Tempat Penampungan CPO Tidak Ada Pihak Yang Dirugikan

0
323

16426456_120300001931436656_15DUMAI,KOMPARIAU-Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa Kasat Intekam Polres Dumai,AKP Dedi Susanto, saat bincang-bincang dengan awak media ini menyarankan agar usaha tempat penampungan CPO yang berada di Bukit Timah tersebut ditulis di media massa, karena menurut Dedi Susanto, usaha tempat penampungan CPO tersebut tidak ada hubungannya dengan Polres Dumai.

“Yah tulis saja beritanya di media anda. Bila perlu buat beritanya oknum aparat berinisial Ri diduga kerjasama dengan oknum pengelola usaha tempat penampungan CPO itu. Karena usaha tempat penampungan CPO itu tidak ada pihak yang dirugikan,”ucap Dedi Susanto kepada awak media ini belum lama ini.

Oknum aparat berinisial Ri yang bertugas di Kota Dumai disebut kerjasama dengan oknum pengelola tempat penampungan CPO tersebut, untuk menampung CPO dari kapal tanker yang sedang sandar di tengah laut Dumai.

Konon oknum aparat Ri sengaja ditugaskan oknum mafia CPO untuk membeking aksi menurunkan CPO dari Kapal tanker ke palka kapal pompong dan dibongkar di gudang yang berada di sekitar pinggir sungai Dumai, selanjutnya CPO tersebut di muat ke mobil tanki untuk diangkut ke tempat penampungan yang berada di KM 7 Bukit Timah.

Menanggapi hal itu, J.Situmeang mengungkapkan bahwa  usaha tempat penampungan CPO yang berada di KM 7 Bukit Timah tersebut sudah lama melakukan aktivitas penampungan CPO dari puluhan unit mobil pengangkut CPO, diduga tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) dan juga retribusi daerah kepada Pemerintah, karena usaha tempat penampunan CPO itu tidak memiliki papan nama dan atau nama badan usaha.

“Untuk itu, kita minta kepada penyidik Polres Dumai, petugas Polisi Pamong Praja Dumai dan kerjasama dengan petugas perpajakan di Dumai, untuk melakukan penyelidikan terhadap aksi jual beli CPO di usaha tempat penampungan CPO tersebut, apakah aksi jual beli CPO di lokasi tersebut ada mengantongi kontak kerja dengan perusahaan pabrik kelapa sawit,”ungkap J.Situmeang.

Dikatakan J.Situmeang, kalau usaha tempat penampungan CPO di Bukit Timah tersebut ada memegang kontrak kerja dengan perusahaan Pabrik Kelapa Sawit, tentu pengelola usaha tersebut harus membayar PPN atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Selain itu, usaha tempat penampungan CPO tersebut seharusnya memakai papan nama dan atau nama badan usahanya.

“Kalau memang usaha penampungan CPO tersebut tidak memiliki nama badan usaha, berarti selama ini usaha tempat penampungan CPO tersebut tidak bayar pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah. Jadi kalau dikatakan tidak ada yang dirugikan pihak lain dalam aktivitas jual beli CPO di lokasi tempat penampungan CPO di Bukit Timah itu, lalu dari mana asal usul CPO yang ditampung oknum pengelola tempat Penampungan CPO itu, tentu harus jelas asal usul,”ucap J.Situmeang kepada awak media ini, Senin (13/03/2017).

Infomasi yang berhasil dihimpun awak media ini dari sejumlah masyarakat setempat, Senin (13/03/2017), menyebutkan usaha tempat penampungan CPO yang berada di KM 7, Bukit Timah tersebut sudah 2 (dua) tahun lebih beroperasi tidak mendirikan papan nama badan usaha untuk menampung CPO dari puluhan unit mobil tangki truck pengangkut CPO yang datang dari berbagai Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

“Kalau kami lihat usaha tempat penampungan CPO itu bebas untuk menampung CPO dari mobil tangki truck CPO yang datang dari arah daerah simpang Bangko dan Bagan Batu. Setelah mobil truck tangki itu masuk ke lokasi itu, kemudian mobil itu keluar lagi dari dalam melanjutkan perjalahannya ke arah pelabuhan Dumai,”ujar salah seorang warga yang tidak mau ditulis namanya.

Pengamatan awak media ini di lapangan, puluhan unit mobil tangki pengangkut CPO yang datang dari arah simpang Bukit Timah bebas masuk ke lokasi usaha tempat penampungan CPO tersebut.

Ketika ditanya warga setempat di sekitar lokasi tempat penampungan CPO tersebut, siapa pemilik usaha tempat penampungan CPO tersebut?

“Kabarnya pemilik usaha ini marga Manurung, tetapi kami warga di Bukit Timah ini tidak kenal orangnya marga manurung pemilik usaha ini,”ucap salah seorang warga marga Manullang.

Ditanya apakah usaha tempat penampungan CPO tersebut memiliki nama badan usaha.? “Kita tidak tahu apakah usaha ini ada badan usaha, karena kalau usaha ini memiliki badan usaha, tentu harus ada berdiri papan nama perusahaannya PT atau CV, tetapi kabarnya usaha tempat penampumgan CPO marga Manurung ini dibeking oknum petinggi aparat di Pekanbaru dan Jakarta. Kalau tidak dibeking oknum aparat, tidak mungkin usaha ilegal seperti ini bisa lancar setiap hari, sampai malam hari menampung CPO,”sebut warga dengan nada senyum.

Ketika awak media ini upayakan konfirmasi melalui pesan singkat (SMS) kepada Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain, namun hingga berita ini dimuat belum ada tanggapannya.

Begitu juga, oknum pengelola usaha tempat penampungan CPO tersebut belum berhasil ditemui awak media ini, guna konfirmasi terkait perizinan usaha tersebut.***(Kriston).

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here