Edi Kurniawan Alih Fungsikan Kawasan Hutan Di Kampar

0
14

Pekanbaru,kompasriau-Pengurus Yayasan Riau Madani mengatakan, tergugat Edi Kurniawan adalah merupakan perorangan melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas (HPT) yang terletak di wilayah hukum Desa Kota Garo,Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Tergugat Edi Kurniawan terbukti mengalih fungsikan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI). Bahkan Edi kurniawan telah membangun jalan, perumahan, mess karyawan dan membangun fasilitas lainnya di atas kawasan hutan itu.

Kawasan hutan yang di kelola tergugat Edi Kurniawan sebelah Barat Laut sepanjang 1.700 meter berbatasan dengan jalan koridor PT Arara Abadi. Sebelah Tenggara sepanjang 1.400 meter berbatasan dengan jalan. Sebelah Timur Laut sepanjang 1.800  meter berbatasan dengan jalan dengan kebun kelapa sawit Bunsiong. Sebelah Barat Daya sepanjang 2.750 meter berbatasan dengan jalan dan kebun kelapa sawit Amansyah alias Ationg dan kebun kelapa sawit Ancu.

Ironisnya, lahan yang dikelola Bunsiong, Ationg dan Ancu disebut masih dalam status kawasan hutan/kawasan Taman Hutan Raya Minas. Sedangkan, oknum petinggi aparat yang berwenang di daerah itu terkesan “tak mampu melakukan tindakan hukum terhadap aktifitas ilegal tersebut”.

Untuk diketahui, bahwa dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang nomor: 62/PDT.G/2015/PN.Bkn. Menghukum tergugat Edi Kurniawan supaya menghentikan seluruh aktifitas di atas kawasan hutan Produksi Terbatas Minas dan mengeluarkan seluruh karyawan tergugat Edi Kurniawan yang berada di kawasan hutan.

Setelah itu, Tergugat Edi Kurniawan menyerahkan lahan kawasan hutan itu seluas lebih kurang 377 hektar kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia).

Sementara itu, Pengurus Yayasan Riau Madani, ketika awak media ini berulang kali dikonfirmasi melalui telepon genggam terkait putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut, namun hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapannya.

Begitu juga, tergugat Edi Kurniawan, ketika diupayakan untuk menemuinya, guna konfirmasi soal kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas itu, namun hingga saat ini, belum berhasil dikonfirmasi tim awak media ini.

Karena menurut Ketua Gerakan Pemuda Melayu Riau, Zoelfahmi, bahwa hingga saat ini, tergugat Edi Kurniawan masih tetap berlanjut menguasai dan melakukan aktivitasnya di kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas.

“Kuat dugaan tergugat Edi Kurniawan di beking oknum pejabat di Jakarta, karena tergugat Edi kurniawan dan kawan-kawannya yang menguasai kawasan hutan di Desa Kota Garo ini, terindikasi tidak tersentuh hukum, padahal putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang itu sudah berkekuatan hukum tetap,”ujar Zoelfahmi kepada awak media ini.

Bahkan pengurus Gerakan Pemuda Melayu Riau (GPMR) mengatakan sangat berharap kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk melakukan tindakan hukum terhadap kegiatan ilegal di kawasan hutan di Kabupaten Kampar itu.

“Untuk itu, Kami atas atas nama pengurus Gerakan Pemuda Melayu Riau, meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap aktivitas ilegal para pelaku perusak kawasan hutan di Kabupaten Kampai ini, karena pelaku perusak kawasan hutan masih tetap merajalela di kawasan Kampai ini,”keluh Zoelfahmi, Selasa (31/01/2017).***(SP).

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here