Laporan Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Dumai Ditelaah Ombudsman RI

0
158

Dumai,kompasriau.com-Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Soebekti.SP. M.E meminta kelengkapan data kepada ketua Pengurus Besar Majelis Persekutuan Pemuda Melayu

Jpeg

Serumpun Kota Dumai, soal dugaan penyimpangan prosedur oleh Lembaga Managemend Fakutas Ekonomi Universitas Indonesia dan PT Pelindo terkait rekrutmen pegawai outsourcing di lingkungan PT Pelindo I.

Hal tersebut diungkapkan ketua Pengurus Besar Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Serumpun Kota Dumai, Agoes S.Alam kepada wartawan kompasriau.com diruang kerjanya, Kamis (29/9/2016).

Menurut Agoes, Ombudsman Republik Indonesia telah menelaah  laporan Pengurus Besar Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Kota Dumai, terkait temuan Mal Administrasi dan indikasi KKN dalam proses rekrutmen pegawai di lingkungan PT Pelindo I (Persero).

“Kita sudah kirim data-data lengkap kepada ombudsman, guna ditindaklanjuti laporan kita oleh petinggi Ombudsman di Jakarta,”ujar Agoes.

Seperti dikabarkan media ini sebelum, bahwa Pengurus Besar Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Serumpun Kota Dumai melayangkan surat kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, soal indikasi KKN dalam proses rekrutmen pegawai di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Dimana Pengurus Besar Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Serumpun menemukan bukti-bukti terkait sistem administrasi pegawasan kartu tanda peserta seleksi calon pegawai PT Pelindo yang dilakukan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia terindikasi tidak profesional, tanpa pengawasan yang ketat dan akurat.

Tim Pengurus Besar Majelis Persekutuan Pemuda Melayu menilai sebagai Mal Administrasi yang berpreseden buruk terhadap hasil seleksi penerimaan calon pegawai PT Pelindo, diduga merugikan ratusan peserta test yang lainnya.

Menurut Agoes, indikasi KKN dan kesalahan tersebut sangat fatal karena pada pengumunan peserta yang berhak mengikuti wawancara psikologi yang muncul adalah DPO-30353 Zulkifli 01 Juli 1987.

“Artinya Zulkifli yang mana yang dinyatakan lulus. Kalau digunakan nomor test, maka nomor test yang muncul adalah nomor test untuk DPO-30353 Zulkifli 21 Sept 1982, sedangkan tanggal lahir yang muncul adalah tanggal lahir 01 Juli 1987 untuk Zulkifli pemegang nomor DPO-30353,”beber Agoes.

Namun berdasarkan hasil investigasi tim Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Serumpun Dumai, panitia meluluskan DPO-30353 Zulkifli 21 Sept 1987 untuk mengikuti test berikutnya.

“Proses penetapan ini menurut kami adalah Mal Administrasi serta tidak transparan dan terkesan menyembunyikan kesalahan. Hal itu merugikan perseta test yang lainnya,”ungkap Agoes.

Selain itu, Majelis Persekutuan Pemu Melayu menemukan nota dinas dari manager pelayana kapal yang ditujukan kepada ketua kokarmar perihal pengembalian eks mau An Adek ke kokarmar.

Kemudian adanya dugaan tenaga kerja outsourcing di linkungan PT Pelindo yang mengikuti test seleksi tahun 2016 pernah menjalani hukuman disiplin pada saat menjadi tenaga kerja outsourcing.***(Red).

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here