LSM Minta Kepada Menkumham Untuk Mencabut Pengesahan Pendirian Yayasan Riau Madani

0
766

PEKANBARU,KOMPASRIAU.COM-Yayasan Riau Madani yang dinakhodai Surya Darma, SaG  dikenal masyarakat salah satu lembaga kemasyarakatan yang mampu “memejahijaukan” sejumlah pengusaha perkebunan kelapa sawit  “kelas kakap” di Propinsi Riau yang mengalih fungsikan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) secara non prosedural.

Nama besar Yayasan Riau Madani itu muncul setelah berhasil menggugat PTP V di Pekanbaru, yang merupakan perusahaan BUMN itu melalui gugatan perdata ke PN Bangkinang. Lahan seluas 2.800 hektar terbukti dalam kawasan hutan terbatas, sesuai amar putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, gugatan dimenangkan oleh Yayasan Riau Madani dengan lahan seluas 2.800 hektar itu harus diserahkan kepada negara, dalam hal ini Kementertian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, dan putusan tersebut sudah inkrah.

Gugatan Riau Madani berikutnya dengan menggugat Hansen Wilyam, juga dalam gugatan perdata atas lahan  seluas 400 hektar yang berada dalam kawasan HPT. Gugatan tersebut dimenangkan Yayasan Riau Madani. Kemudian menggugat Edi Kurniawan atas lahan kebun sawit seluas 377 hektar, yang juga dalam kawasan hutan, dan juga dimenangkan oleh Yayasan Riau Madani. Kemudian para tergugat diperintahkan oleh hakim untuk mengeluarkan para karyawannya dari lokasi kawasan hutan, dan melarang  adanya kegiatan dalam kawasan hutan yang menjadi objek perkara dalam perkara tersebut.

Akibat kiprah Yayasan Riau Madani yang telah memenangkan beberapa perkara perdata melalui Pengadilan sehingga  banyak pengusaha kebun kelapa sawit tanpa izin tersebut “ketar-ketir” mendengar sepak terjang Yayasan Riau Madani itu. Namun, belakangan ini terbetik kabar bahwa gugatan-gugatan perdata terkait alih fungsi kawasan HPT yang dimenangkan Yayasan Riau Madani tersebut, hingga saat ini belum satupun yang dieksekusi.

Pantauan awak media ini dilapangan, para pengusaha yang kalah dalam gugatan perdata tersebut masih saja melakukan aktifitas memanen, menjual hasil panenan buah sawit kesejumlah PKS, dan mempekerjakan pekerja seperti biasanya.

“Semua perkara perdata yang dimenangkan Yayasan Riau Madani di Pengadilan Negeri berupa lahan kawasan hutan ribuan hektar, belum pernah dieksekusi, sehingga  timbul dugaan ada pembiaran atas asset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang diperoleh atas putusan hakim Pengadilan Negeri itu dikuasai terus oleh para pemilik perkebunan sawit ilegal tanpa izin pemerintah,”ungkap Harianto Ketua Yaspani Yustisia dalam percakapan dengan awak media ini, Rabu (8/02/2017) di ruang kerjanya.

Saat ini, kiprah Yayasan Riau Madani dalam hal gugat menggugat terkait alih fungsi kawasan HPT dipertanyakan banyak kalangan khususnya kalangan LSM, terkait pencabutan gugatan terhadap turut tergugat yang dilakukan Yayasan Riau Madani atas gugatan No.23/Pdt.G/2016/PN.Rengat, sebagai tergugat I, Suwiro Widjaya pengusaha perkebunan yang diduga mengalih fungsikan HPT seluas 1500 hektar menjadi kebun kelapa sawit. Turut tergugat II, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI,  tergugat III Kementerian LH Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, dengan alasan damai, pertanyaannya bagaimana dengan tergugat I.

Pencabutan perkara dengan jalan damai antara penggugat dengan turut tergugat merupakan preseden buruk bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, hal ini patut diduga adanya interpensi dalam penegakan hukum terkait kejahatan kehutanan dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Menurut Harianto, kejadian serupa pencabutan perkara gugatan yang dilakukan Yayasan Riau Madani tidak hanya terhadap Suwiro Wijaya, namun masih ada sederetan nama pengusaha kebun sawit di HPT dalam kasus alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan sejumlah pengusaha perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan HPT setelah digugat.

“Kemudian  gugatan Yayasan Riau Madani tersebut dicabut, diselesaikan secara  damai antara Ketua Yayasan Riau Madani dengan para tergugat. Gugatan perdata yang diselesaikan melalui perdamaian, sudah kita data. Selain itu ada juga yang tidak melalui gugatan Ke Pengadilan, dan dilakukan melalui somasi dan diduga dilakukan pendekatan oleh oknum pengurus Yayasan Riau Madani terhadap pemilik kebun yang berada dalam kawasan HPT,”ungkap Harianto.

Secara terpisah Ketua Gerakan Pemuda Melayu Riau (GPMR), Zoelfahmi yang dihubungi awak media ini mengatakan “mencium sepak terjang” oknum ketua Yayasan Riau Madani” yang belakangan ini, menjadi “momok” bagi para pengusaha perkebunan sawit tanpa izin melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan.

“Kemenangan yang diraih oknum Ketua Yayasan Riau Madani dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri, konon hanya “menakut-nakuti” para pengusaha perkebunan kelapa sawit lainnya yang berada dalam kawasan hutan lindung,”beber Zoelfahmi sebagai putra daerah Riau.

Menurut Zoelfahmi, pihaknya telah merangkul beberapa LSM dengan membentuk koalisi untuk melaporkan oknum pengurus Yayasan Riau Madani ke Menkumham RI, Kementerian LH Kehutanan RI, Mabes Polri dan KPK, Komisi Yustisial untuk melakukan pengusutan terkait  sejumlah perkara yang telah berproses di Pengadilan Negeri, kemudian di cabut.

“Oleh karena itu, kami sebagai pengurus LSM meminta kepada Menkumham untuk mencabut dan membatalkan surat pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Riau Madani,”tegas Zoelfahmi alias Panglimo kepada awak media ini.

Ketua Yayasan Riau Madani, Surya Darma, ketika berulang kali dihubungi telepon genggamnya, guna konfirmasi terkait pencabutan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri, namun hingga berita ini dimuat belum ada tanggapannya.*** (S.PURBA)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here