Dispenda Dumai Kebobolan, Dishub “Cuekin” Perda Retribusi Terminal

0
195

Dumai,kompasriau.com-Pengawasan lemah Inspektorat Pemerintah Kota (Pemko) Dumai “macan ompong”, tak mampu mengawasi Perda kota Dumai atau memang adanya pembiaran terhadap regulasi tentang Peraturan Daerah (Perda) yang “dibidani” Pemko Dumai dan DPRD Kota Dumai.

Pantauan awak media ini di lapangan, perubahan Perda Retribusi Terminal No.13 Tahun 2012 terindikasi dilanggar oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai, sehingga menimbulkan tanda tanya dikalangan masyarakat Dumai.

Pasalnya, oknum petugas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Dumai disinyalir ikut berkolaborasi..?, dengan membiarkan regulasi yang ditabrak Dishub Dumai, sehingga tidak melaporkan dugaan perbuatan yang melanggar Perda No.13 Tahun 2012 tentang retribusi terminal kepada pihak yang berwajib, atau setidaknya melaporkan ke internal Pemko Dumai, yakni Inspektorat.

Diinformasikan Tahun 2016 Dispenda Kota Dumai kebobolan, soalnya retribusi Teminal Barang dalam 1 (satu) tahun periode Januari – November 2016 dengan Nomor seri terakhir 236.000, tanggal, 24 Nopember 2016. Bila di kalkulasikan dari bukti bayar tersebut Rp.55.000,- X 236.222, berarti Jumlah uang yang dipungut sebesar Rp.12.992.210.000,-, tidak termasuk para supir yang tidak menggunakan bukti bayar.

Oknum petugas Dishub Dumai diduga melakukan kejahatan terkait penggunaan tanda bukti pembayaran retribusi terminal tanpa porporasi Dispenda Dumai. Pasalnya bukti pembayaran yang  mestinya di porporasi oleh Instansi yang berwenag sesuai Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012, ketentuan Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Juru Pungut Retribusi Terminal yang dipekerjakan oleh Dinas dilarang menggunakan karcis Retribusi Terminal yang tidak dilegalisasi oleh Dinas dan/atau tidak diporporasi oleh Dinas yang membidangi Dinas Pendapatan.

Namun, oleh Dishub kota Dumai tentang dalam perubahan Perda 13 Tahun 2012 tersebut tidak dilakukan, padahal dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan?

Dishub Kota Dumai dalam kegiatan pungutan retribusi menggunakan dua lokasi pos retribusi,   yakni Pos Bukit Timah yang berada di Jl. Lintas Dumai-Baganbatu, dan Pos Retribusi Terminal Barang Bagan Besar retribusi tidak menggunakan bukti bayar yang diporporasi Dispenda Dumai, melainkan menggunakan tanda bukti pembayaran yang diterbitkan oleh pihak Dinashub Kota Dumai.

Beberapa kalangan menilai bahwa Dishub Dumai melanggar Perubahan Perda Retribusi Terminal Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Dumai, Khairul Anwar dan Sekretaris Daerah, Said Mustafa, yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2012.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Bambang Sumantri, saat diupayakan konfirmasi terkait bukti bayar retribusi tanpa porporasi Dispenda Kota Dumai tersebut, namun hingga berita ini dimuat belum ada tanggapannya. Sekretais Kadishub Dumai Bambang, ketika ditanya keberadaan Bambang Sumantri, menurut anak buahnya,”Kadis lagi dinas keluar kota di Pekanbaru,”ujar sekretaris.

Sementara, Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS, saat dihubungi awak media ini, Senin (28/11/2016) terkait penggunaan bukti bayar tanpa porporasi Dispenda Dumai mengatakan. “Segera saya evaluasi. Sepertinya mereka ini tidak kapok, padahal ada 4 orang yang ditangkap terkait pungli. Saya sedang di Pekanbaru, lagi rapat dengan Gubernur Riau, Dandim dan Kapolres Dumai. Tunggu saya pulang ke Dumai, kita akan saya panggil Kadishub dan seluruh stafnya,”ujar Zul As melalui telepon genggamnya.

Selain itu, Agus pegawai yang membidangi porporasi Dispenda Kota Dumai, saat ditemui awak media ini diruang kerjanya, mengakui bahwa bukti bayar retribusi terminal yang diporporasi terakhir 2015. “Sedangkan sejak Januari, bukti bayar retribusi terminal tidak lagi menggunakan bukti bayar yang diporporasi Dispenda Kota Dumai, “ujar Agus.

Keterangan yang dihimpun awak media ini, terkait kegiatan pungutan retribusi di dua Pos Dishub Kota Dumai Pos Bukit Timah dan Bagan Besar menyebut para sopir tangki dan truk barang angkutan bungkil, dan cangkang dari Duri tujuan Dumai sebahagian memilih bayar dengan menggunakan kotak korek api berisikan Rp.20.000,-. Uang itu konon diberikan kepada petugas jaga pos, dibandingkan masuk terminal, membayar Rp.55.000,- dengan menggunakan bukti bayar yang diterbitkan Dishub Dumai. Kemudian pembayaran tanpa bukti bayar Dishub Dumai untuk truk tangki CPO bagi supir yang tidak menggunakan bukti bayar cukup membayar Rp.40.000,-

Sebahagian para supir truk CPO membayar retribusi dengan menerima bukti bayar, karena bukti pengeluaran pembayaran retribusi yang bakal dikembalikan oleh majikan, seperti para supir group S4 retribusi tersebut yang disebut pengeluaran dikembalikan kepada supir.

Sebahagian supir atas kesadaran sendiri membayar retribusi di Pos retribusi Dishub Dumai, meskipun pembayaran retribusi tersebut tidak dikembalikan sang majikan, namun, oleh supir tetap membayar retribusi seperti yang disampaikan D. Hasibuan, supir truk tangki CPO asal  Bagan Batu Rohil sebagai warga negara yang baik, harus taat bayar pajak atau retribusi. “Duitnya digunakan dari kita untuk kita,”ujar D.Hasibuan.***(Salamuddin Purba)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here