PT. Multi Jaya Samudera “Kangkangi” Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016

0
103

Dumai,Kompasriau-Rekrutmen pelaut yang dipekerjakan sebagai awak kapal PT. Multi Jaya Samudera (MJS) Cabang Dumai, diduga “mengangkangi” Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang pengesahan maritime labour convention tahun 2006.

Padahal, “secara umum dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia telah sesuai dengan subtansi Maritim Labour Convention tahun 2006, antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan  Industrial”.

Pelanggaran Undang-Undang tersebut, terkuak setelah awak media ini melakukan penelusuran terkait pelanggaran UU No.40 Tahun 2004, dan UU. No.13 Tahun 2003, diduga kuat PT. MJS melakukan diskriminasi dengan tidak mengikusertakan ABK secara keseluruhan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang sistim jaminan sosial nasional, kemudian upah yang diterima awak kapal MJS dibawah UMK (Upah Minimum Kota) Dumai sebesar Rp.2.450.000,-/bulan.

Berdasarkan data yang dihimpun awak media ini di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, bahwa jumlah pekerja yang didaftarkan PT MJS sekitar 30 orang, iuran yang dibayar berdasarkan UMK sebesar Rp.2.450.000,/bulan, sedangkan jumlah pekerja PT MJS didarat dan di laut sekitar 100 orang.

Upah yang diterima para awak kapal PT. MJS dengan jabatan sebagai juru mudi dan klasi dibawah UMP yakni sebesar Rp.1.400.000,-/bulan, ditambah uang makan sebesar Rp.20.000,-/hari. Selain itu PT. MJS juga dalam prekrutan awak kapal dikabarkan menggunakan PKL (perjanjian kerja laut) ganda. PKL asli ditanda tangani antara perusahaan dengan awak kapal diketahui pejabat KSOP, namun ada PKL lain yang dibuat oleh pengusaha dan awak kapal tanpa diketahui oleh pejabat KSOP sebut sumber yang mohon dirahasiakan namanya.

Terkait pelanggaran UU No.15 Tahun 2016 Tentang Maritime Labour Convention, 2006 dan dugaan penggunaan PKL ganda, ketika dikonfirmasi awak media ini Senin (23/01/2017) diruang kerja Kasi Keselamatan Berlayar KSOP (Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan) Dumai  Capt. Barnabas tidak menafikkan adanya PKL ganda yang dilakukan PT MJS. Menurutnya, PKL ganda bisa saja terjadi, diluar sepengetahuan KSOP Dumai.

Dikatakan Barnabas, PKL yang diketahui KSOP setelah ditanda tangani kedua belah pihak antara sipemberi kerja yaitu perusahaan pelayaran dengan awak kapal, dalam PKL tersebut tercantum besaran upah terendah sebesar Rp.2.400.000,-/perbulan.

Besaran upah pelaut ada perbedaan antara Capten kapal, kepala kamar mesin dengan juru mudi dan klasi kapal, besaran upah pelaut menurut Barnabas masih menggunakan peraturan yang lama.

“Kalau ada awak kapal yang menerima upah dibawah PKL, itu dibuat oleh perusahaan dengan awak kapal, tanpa sepengetahuan KSOP. Itulah “brengseknya” perusahaan. PKL dibuat diluar sepengetahuan KSOP mungkin ada tawar-menawar soal upah antara perusahaan dengan awak kapal menawarkan dengan gaji segitu, (Rp.1400.000,-/bulan red) mau nggak, kalau mau tanda tangani perjanjian ini,”ketus Barnabas.

Barnabas ditanya soal diskriminasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menurut Barnabas, BPJS Ketenagakerjaan domainnya Disnakertrans Kota Dumai dan kantor BPJS Cabang Dumai. “Kalau masalah keluhan awak kapal terkait upah yang tidak sesuai UMK, tentu  mereka bisa meminta bantuan KPI (Komisi Pelaut Indonesia), tapi kalau masalah pemutusan kontrak kerja antara perusahaan dengan awak kapal, itu urusannya KSOP. Misalnya kontrak kerja 1 tahun kemudian awak kapal dalam masa kontrak di PHK sementara awak kapal yang di PHK telah menjalani kontrak 8 bulan, maka sisanya yang 4 bulan tersebut harus dibayar oleh perusahaan kepada awak kapal. Kalau tidak dibayar KSOP akan memberi sanksi berupa teguran terhadap perusahaan yang mempekerjakan pelaut tersebut,” ujar Barnabas.

Ditanya soal jumlah awak kapal yang dipekerjakan PT MJS, menurut Barnabas, dari jenis kapalnya, untuk kapal tunda (KT) sejenis KT yang dioperasikan PT MJS setidaknya dalam 1 kapal tunda, jumlah ABK nya 9 atau 10 orang.

Sementara itu, Budi Wiyono selaku Kepala kantor Cabang PT. MJS Dumai, ketika dikonfirmasi awak media ini, terkait upah awak kapal yang dipekerjakan PT. MJS Cabang Dumai dibawah UMK dan diskriminasi soal BPJS Ketenagakerjaan, namun hingga saat ini belum ditanggapannya.*** (S.Purba)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here