Menteri Kehutanan Diduga “Pelihara” Pelaku Perusak Kawasan Hutan Ribuan Hektar

0
151
IMG-20170121-WA0013
Dokumen yang ditanda tangani oleh Ketua RT dan Kepala Dusun Desa Kota Garo soal alih fungsi kawasan hutan.

PEKANBARU,KOMPASRIAU.COM– Seperti dikemukakan  Ketua RT 44, Ketua RT 38, Ketua RT 40, Ketua RT 36, Ketua RT 53, Ketua RT 09, dan Kepala Dusun IV Plamboyan Desa Kota Garo, bahwa sejak tahun 2000, tergugat Edi Kurniawan terbukti telah menguasai serta merubah fungsi kawasan hutan produksi terbatas Minas (HPT Minas) di wilayah hukum Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Propinsi Riau menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 377 hektar tanpa ada izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Menurut Kepala Dusun di Desa Kota Garo, bahwa tergugat Edi Kurniawan yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru terbukti melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit  di kawasan hutan produksi terbatas Minas.  Edi Kurniawan dalam tindak tanduknya telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan dan membangun jalan blok kebun, perumahan, mess karyawan dan membangun fasilitas lainnya.

Informasi yang dihimpun awak media ini di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, bahwa pada tanggal 17 Nei 2016, Hakim ketua majelis, Ahmad Sumardi SH,M.Hum, hakim anggota, Ahmad Fadil,SH dan hakim Ferdian Fermadi SH dalam putusan nomor  nomor: 62/PDT.G/2015/PN.Bkn, menyatakan bahwa  perbuatan  tergugat Edi Kurniawan adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa status lahan seluas lebih kurang 377 hektar adalah kawasan hutan.

Menghukum Edi Kurniawan supaya menghentikan seluruh aktivitas di atas kawasan hutan dan mengeluarkan seluruh karyawan Edi Kurniawan yang berada di kawasan hutan, dan kemudian memulihkan kondisi lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas kawasan hutan dan kemudian menghutankan kembali seluruh objek sengketa dan menyerahkan kawasan hutan seluas lebih kurang 377 hektar berikut dengan seluruh bangunan yang ada di atas kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Namun menurut Ketua Gerakan Pemuda Melayu Riau (GPMR), Zoelfahmi, bahwa kawasan hutan produksi terbatas tersebut sampai saat ini belum juga diserahkan oleh Edi Kurniawan kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutanan Republik Indonesia.

“Kami sudah laporkan kasus alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas Minas ini kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, namun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terkesan “pelihara” aktivitas perkebunan kelapa sawit tanpa izin di atas kawasan hutan itu,”ungkap Zoelfahmi kepada awak media ini, Minggu (12/02/2017).

Buktinya menurut Zoelfahmi, bahwa sampai saat ini Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehunanan Republik Indonesia, Ir Siti Nurbaya Bakar terkesan tak “bernyali” memberantas aksi oknum perusak kawasan hutan Produksi terbatas minas di wilayah hukum Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil investigasi tim awak media ini, Jumat (10/02/2017), bahwa oknum pelaku perusak kawasan hutan produksi terbatas minas ribuan hektar di wilayah administrasi Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir masih bebas melakukan aktivitasnya tanpa adanya tindakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Anehnya, kendati awak media ini telah berupaya konfirmasi secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Ir Siti Zurbaya Bakar, soal alih fungsi kawasan hutan ribuan hektar tersebut, namun hingga berita ini dimuat, Siti Nurbaya Bakar masih memilih bungkam.

Dijelaskan Kepala Dusun IV Desa Kota Garo, Suratno, secara geografis letak tanah kawasan hutan produksi terbatas yang dikuasai Edi Kurniawan, sebelah barat laut sepanjang 1.700 meter berbatasan dengan jalan koridor PT Arara Abadi. Sebelah tenggara sepanjang 1.400 meter berbatasan dengan jalan. Sebelah Timur Laut sepanjang 1.800 meter berbatasan dengan kebun kelapa sawit Bunsiong yang masih berstatus kawasan hutan produksi terbatas minas. Sebelah Barat sepanjang 2.750 meter berbatasan dengan kebun kelapa sawit Amansyah alias Ationg dan kebun kelapa sawit Ancu, yang masih berstatus kawasan hutan produksi terbatas minas.

“Bukan hanya Edi kurniawan yang menduduki kawasan hutan Taman Hutan Raya Minas, tetapi bernama Amansyah alias Ationg, Ancu dan Bunsiong juga menduduki kawasan hutan di Kecamatan Tapung hilir ini,”ucapnya Suratno kepada awak media ini.

Dikatakan Kepala Dusun IV, padahal terhadap kawasan hutan tersebut tidak pernah diberikan izin pelepasan kawasan hutan kepada Edi Kurniawan, akan tetapi faktanya di lapangan kawasan hutan tersebut sejak tahun 2000 telah berubah fungsi peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Edi Kurniawan terbukti melakukan pengelolaan kawasan hutan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kawasan hutan produksi terbatas minas di wilayah kampai mengalami kerugian,karena luasnya  kawasan hutan berkurang seluas 377 hektar,”beber Suratno.

Hingga berita ini dimuat, Edi Kurniawan, Ationg maupun Bunsiong, belum berhasil ditemui tim awak media ini, kendati awak media ini telah berupaya untuk menemuinya, guna dimintai tanggapannya soal kerusakan kawasan hutan Taman Hutan Raya di kawasan Desa Kota Garo.***S.Purba).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here