Oknum Kapolda Riau Diduga Terima “Upeti” Ratusan Juta Setiap Bulan Dari Oknum Jaringan Mafia, Oknum TNI Diduga Terlibat.??

0
145
DSCN1179
Tempat penampungan BBM ilegal di Jalan Tuanku Tambusai/Perwira Dumai, sengaja ditutup dengan pagar seng dan pagar beton, yang disebut-sebut dikelola oknum TNI berinisial Ev.
DSCN1173
Tempat penampungan BBM ilegal, tepatnya didepan marga Sarana, yang disebut-sebut dikelola Martias

Pekanbaru-Riau,kompasriau.com. Hingga saat ini, aktivitas Mafia Crude Palm Oil (CPO/minyak metah), inti sawit dan Mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di wilayah hukum jajaran Kepolisian Daerah Riau masih tetap marak dan merajalela. Ironisnya oknum aparat penegak hukum di jajaran Polda Riau terkesan “dipelihara” maraknya aktivitas mafia CPO dan BBM itu, dijadikan ATM bersama bisa cair ratusan juta setiap bulan dari uang haram itu”.?.

Pasalnya, kendati aktivitas tempat penampugan BBM dan CPO ilegal tersebut telah dikonfirmasi secara tertulis kompasriau.com kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau, Brigjen Pol, Drs Supriyanto, namun hingg berita ini dimuat, Kapolda Riau masih memilih bungkam.?

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara Propinsi Riau, Jeckson mengaku telah menyurati Kapolri di Jakarta, terkait maraknya aktivitas mafia BBM dan CPO di wilayah hukum jajaran Polda Riau.

“Saya atas nama Lembaga telah melayangkan surat ke Mabes Polri. Mudah-mudahan Bapak Kapolri terpilih, yaitu Bapak Tito Karnavian cepat dilantik oleh bapak Presiden. Sehingga kita harapkan surat laporan kita  ditindak lanjuti oleh bapak Kapolri yang baru, guna dilakukan penyelidikan, terkait maraknya aksi para mafia BBM dan CPO di wilayah hukum jajaran Polda Riau,”ungkap Jeckson kepada kompasriau.com, Kamis (16/6/2016).

Dikatakannya, maraknya tempat penampugan CPO ilegal tersebut telah berulang kali dipublikasikan sejumlah media massa. Bahkan wartawan kompasriau,com telah upayakan konfirmasi kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau, guna dimintai tanggapannya, namun hingga berita ini dimuat, Kapolda Riau belum ada komitmen atau tanggapan untuk memberantas maraknya aksi mafia CPO dan BBM ilegal di wilayah hukum Polda Riau.

“Kasus maraknya mafia CPO di propinsi Riau ini sudah berulangkali kita informasikan kepada Kapolsek Mandau dan Kapolres Dumai, namun sepertinya aktifitas para mafia CPO dan BBM ilegal itu terindikasi “dipelihara” oknum-oknum aparat penegak hukum di propinsi riau, dan diduga terima “upeti” ratusan juta setiap bulan dari oknum jaringan mafia,”keluh Jeckson.

Sehingga timbul kesan berbagai kalangan masyarakat menyebut oknum Kapolda Riau terindikasi menerima “upeti bulanan” dari oknum jaringan mafia CPO dan BBM ilegal di wilayah hukum Polda Riau”,?

Dijelaskan Jeckson, jika dicermati KUHPidana pasal 480 ke-1, jelas diatur, bahwa barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, atau menarik keuntungan,menjual atau menyewakan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,bahwa diperoleh dari kejahatan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Ke 2, barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Bahkan dalam pasal 372 KUHPidana, jelas disebutkan barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena pengelapan, dengan pidana paling lama empat tahun.

Sementara berdasarkan fakta hukum dilapangan, para oknum sopir “nakal” yang mengangkut CPO dan inti sawit yang datang dari berbagai PKS menyelip masuk “kencing” CPO, diduga penggelapan CPO kepunyaan sejumlah perusahaan CPO,termasuk perusahaan CPO BUMN, yaitu PT SAN yang berada di kawasan Pelabuhan Dumai. “Tentu tindakan para mafia CPO tersebut diduga melanggar pasal 480 KUHPidana. Pasalnya, membuka segel tangki CPO saja sioknum sopir di lokasi CPO ilegal itu sudah merupakan indikasi  unsur tindak pidana, ”terang Jeckson.

 “Kita harapkan Bapak Persiden Joko Widodo dan Bapak Komjen Tito Karnavian jika sudah dilantik nantinya, untuk “mencopot” oknum Kapolda Riau. Pasalnya, oknum Kapolda Riau dinilai tak “becus” memimpin anak buahnya untuk memberantas aksi mafia CPO dan BBM di wilayah hukum Polda Riau. Kesan itu timbul, karena tidak adanya tindakan hukum yang dilakukan oknum aparat aparat penegak untuk memperantas maraknya aktivitas para mafia CPO dab BBM ilegal itu,”beber Jeckson.

