Humas PT Pertamina: Tindakan Kepolisian Melakukan Police Line Bermodalkan Laporan Sepihak

0
15

Dumai,kompasriau-Menanggapi pencabutan Police Line oleh petugas PT Pertamina RU II Dumai, Jum’at (1/7/2016), diatas lahan milik Djohan berdasarkan SKGR, Bagian Kehumasan PT Pertamina (Persero) RU II Dumai, Tjahyo Nikho Indrawan, saat dikonfirmasi wartawan kompasriau.com melalui telepon genggam, Minggu (3/7/2016) mengatakan, perselisihan atas klaim pemilikan tanah yang berada di kawasan Kelurahan Pelintung hingga detik ini menyudutkan posisi PT Pertamina RU II Dumai.

Dijelaskannya, PT Pertamina telah melakukan pelepasan ganti rugi kepada warga pemilik dan pelepasan patok besar seluas lebih kurang 36 hektar. Banyak pihak yang patut diduga sebagai spekulan atau memang korban penipuan semata atas jual beli tanah jauh setelah PT Pertamina menguasainya tahun 1974.

“Terkait Djohan melakukan jual beli lahan tahun 2010, dan sepatutnya jika merasa dirugikan sudah selayaknya menanyakan atau minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang menjual tanah milik PT Pertamina kepada Djohan,”tegas Tjahyo Nikho.

Menurutnya, permasalahan tanah PT Pertamina di Pelintung bukan yang pertama ada pihak yang klaim, bahkan di tahun 2013, PT Pertamina sudah melakukan pelaporan penyerobotan ke Kepolisian oleh sebuah Perusahaan berninisial AP, namun hingga detik ini tidak ada tindak lanjutnya, karena kepolisian berpendapat masalah ini adalah perdata.

Sengketa ini faktanya terang masalah perdata, jika yang diuji adalah surat ganti rugi tahun 1974 punya PT Pertamina, dan surat ganti rugi setelah tahun-tahun tersebut. “Jika ada pihak yang merasa dirugikan atas aktivitas pemamfaatan tanah sendiri milik PT Pertamina, prosedur satu-satunya adalah menepuh jalur pengadilan Perdata,”saran  Tjahyo Nikho Indrawan.

“Tindakan Kepolisian yang melakukan police line bermodalkan laporan sepihak dan penunjukan batas sepihak tanpa melibatkan PT Pertamina RU II Dumai yang de fakto menguasai tanah tentu merugikan PT Pertanima, dan tindakan tersebut jelas premature, bandingkan dengan laporan PT Pertamina sejak tahun 2013, tidak ada tindak lanjutnya hingga detik ini,”tegas Tjahyo.

“Permasalahan ini terang masalah perdata dan jika ada unsur pidana adalah indikasi orang-orang yang menjual tanah milik PT Pertamina (Negara) kepada pihak-pihak yang sekarang mengklaim tanah tersebut setelah PT Pertamina menguasainya dengan ganti rugi sejak tahun 1974,”terang Tjahyo Nikho Indrawan kepada kompasriau.com melalui telepon genggamnya.

Seperti dikabarkan kompasriau.com sebelumnya, bahwa laporan Polisi oleh Masuddin Marpaung terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian tanah timbun dan atau penyerobotan lahan milik Djohan di wilayah Kelurahan Pelintung. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik Polres Dumai melakukan tindakan hukum, memasang Police Line di lokasi pengerukan tanah timbun tersebut, Jum’at (1/7/2016).

Pengamatan wartawan kompasriau.com, Police Line atau garis pembatas larangan untuk tidak dimasuki atau dilewati alat berat dan damtruk yang dipasang penyidik Polres Dumai di lokasi lahan milik Djohan tersebut.

Sementara itu, sebelum pemasangan police line di titik lokasi pengerukan tanah timbun itu dilakukan oleh petugas Polres Dumai terlebih dahulu  melakukan survey mencari titik kordinat atau mencari patok pembatas yang diklaim lahan milik Djohan.

Kemudian petugas dari Polres Dumai saat mencari titik kordinat batas-batas lahan/tanah milik Djohan, tampak turut dibantu ketua Rt 006, Abu Samad, pegawai kelurahan sebagai juru ukur, Miswan dan juga petugas Kecamatan Medang Kampai, yakni Chaidir.M, serta disaksikan beberapa warga setempat.

Sedangkan dari pihak pelapor yang turun ke lokasi pencarian batas-batas lahan tersebut hingga pemasangan tali police line adalah Cassarolly Sinaga SH, selaku kuasa hukum Djohan, sebagai pemilik lahan tersebut.

Penyidik saat melakukan survey mencari batas-batas lahan yang diklaem milik Djohan, disaksikan juru ukur dari kelurahan Pelintung, dan pegawai dari kantor kecamatan mengaku, bahwa titik lokasi yang dikeruk dan diambil tanah timbunnya oleh PT Pertamina RU II Dumai sudah masuk ke lahan milik Djohan dengan luas kerukan sekitar 50 meter persegi.

Anehnya, police line larangan yang dipasang petugas dari Polres Dumai, langsung dicabut oleh Manager PT Pertamina RU II Dumai, Tengku Rubiah sebagai karyawan PT Pertamina RU II Dumai.

Ketika wartawan kompasriau.com bertanya terkait pemasangan police line tersebut, namun Tengku Rubiah dengan santai menjawab, “Silahkan mereka melakukan police line, biar pengadilan membuktikan siapa pemilik tanah yang sah,”saran Tengku Rubiah.

Menurut Tengku Rubiah, PT Pertamina memiliki Akte Jual Beli (AJB) tahun 1974, dengan luas lahan 36 hektar atau 600 x 600 meter.

Sementara itu, menyikapi garis police line yang dicabut pihak Pertamina, Cassarolly Sinaga SH selaku kuasa hukum Djohan, kepada kompasriau.com mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan hukum atas kejadian tersebut. (Red)

 

.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here