PT Ramayana Belum Melaksanakan Kewajibannya

0
156

Dumai, kompasriau.com. Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa manajemen PT Ramayana Lestari Sentosa yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman di Kota Dumai, diduga belum melaksanakan kewajibannya dalam sistem jaminan sosial sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

Padahal dalam Undang-Undang nomor: 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), petugas BPJS diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta pengenaan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam sistem jaminan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Bagian hukum Kantor Cabang BPJS Kota Dumai, saat dikonfirmasi wartawan kompasriau.con diruang kerjanya,Senin (6/6/2016) mengatakan dari hasil pemeriksaan tertanggal 11 Pebruari 2015, manajemen PT Ramayana Lestari Sentosa belum melakukan registrasi terhadap karyawannya sebanyak 97 orang.

Namun menurut Bagian hukum BPJS Kantor Cabang Dumai, ada nota kesepahaman dengan pihak Apindo untuk dilakukan penundaan registrasi terhadap karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa di Kota Dumai.

“Kalau seandainya tidak ada baru BPJS berkewajiban turun atas nama laporan masyarakat. Karena teguran itu ada, ketika BPJS telah melakukan pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan sementara itu kita anjurkan kepada perusahaan seperti apa. Kalau ternyata perusahaan tidak tindak lanjut dengan mendaftarkan karyawannya, tentu bisa dikenai teguran tertulis,”Terang Bagian Hukum BPJS Kota Dumai kepada wartawan kompasriau.com dan tiga orang karyawan PT Ramayana.

Kemudian salah seorang karyawan PT Ramayana bernama Efendi bertanya apakah BPJS Kota Dumai tidak bisa mengambil tindakan hukum kepada PT Ramayana.? Dijawab Bagian Hukum BPJS, pihaknya akan koordinasi dulu dengan pihak PT Ramayana Jakarta Pusat terkait data-data lengkap jumlah karyawan PT Ramayana yang telah mengikuti program BPJS kesehatan di Jakarta.

Koordinator PT Ramayana Lestari Sentosa, Dedy Ista, saat dikonfirmasi wartawan kompasriau.com, Minggu (5/6/2016), membenarkan adanya tuntutan kelebihan jam kerja 5 (lima) karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa di Kota Dumai.

“Benar ada tuntutan lima karyawan kita terkait kelebihan jam kerja. Tapi kita tunggu saja prosesnya di pusat, karena masalah itu sudah kita sampaikan ke Pusat,”kilah Dedy Ista.

Ketika ditanya berapa jumlah keseluruhan karyawan PT Ramayana di Kota Dumai.? Dan kenapa belum terdaftar seluruh Karyawan PT Ramayana di kantor BPJS kesehatan Kota Dumai.?

Dikatakannya Dedy Ista, pendaftaran karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa ke BPJS masih dalam proses di Jakarta. “Yah pendaftaran seluruh karyawan kita ke BPJS masih dalam proses di Jakarta,”ujar Dedy Ista.

Ditanya berapa jumlah kelesuruhan karyawan dan Security PT Ramayana di Kota Dumai.? Dijawab Dedy Ista,” Hari ini kan hari libur. Jadi baik besok saja minta data-data karyawan kita dari HRD,”Saran Dedy Ista sembari sambil meninggalkan wartawan kompasriau.com.

Menanggapi hal tersebut salah seorang karyawan PT Ramayana bernama Efendi mengaku sangat kecewa dengan janji “omong kosong” yang diberikan manajemen PT Ramayana Lestari Sentosa di Kota Dumai.

“Saya sudah delapan tahun lebih kerja sebagai Security di PT Ramayana Dumai. Tetapi sampai saat ini, manajemen PT Ramayana di Dumai hanya memberi janji-janji “omong kosong” kepada kami karyawan yang menuntut kelebihan jam kerja. Bukti sudah satu bulan lebih masalah kami ini diproses di Jakarta, tapi belum ada solusi atau penyelesaian dari manajemen PT Ramayana Pusat,”keluh Efendi kepada kompasriau.com, Sabtu (4/6/2016).

