Ketidakpatuhan PT Ramayana Lestari Sentosa

0
136

Dumai, kompasriau.com-Terkait adanya 97 orang karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa di Kota Dumai, diduga belum melaksanakan kewajibannya dalam sistem BPJS, mendapat tanggapan dari masyakarat yang peduli hak-hak pekerja/buruh.

Salah seorang masyarakat, Jeckson Manalu, dengan tegas mengatakan, pemberi kerja atau badan wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. Begitu juga warga negara asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan wajib mengikuti program jaminan sosial kesehatan.

Ditegaskan Jeckson Manalu, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya akan dikenai sanksi administratif. “Pengenaan sanksi administratif oleh BPJS Kesehatan setelah dilaksanakan pemeriksaan kepada pemberi kerja,”Tegas Jeckson Manalu kepada wartawan kompasriau.com, sembari sambil menunjukkan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Lanjutnya, teguran tertulis, sanksi tertulis diberikan paling banyak dua kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja. “Pengenaan sanksi denda sebesar 0,1% diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi terguran tertulis kedua,”jelas Jeckson.

Begitu juga salah seorang masyarakat Dumai bernama Kriston, saat dimintai tanggapan terkait dugaan ketidakpatuhan manajemnen PT Ramayana untuk mendaftarkan karyawannya untuk program BPJS Kesehatan.

Dinama dalam bincang-bincang Kriston dengan wartawan kompasriau.com mengatakan, apabila pemberi kerja (perusahaan) tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran setelah melaksanakan sanksi administratif berupa teguran dan denda, tentu langkah-langkah hukum selanjutnya bisa dikenai sanksi administrasi terhadap pemberi kerja.

“Petugas BPJS kesehatan mengusulkan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemerintah atau pemerintah Daerah,”jelasnya.

Lanjutnya, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja (perusahaan) yang tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran yaitu perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek.

“Izin memperkerjakan tenaga kerja asing dan izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh serta izin mendirikan bangunan. Namun selama ini, pelaksanaan sanksi administratif tersebut terkesan hanya sebagian kecil ditegakkan oleh pihak-pihak yang berkompoten,”kritik Kriston dengan nada senyum.

Ketika ditanya, apakah PT Ramayana Lestari Sentosa bisa dikenai sanksi bila tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan karyawan peserta program BPJS Kesehatan.? Dijawab Kriston, manajemen PT Ramayana Lestari Sentosa wajib mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor: 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

“Dalam undang-undang jelas diatur, bahwa pemberi kerja harus mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Kalau memang masih ada perusahaan yang bandel dan tidak mau mendaftarkan pekerjanya ke BPJS,tentu perusahaan tersebut bisa dilapor secara tertulis ke Menteri tenaga kerja, dan ditembuskan ke kantor Cabang BPJS di daerah,”tegas Kriston mengahiri ucapannya dengan kompasriau.com,Senin (6/6/2016).

Hingga berita ini dimuat, manajemen PT Ramayana Lestari Sentosa di Dumai belum mau memberi tanggapan atau penjelasan berapa jumlah karyawannya yang belum mengikuti program BPJS kesehatan. Dan berada jumlahnya yang telah terdaftar program BPJS Pusat.?. Karena ketika wartawan kompasriau.com konfirmasi soal karyawan tersebut, manajemen PT Ramayana masih memilih bungkam..? (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here