Seperti dikabarkan kompasriau.com sebelumnya, bahwa dua aktivitas penampungan CPO dan Inti sawit ilegal di kawasan Kulim KM 9, disebut-sebut dilelola Acai. Begitu juga di kawasan pinggir Jalan raya lintas Gelombang bebas beroperasi setiap hari hanya menampung CPO dari puluhan unit mobil tangki pengangkut CPO yang datang dari PKS.

Ironisnya, oknum aparat penegak hukum di jajaran Polda Riau terkesan tidak mau melakukan tindakan hukum terhadap maraknya aksi penampungan CPO dan inti sawit ilegal tersebut, kemdati aktivitas para mafia CPO dan Inti Sawit tersebut beroperasi secara terang-terangan disepanjang pinggir jalan raya.

Begitu juga, tempat penampungan CPO ilegal yang berada di kawasan Kecamatan Bukit Timah KM 7. Tempat penampungan CPO ilegal tersebut disebut-sebut dikelola marga Manurung, bebas beroperasi setiap hari hanya menampung CPO secara ilegal dari puluhan unit mobil truck pengangkut CPO yang datang dari berbagai PKS dengan tujuan delivery order (DO) perusahaan CPO yang berada di kawasan Lubuk Gaung Dumai.

Bahwa tempat penampungan CPO dan inti sawit ilegal yang berada di Kulim, tepatnya di KM 9, dan di daerah Gelombang tergolong cukup besar dan beromset ratusan juta rupiah. Karena setiap mobil truk tangki yang mengangkut CPO rutin menyelip masuk “kencing CPO” dua sampai tiga gelang di lokasi tersebut.

Dalam satu hari oknum pengelola tempat penampungan CPO ilegal di Kulim, KM 9 tersebut dapat menampung CPO dua tangki truk berkapatitas 18.000 kilo gram (18 ton). Selanjutnya, dari hasil keseluruhan yang dapat ditampung diangkut ke salah satu PKS yang berada di daerah Sumatera Utara-Sumut. Selain itu, mafia inti sawit setiap hari dapat menampung inti sawit sekitar 30 ton (30.000 ton). Selanjutnya para mafia inti sawit menjual kepada Bosnya di Medan-Sumut.

Menurut sumber, kalau dari inti sawit yang ditampung di lokasi tersebut, para mafia CPO mendapat keuntungan sekitar Rp. 100 juta rupiah setiap hari. Jadi, kalau dalam satu bulan, para mafia CPO dan Inti sawit dapat meraih keuntungan atau omset dari penjualan bersih sedikitnya Rp. 900 juta rupiah perbulannya.       

Begitu juga sejumlah tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan bensin ilegal, yang berada di Bagan Besar, yang disebut-sebut dikelola oknum TNI berinisial Ev, dan Anto, Martias, bebas beroperasi setiap hari hanya diduga hanya menadah BBM dari puluhan unit mobil tangki merk Pertamina yang datang dari PT Pertamina tempat pengisian BBM Dumai. Menurut masyarakat, usaha tempat penampungan BBM ilegal tersebut sudah cukup lama beroperasi secara ilegal hanya menampung BBM dari puluhan unit mobil tanki pengangkut BBM berbagai Merk yang datang dari PT Pertamina (Persero) terminal pengisian BBM  Dumai.

Oknum pengelola tempat penampungan Mafia BBM jenis solar dan premium ilegal  tersebut terkesan “Kebal Hukum”. Karena hingga saat ini aktivitas BBM tersebut bebas menampung BBM secara ilegal dari puluhan unit mobil truck tanki berbagai merk pengangkut BBM, sedangkan pihak aparat penegak hukum terindikasi menerima “upeti setiap bulan ratusan juta” dari oknum jaringan mafia CPO dan BBM.?

Dikatakan Jeckson, kuat dugaan terjadi permainan dan penyimpangan di PT Pertamina (Persero) terminal BBM Dumai. Buktinya di terminal pengisian BBM Dumai, petugas PT Pertamina (Persero) telah memasang segel lengkap dengan Seri di Dum dan Kran mobil tanki pengangkut BBM, namun kenyataan di perjalan sejumlah mobil tanki merk Pertamina dan mobil tanki Merk lainnya menyelinap masuk “kencing” BBM di tempat penampungan BBM ilegal tersebut. Kenapa bisa terjadi seperti itu, lalu sejauhmana pengawasan pihak PT Elnusa Petrofin Dumai.?

Selain jenis minyak solar dan premium, mafia ilegal juga diduga menampung BBM jenis Avtur, Biodesel, minyak hitam dan petronas. Diduga minyak-minyak ini olah mafia dioplos dan kemudian dijual kepasaran. Soalnya pemakai minyak hitam hanya pabrik kertas PT Indah Kiat di Perawang, sementara minyak jenis Avtur adalah kebutuhan pesawat terbang, seperti halnya penampungan BBM ilegal yang dikelola Anton di wilayah Polsek Dumai Timur, jalan Soekarno Hatta menuju Bagan Besar.

Informasi lain yang berhasil di himpun kompasriau.com di PT Pertamina (Persero) terminal BBM Dumai, ada indikasi bahwa BBM yang di “kencing” para oknum sopir “nakal” di lokasi tempat penampungan BBM ilegal diduga melebihi muatan dari kapasitas delivery order (DO). (Tim Pkbr).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here