Cipto: Semua Perusahaan Besar Di Dumai Tidak Memiliki IUP Galian C

0
115
bbbbbbbb
Lokasi penggalian tanah di kawasan Pelintung oleh PT Pertamina RU II Dumai, diduga tidak memiliki IUP galian C

Dumai, kompasriau.com  –Pihak PT Putra Hari Mandiri, Cipto, menyarankan wartawan kompasriau.com, untuk konfirmasi kepada pihak PT Pertamina RU II Dumai, terkait dugaan PT Pertamina RU II Dumai tidak mengantongi IUP galian C untuk melakukan pengerukan dan penggalian tanah di kawasan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, kawasan Kota Dumai.

“Kami cuma pelaksana kerja di lapangan. Bukan kami yang punya lahan itu. Kami tidak tau apakah ada izin gailan

IMG_20160628_142311
Truck dan Alat berat PT Putra Hari Mandiri melakukan penggalian tanah, diduga tidak memilki IUP galian C dari Pemko Dumai.

C PT Pertamina Dumai, karena itu bukan urusan kami. Bapak bisa hubungi humas PT Pertanina RU II Dumai,”saran Cipto kepada kompasriau.com melalui telepon ganggamnya, Jum’at (22/7/2016).

Menurut Cipto, pengurusan izin IUP galian C untuk melakukan penggalian atau pengerukan tanah di lahan tersebut adalah kewenangan pihak PT Pertamina RU II Dumai, karena pemilik lahan tersebut adalah PT Pertamina RU II Dumai.

“Yang punya hak untuk mengurus izin pengerukan atau penggalian tanah di lahan itu adalah PT Pertamina. Kalau mengenai izin galian C setahu saya di Dumai tidak ada, karena semua perusahaan besar yang melakukan penggalian atau pengerukan tanah di kawasan Kota Dumai, seperti Wilmar dan perusahaan lainnya, tidak memiliki izin IUP galian C. Jadi lebih baik bapak pertanyakan hal itu ke pihak Pemko Dumai, kenapa bisa seperti itu. Pihak Pemerintah Kota Dumai harus diberi peringatan,”tandas Cipto kepada kompasriau.com.

Dikatakan Cipto, PT Pertamina RU II Dumai mendapat perintah dari Pertamina Pusat, untuk melaksanakan pengerukan atau penggalian tanah di kawasan Pelintung. “Untuk pelaksanaan penggalian tanah itu, komando dari PT Pertamina Pusat, karena pihak PT Pertamina baru meeting tadi semalan melalui telepon converter. Jadi keputusan meeting pihak PT Pertaminan RU II Dumai dengan pihak PT Pertamina pusat, pengerukan dan penggalian tanah harus terus dilaksanakan di lahan itu,”tegasnya.

Sementara itu, Humas PT Pertamina RU II Dumai,Tjahyo Nikho Indrawan, saat dikonfirmasi kompasriau.com, terkait izin galian C tersebut, mengatakan terima kasih atas informasinya. “kami telusuri dulu informasi tersebut,”pesannya melalui telepon genggamnya, Kamis (21/7/2016).

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa Cassarolly Sinaga SH yang merupakan Kuasa Hukum, Djohan, melayangkan surat ke Kapolres Dumai dan Walikota Dumai.

Dalam surat tersebut, Cassrolly Sinaga SH meminta penghentian penggalian/pengerukan tanah timbun yang dilakukan oleh pihak kontraktor PT.Putra Hari Mandiri. Dimana PT.Putra Hari Mandiri merupakan penerima kerja dari PT.Pertamina RU II Dumai.

Bahwa pagar pembatas yang dibuat oleh pekerja dari Djohan telah dirusak oleh operator backhoe. Dimana saat dipertanyakan secara langsung, operator Backhoe mengakui hal tersebut dilakukan atas perintah Tengku Rubiah  bagian asset PT.Pertamina RU II Dumai.

Bahkan Cassarolly Sinaga, SH mempertanyakan tindak lanjut dari laporan pengerusakan police line yang dipasang oleh penyidik Polres Dumai, dan pengrusakan papan plang atas nama Advokad Edi Azmi Rozali SH yang diduga dilakukan oleh Tengku Rubiah bagian asset PT.Pertamina Dumai.

Menurut Cassarolly SH, tindakan penggalian/pengerukan yang diduga dilakukan oleh pihak PT.Pertamina RU II Dumai tidak memiliki izin IUP galian C.

 “Karena Pihak Pertamina diduga belum memilik IUP galian C, maka hal tersebut sudah melanggar UU No.4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, khususnya pasal 158,”tegas Cassarolly Sinaga, SH kepada kompasriau.com diruang kerjanya, Rabu (20/7/2016).

Lanjutnya, pihaknya juga telah meminta kepada Walikota Dumai agar mengambil sikap dan tindakan tegas untuk melakukan penghentian pengerukan/penggalian tanah timbun yang dilakukan PT.Pertamina Dumai.

“Kita juga sudah meminta kepada Walikota Dumai untuk mengambil sikap atas kejadian tersebut. Karena hal tersebut sudah melanggar Perda Kota Dumai No.23 Tahun 2007 tentang retribusi IUP Bahan Galian Golongan C,”Pungkasnya.

Dijelaskannya, sebagaimana amanat dalam UU No 4 Tahun 2009, pengerukan/penggalian tanah timbun harus juga memperhatikan AMDAL dan disesuaikan dengan tata ruang Kota Dumai.

Ditegaskan Cassarolly SH, semua orang sama dihadapan hukum, sekalipun dia merupakan pejabat BUMN. ” Semua orang sama dihadapan hukum, sekalipun dia pejabat BUMN. Jangan sampai menimbulkan kesan hukum hanya tajam kebawah, tumpul keatas,”Tegasnya.

Terkait hal tersebut, Kapolres Dumai, AKBP Donald Happy Ginting SIK,MSi, saat dimintai tanggapannya,Kamis (21/7/2016)  mengatakan semua laporan yang dibuat masing-masing pihak sedang dalam proses lidik, pengumpulan bahan keterangan. Kehadiran Polisi adalah memberikan pengamanan. Semuanya merupakan dinamika dilapangan.

Salah seorang Advokat di Pengadilan negeri Dumai, Rabu (20/7/2016), saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut, dengan tegas mengatakan tindakan Tengku Rubiah yang merusak Police Line yang dipasang oleh penyidik Polres Dumai merupakan dugaan tindak Pidana.

“Itu merupakan tindak pidana, karena itu menghalang-halangi penyidikan Kepolisian. Apalagi hal tersebut sudah ada laporannya,”tandas Advokat tersebut saat berbincang-bincang dengan wartawan kompasriau.com di ruang tunggu Pengadilan Negeri Dumai, sembari meminta agar namanya tidak disebutkan.***(Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here