Empat Fraksi Di DPRD Dumai Tidak Setuju Dilanjutkan Pemasangan PGN

0
181
Jpeg

Jpeg

DUMAI,KOMPASRIAU.COM-Aneh, saat rapat dengar pendapat DPRD Dumai bersama pihak perusahaan Gas Negara (PGN) di kantor DPRD Dumai,Rabu (01/02/2017), terungkap masih ada izin yang belum dikantongi Perusahaan Gas Negara (PGN) dari Pemko Dumai untuk pemasangan pipa gas perusahaan gas Negara di kawasan Kota Dumai.

Bahkan dengan terang benderang, pihak perusahaan gas negara, Syafran mengatakan bahwa izin dan atau rekomendasi sudah dimiliki PGN dari Pemerintah Propinsi dan izin Nasional, tetapi untuk rekomendasi dan kesepakatan masih dalam pengurusan pihak perusahaan PGN.

“Untuk izin Nasional dan Provinsi, kita sudah kita miliki, tetapi untuk izin Kota Dumai belum kita miliki, karena  saat ini masih dalam pengurusan dan kita minta kalau itu salah, ya akan kita buat,”ujar Syafran dihadapan anggota DPRD.

Mendengar keterangan Syafran itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Dumai, Zainal Abidin sebagai pemimpin rapat mengatakan perusahaan gas negara tidak memikir dampak dari proyek pemasangan pipa gas itu.

“Kita meminta jaminan dari PGN atas proyek ini, karena dampak pekerjaan ini sangat membahayakan masyarakat sekitar. Apakah hal ini tidak pernah dipikirkan oleh pihak PGN, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan perusahaan nasional,”ungkap Zainal Abidin.

Selain itu, anggota DPRD Dumai, Samuel Turnip, fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan apakah boleh izin atau rekomendasi yang belum dikantongi PGN, tetapi pekerjaan pemasangan pipa gas di kawasan Kota Dumai sudah berlanjut terus.

“Apakah boleh izin atau rekomendasi belum dimiliki PGN, tapi sudah melaksanakan pemasangan proyek pipa ini?,” tanya Turnip kepada pihak perusahaan.

“Saya menilai PGN ini seperti mencuci otak masyarakat Dumai. Sudah terbentuk tim yang menganggap Dumai ini seperti tidak bertuan. Mau dijadikan apa Kota Dumai ini,”ucap Samuel Turnip sembari sambil melihat kearah pihak PGN.

Dikatakan Turnip, bahwa saat ini asumsi masyarakat bahwa proyek PGN ini dari anggaran pemerintah pusat, namun kenyataan proyek PGN ini murni bisnis.

“Jadi sebelum pihak PGN bisa menunjukan izin dan kesepakatan dengan pemerintah Kota Dumai, sebaiknya pihak PGN menghentikan dulu sementara proyek ini ,”tegas Samuel Turnip.

Selain itu, langkah kerjasama antara Perusahaan Gas Negara dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pelabuhan Dumai Berseri (PDB) juga dipertanyakan oleh anggota DPRD Dumai.

“Jadi kalau pihak PGN ingin bekersama dengan pihak BUMD, koordinasi dulu BUMD mana yang bisa dipakai dan sesuai relokasinya, karena sampai saat ini potensi PAD dari PT Pelabuhan Dumai Berseri nol untuk Kota Dumai,”ungkap salah seorang anggota DPRD Dumai.

Menanggapi hal itu, pihak Proyek PGN Dumai, Syafran Siregar mengatakan sudah menggandeng perusahaan yang ada di Kota Dumai, yaitu PT Pelabuhan Dumai Berseri.

“Benar kita bekerjasama dengan BUMD PT Pelabuhan Dumai Berseri, seperti kerjasama pemanfaatan gas bumi, konsultasi teknik dan keuangan serta alokasi gas bumi dan kerja sama yang potensial,”terang Syafran menjawab pertanyaan anggota DPRD.

Untuk itu, pihak perusahaan PGN, Rahmawati memohon ijin kepada anggota DPRD Dumai untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

“Pihak PGN siap berkoordinasi dengan anggota DPRD Dumai dan juga Pemko Dumai. Untuk itu, kami mohon dukungan dari semua pihak,”ucap Rahmawati kepada anggota DPRD Dumai.

Setelah mendengar penjelasan dari PGN itu, Anggota DPRD Dumai, Drs Paruntungan Pane mengatakan bahwa DPRD Dumai akan segera mempelajari semua perizinan atau dokumen-dokumen yang dikantongi pihak  PGN.

“Kami dari Fraksi Partai Nasdem mendukung sepenuhnya kelanjutan pemasangan pipa gas itu, tetapi beri kami waktu untuk mempelajari dulu seluruh dokumen-dokumen yang mendadak masuk ke lembaga DPRD Dumai ini,”tegas Paruntungan Pane.

Begitu juga, Ketua Komisi III DPRD Dumai, Hasrizal menyatakan bahwa demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan Dumai dan demi kepentingan sumber penghasilan masyarakat Dumai, Fraksi Partai Amanat Nasional tidak setuju pemasangan piga gas dilanjutkan.

“Kami dari fraksi PAN tidak bisa melanjutkan pekerjaan PGN. Namun demikian, kalau Bapak, ibu dari pihak perusahaan PGN merasa dirugikan oleh keputusan dari fraksi partai Amanat Nasional ini, cepat diurus seluruh dokumen-dokumen yang belum lengkap, baik itu dokumen dari pusat maupun izin dari propinsi termasuk dari Pemerintah Kota Dumai,”tegas Hasrizal.

Bahkan Hasrizal mempertanyakan sejauhmana tanggung jawab pihak PGN terhadap sifat hukum aset-aset Dumai yang saat terus pemasangan pipa gas tersebut.

“Apabila dokumen-dokumen itu belum lengkap, maka sikap kami tetap jangan dilanjutkan proyek PGN ini sampai penyelesaikan dokumennya. Kalaupun kami tidak punya kewenang untuk mengsetop proyek itu, namun biarlah hukum yang berbicara, apakah DPRD itu punya kewenang mengsetop proyek itu atau tidak, tapi keputusan ini kami sampaikan, tentunya yang berwenang mengsetop itu adalah wewenang Walikota Dumai,”tandas Hasrial.

Dalam dengar pendapat itu, 4 Fraksi di DPRD Dumai tidak setuju dilanjutkan pemasangan pipa gas itu sebelum dilengkapi seluruh dokumen. Tetapi empat fraksi setuju proyek itu dilanjutkan, dan pihak PGN diminta untuk secepatnya melengkapi perizinan  yang masih dalam pengurusan.***(Red)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here