DPRD Dumai Desak PT Ramayana Untuk Membayar Upah Lembur Karyawan

0
171

Manager PT Ramayana: Berita PT Ramayana menjadi berita nasional

img_20161104_212457
DPRD Dumai rapat dengar pendapat mengenai upah lembur karyawan PT Ramayana yang belum dibayar.

Dumai,kompasriau.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai Komisi I bidang hukum dan pemerintahan hari ini, Jumat (4/11/2016), menggelar dengar pendapat mengenai upah lembur karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk di ruang rapat Melati Lt II kantor DPRD Kota Dumai.

Hadir dalam rapat dengar pendapat itu, Ketua Komisi I, Syahrial dan anggota komisi I bidang hukum dan Pemerintahan, Samuel Turnip SH, dan kawan-kawannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Dumai, Amiruddin, Kabid pengawasan, Fahdli, Pelaksana Bid. Pengawasan dan syarat Kerja, Teti Susanti,SKM, Store Manager PT Ramayana Dumai, Rahmat Aldo dan Fani Bintang selaku HRD PT Ramayana.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan dan Kadisnakertrans Dumai yang respons terhadap pengaduan kami karyawan PT Ramayana, karena rapat dengar pendapat tadi siang dihadiri oleh Bapak Kadis dan Bapak Fahdli dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai,”ucap  Efendi kepada awak media ini, Jumat (4/11/2016).

Dikatakan Efendi, bahwa dalam rapat itu, DPRD Dumai sangat respons terhadap pengaduan karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa yang belum dibayar oleh manajemen PT Ramayana Pusat. Kemudian DPRD mendesak manager PT Ramayana Dumai untuk membayar upah lembur karyawan PT Ramayana.

Selain itu, DPRD Dumai mengatakan jangan sampai perusahaan PT Ramayana membuat keputusan yang akan berakibat buruk terhadap bisnis PT Ramayana di Kota Dumai Dumai. DPRD Kota Dumai akan tetap mengawasi permasalahan upah lembur ini sampai selesai, karena DPRD Dumai selaku wakil rakyat akan terus menanggapi setiap pengaduan masyarakat.

“Tadi saat rapat, Pak Samuel Turnip komisi I bidang hukum  sangat tegas mengatakan PT Ramayana melanggar Undang-Undang tentang ketenagakerjaan. Store Manager PT Ramayana diminta untuk memberi keputusan kapan manajemen PT Ramayana Pusat di Jakarta untuk membayar upah lembur kami itu. Jangan sampai PT Ramayana berseberangan dengan Pemerintah Kota Dumai,”terang Efendi menirukan ucapan Samuel Turnip.

Menanggapi hal itu, Store Manager PT Ramayana Dumai, Rahmat Aldo mengatakan berita terkait PT Ramayana naik terus dan berita PT Ramayana menjadi berita nasional. Kemudian manajemnen PT Ramayana minta waktu sampai hari senin untuk memberi keputusan kapan dibayar upah lembur karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa Dumai itu.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa oknum direksi PT Ramayana Lestari Sentosa, terindikasi melanggar Undang-Undang No:13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 78 ayat (2).

Hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan Store Manager PT Ramayana Lestari Sentosa di Kota Dumai, pada tanggal 5 Agustus 2016, menyatakan benar lima karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa di Kota Dumai melebihi waktu kerja yang wajib dibayar oleh manajemen PT Ramayana sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Anehnya, kendati petugas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Dumai telah menetapkan upah lembur ke lima karyawan PT Ramayana tersebut, namun hingga saat ini surat penetapan tersebut tidak diindahkan direksi PT Ramayana Lestari Sentosa Pusat di Jakarta.

“Sampai saat ini PT Ramayana belum juga membayar upah lembur kami, padahal Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, pada tanggal 13 September 2016 telah menetapkan upah lembur kami sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undang,”ungkap Efendi dan kawan-kawanya kepada wartawan media ini.

Efendi dan kawan-kawannya mengaku sangat kecewa atas keputusan direksi PT Ramayana Lestari Sentosa Pusat yang memutuskan tidak membayar upah kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Dumai.

“Jika mengacu kepada pasal 78 ayat (2), direksi PT Ramayana Lestari Sentosa bakal dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda seratus juta rupiah. Hal itu dikatakan petugas Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai kepada kami, saat kami mempertanyakan tindaklanjut surat penetapan itu,”ungkap Efendi.

Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 1/MEN/I/2015 tentang putusan Mahkamah Konstusi Nomor: 100/PUU-X/2012 atas pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hak yang dihitung adalah TMT 19 September 2011 dengan upah yang dijadikan dasar dalam menghitung upah lembur adalah minimum Kota Dumai.

Sementara dalam surat penetapan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Dumai, bahwa upah lembur karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa Cabang Dumai  yang harus dibayar kepada karyawan bernama Efendi, totalnya Rp.77.006.000,-. Upah lembur kepada bernama Lisrianto, totalnya Rp. 91.857.200,-. Upah lembur bernama Roni  Kristian, totalnya Rp.55.585.550,-. Upah lembur bernama Kiki Setia Ardi, totalnya Rp. 39.135.750,- dan upah lembur bernama Hambali, totalnya Rp. 19.520.850,-.

Terkait hal tersebut, Store Manager PT Ramayana Lestari Sentosa Cabang Dumai, Rahmat Aldo, saat dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan management PT Ramayana Lestari Sentosa Pusat tidak mau membayar penetapan upah lembur Efendi dan kawan-kawannya.

“Management PT Ramayanaa tidak mau membayar upah lembur yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai itu, kecuali Efendi dan kawan-kawanya mau dibayar dengan hak pembayaran pensiun dini,”ujar Rahmat Aldo kepada wartawan media ini.***(Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here