta seluruh bupati/walikota, Ketua DPRD dan inspktur kabupaten/kota.

Selain dihadiri Bupati,Wakil Bupati Benkalis,Ketua DPRD Heru Wahyudi, Sekretaris Daerah Burhanuddin,acara Korsupgahdak yang ditanya KPK itu juga dihadiri Inspektur Kabupaten Bengkalis Mukhlis

Dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu adanya upaya seperti pencegahan korupsi yang dimulai dari perencanaan, proses pelalangan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta masalah pemberian perizinan.

Selain upaya diatas,menurut mantan Kepala Desa Muara Basung ini,perlu adanya upaya pencegahan korupsi butuh sinergitas dari seluruh aparatur sipil negara, mulai dari hal-hal terkecil.

Dikatakan Amril Mukminin, dalam rakor tersebut pihak KPK menekankan kepada daerah untuk memperhatikan masalah transparansi dalam penyusunan APBD dengan menerapkan informasi teknologi seperti e-planing, e-budgeting, e-procurement.

Sejauh ini kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan sebagiandari penerapan inforamasi teknologi tersebut. Hal ini akan terus ditingkatkan lagi, sehingga kedepan mulai dari perencanaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan menghandalkan kemajuan informasi teknologi.

Menyangkut dengan pengurusan perizinan seperti yang menjadi penekanan KPK, menurut Amril Mukminin, sejauh ini Kabupaten Bengkalis telah memberlakukan pelayanan satu atap, bahkan pimpinanan instansi terkait yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpaduk Kabupaten Bengkalis telah menandatangani pakta integritas bebas dari korupsi.

Tidak hanya itu, KPK juga menyoroti tentang alokasi dana desa, agar dikelola dengan baik dan transparan. Dikatakan mantan anggota DPRD Bengkalis tiga priode ini, sejak beberapa tahun ini desa-desa di Negeri Junjungan mengelola anggaran sangat besar.

Untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa,menurut dia telah dilakukan pendampingan oleh tenaga akuntasi desa. Bahkan mulai tahun ini menurut dia desa-desa mulai dikenalkan dengan aplikasi sistem keuangan desa.

Untuk menerapkan aplikasi ini pada Senin mendatang akan digelar pelatihan sistem pengeolaan keuangan desa kepada sekretaris desa, bendahara dan tenaga akuntansi desa.

Lebih lanjut Amril Mukminin menegaskan, untuk mendukung upaya KPK dalam pencegahan korupsi di daerah, butuh dukungan seluruh lini, baik itu pemerintah, aparat hukum, tokoh masyarakat dan kelompok organisasi kemasyarakatan. Semuanya harus mempunyai peran untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemkab Bengkalis ungkapnya.**(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here