Lanjutnya, manajemen PT Ramayana Lestari Sentosa di Kota Dumai belum melaksanakan kewajiban dalam sistem BPJS sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2011.

Petugas pemeriksa wajib melaporkan ketidakpatuhan manajemen PT Ramayana kepada instansi terkait bidang ketenagakerjaan serta unit pelayanan publik tertentu agar pemberi kerja diberi sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

“Sanksi aministratif bisa berupa terguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 12 Undang-Undang BPJS,”tegas Efendi.

Apabila PT Ramayana tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran setelah dilaksanakan sanksi administratif berupa teguran dan denda, BPJS kesehatan mengusulkan sanksi adminstratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

“Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran, bisa dikenai sanksi administratif berupa perizinan usaha dan izin lainnya. Kita harapkan BPJS Kota Dumai untuk berani melakukan tindakan hukum terhadap PT Ramayana yang belum melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS,”sebut Efendi.

Pasalnya menurut Efendi, PT Ramayana Lestari Sentosa di Kota Dumai sejak tahun 2014 diduga belum mendaftarkan pekerjanya lebih kurang 97 orang ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Selain itu, PT Ramayana Lestari Sentosa di Kota Dumai diduga belum dibayar kelebihan jam kerja selama 4 jam, lima karyawan bagian Security PAM malam dan teknisi Sift malam  PT Ramayana Lestari Sentosa.

Manajemen Perusahaan PT Ramayana Lestari Sentosa yang beroperasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Dumai tidak mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003, pasal 77.

Lima karyawan bagian security PAM malam dan teknisi sift malam menuntut kelebihan jam kerja selama 4 jam. Pasalnya jika mengacu pada Pasal 78 ayat 2 yang berbunyi, bahwa pengusaha yang memperkerjakan buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur.

“Tetapi security PAM malam dan teknisi sift malam yang diperkerjakan dalam satu sift malam di Ramayana, kelebihan jam kerja 4 jam belum dibayar oleh manajemen Ramayana,”kata Hambali kepada wartawan kompasriau.com.

Padahal dalam bab III Undang-Undang Nomor:13 pasal 6 jelas diatur, bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Namun kenyataannya, pekerja security PAM malam dan teknisi malam tidak mendapat kesamaan haknya yang telah melebihi 4 jam kerja.

“Sementara karyawan lain, Midnaigh Sale yang melebihi 1 jam saja, dibayar oleh manajemen Ramayana, lalu kenapa kami ke lima  karyawan tetap yang menebihi jam kerja 4 jam tidak memperoleh hak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor: 13 tahun 2003,”Ungkap  Efendi dan kawan-kawannya.

Upah kerja lembur yang seharusnya dibayar manajemen Ramayana, untuk bagian teknisi sift malam bernama Lisrianto sekitar Rp 36.505.662,-, untuk teknisi sift malam bernama Roni sekitar Rp 31.977.224,-, untuk hak kerja lembur Hambali Saragih sekitar Rp 16.714.681,- dan hak kerja lembur bernama Kiki Setia Ardi sebesar Rp 10.274.219,-.

“Dan untuk upah kerja lembur yang seharusnya dibayar oleh manajemen Ramayana kepada saya sebesar Rp 161.374.331, karena saya sudah lebih 8 tahun menjadi karyawan tetap di Ramayana itu,”ungkapnya.

Manajemen PT Ramayana sudah semestinya memberi pelayanan BPJS kesehatan, namun sampai saat ini, manajemen PT Ramayana belum terealisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor: 13 pasal 86 ayat (1).

“Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia,”ucap Efendi.

Lanjutnya. persoalan kelebihan jam kerja itu telah dilapor kepada Kabid pengawasan Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Kota Dumai. (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here