Vonis Hakim PN Dumai Jauh Lebih Ringan Dari Tuntutan JPU

1
187

Dumai,kompasriau.com   Senin (18/04),Majelis Hakim yang diketuai Isnurul, Syamsul Arif SH, menjatuhkan vonis denda 5 juta,  subsider 2 (dua) bulan pidana penjara kepada terdakwa pelanggar Pasal 91 dan 142 UU RI No 18 tahun 2012, Sintia Angelina.

Vonis denda 5 juta dan subsider 2 bulan penjara yang dibacakan oleh Ketua Majelis persidangan kemarin itu, jauh lebih ringan dibanding dengan tuntutan JaksaPenuntutUmum (JPU), Mona Amelia, SH.

Dimana dalam persidangan sebelumnya, MonaAmelia, SH selaku JPU dalam perkara No 65/PID SUS/2016/PN Dum, Mona Amelia, SH mengajukan tuntutan denda 10 juta, dan subsider 3 bulan pidana penjara terhadap terdakwa, SintiaAngelina.

Dalam perimbangan dakwaannya JPU Kejaksaan Negeri Dumai ini,mengaku menyakini, bahwa terdakwa Sintia Anjelina, telah melakukan penjualan terhadap barang produk makanan impor dari luar negeri tanpa label di Toko Kendi Jln.Jenderal Sudirman, Kota Dumai.

Mendengar dan mengetahui adanya tuntutan dan Vonis ringan terhadap terdakwa, pedagang makanan ( produk dari luar negeri ) tanpa label, membuat salah seorang pemilik toko makanan dan obat-obatan di sekitar Jalan Sukajadi , Dumai jadi angkat bicara.

Dalam perbincangannya dengan kompasriau.com, pelaku ekonomi yang tidak mau disebut namanya ini, mengaku kalau dirinya tidak sependapat dengan tuntutan maupun putusan vonis denda 5 jt dan subsider 2 bulan penjara kepada terdakwa/terpidana Sintia Angelina ( putri pemilik toko Kendi Jalan Jenderal Sudirman Dumai ).

“Terus terang, sebagai Warga Negara Indonesia yang taat akan hukum, saya sangat menghargai dan mengakui kinerja bapak-bapak penegak hukum itu. Namun, sebagai warga Negara yang berprofesi sebagai pedagang ( pembisnis ) saya kawatir, kalau tuntutan JPU dan vonis Majelis Hakim itu nantinya jadi batu sandungan,”Ujarnya.

Ditanya seperti apa kekhawatiranya, warga yang tidak mau disebut namanya itu hanya berkata,”Saya khawatir, bahwa amar putusan denda dan kurungan ringan itu bakal menjadi acuan bagi pedagang barang importirnya,”terang pedagang yang berdominisili di Jalan Sukajadi itu menjawab kompasriau.com, Selasa ( 19/04 ).

“Rasa was-was dan pertanyaan, apakah obat dan makanan impor dari Negara Tiongkok wajib ber-label halal? Dan apakah ada sanksi pidana jika menjual obat dan makanan impor yang tidakada label halalnya?. Kini terjawab sudah. Dengan adanya sidang perkara No 65/PID SUS/2016/PN DUM di Pengadilan NegeriDumai, Senin ( 17/04 ) kemarin, warga Dumai jadi tau.”tandas bisnis man itu.

Demikian halnya dengan K.Sinaga, selaku warga Dumai, saat diajak bincang-bincang terkait dengan ancaman hukuman dan vonis denda yang dijatuhkan kepada terdakwa/terpidana SintiaAngelina. Warga yang mengaku kelahiran Sumatera Utara ini,justru berkata, bahwa vonis yang dijatuhkan kepada Sintia Angelina terlalu ringan.

”Saya memang tak pernah sekolah masalah hukum. Tapi karena saya sering-sering membaca,  saya jadi mengerti sedikit masalah hukum. Artinya, dalam dakwaan dan tuntutannya JPU. Mona Amelia, SH, seharusnya mempertimbangkan UU RI No 08 dan UU RI No 69 tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lainnya.”Ujar K Sinaga.

Menurut K. Sinaga, sebagaimana dikatakan dalam artikel pengaturan sertifikasi halal bagi produk makanan, keterangan tentang kehalalan pangan mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal .

“Dalam UU Konsumen Psl 8 ayat (1) huruf h UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, telah sangat jelas disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalamlabel,”Kata K Sinaga.

Sementara sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Psl 8 UU Perlindungan Konsumen serta Psl 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, menurut K Sinaga, sangat jelas disebutkan adanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi para pelaku usaha yang melanggar.

Apalagi menurut K Sinaga, penduduk Indonesia mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Jadi sebagai wujud perlindungan konsumen seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2012, tentang pangan, Peraturan Pemerintah Nomor: 69 tahun 1999, tentang label dan iklan pangan (“PP 69/1999”), hal seperti dilakukan Sintia Angelina ini menurut K Sinaga, harus dipertimbangkan secara matang.**(Erick)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here