Kabag Pertanahan Dan Kabag Pengelolaan Perbatasan Hadir Dalam Perkara Tergugat PT Pertamina

0
88

Dumai,kompasriauKepala Bagian Administrasi Pertanahan Kota Dumai, Syahrinaldi dan Kepala Bagian (Kabag) Pengelolaan Perbatasan pemerintahan Kabupaten Bengkalis-Riau, Endang Taufiq, Senin (3/4), dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara Djohan menggugat PT Pertamina.

Kehadiran saksi Syahrinaldi di dalam sidang yang di gelar di ruang sidang utama Pengadilan Negri (PN) klas IB Dumai ini, intinya menjelaskan soal prosedur dan proses penerbitan surat tanah maupun SKGR yang diajukan masyarakat. Sedangkan saksi Endang Taufiq menjelaskan soal letak perbatasan wilayah lahan sengkta antara Dumai Bengkalis.

Penjelasan saksi Syahrinaldi soal prosedur penerbiatan surat tanah dan SKGR maupun keterangan saksi pengelolaan perbatasan Kabupaten Bengkalis, sebenarnya sudah membuka ruang kepada hakim majelis soal keabsahan SKGR tanah milik Djohan dan soal letak wilayah lahan objek perkara berada di wilayah Kota Dumai.

“Proses dan prosedur penerbitan surat tanah maupun SKGR sudah dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwako) Dumai Nomor 2 tahun 2017, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi pertanahan di seluruh kelurahan maupun kecamatan,”ujar Syahrinaldi menjelaskan.

Perwako yang di paparkan oleh Syahrinal di di hadapan sidang yang di pimpin hakim Sarah Louis Simanjuntak SH MHum ini, jelas sudah dilaksanakan pihak kantor kelurahan Pelintung maupun pihak kantor kecamatan Medang Kampai, ketika menerbitkan SKGR milik Djohan maupun SKGR milik Ahwaluddin alias Ahwa.

Bahwa SOP menerbitkan surat tanah maupun SKGR sebagaimana dituangkan dalam Perwako, menurut Syahrinaldi diantaranya, adalah menindaklanjuti setiap permohonan warga atau permintaan warga ketika hendak mengurus surat tanah atau SKGR.

Pihak kelurahan akan melakukan peninjauan kelapangan objek tanah yang hendak pembuatan surat tanah atau SKGR, kemudian dilakukan pengukuran oleh juru ukur kelurahan disaksikan para pihak maupun sempadan dan Rt setempat. Setelah itu lalu ditandatangani lurah dan diregister.

Tidak hanya di kelurahan saja, surat kepemilikan tanah yang sudah berproses di kelurahan tersebut juga di limpahkan ke kantor kecamatan setempat untuk ditandatangani Camat. Namun tidak lantas langsung ditandatanagani Camat, tetapi pihak kecamatan juga turun meninjau ulang objek tanah ke lapangan untuk memastikan keabsahan data yang dilakukan pihak kelurahan.

Kemudian pihak kecamatan melakukan pengukuran balik mencocokkan data dari kelurahan dimaksud, setelah itu baru Camat menandatangani SKGR dan meregisternya di buku besar untuk file pengawasan. Proses inilah yang sudah dilakukan pihak kelurahan maupun kecamatan menerbitkan SKGR Djohan.

SOP Perwako itu, sudah dialkukan Sekretaris kelurahan Pelintung, Adi Putra maupun Lurah Pelintung Al Azni, ketika sebelumnya mereka diperiksa di persidangan perkara sengketa lahan ini. Demikian keterangan Ahmad Ramadhan, mantan Camat Medang Kampai dalam sidang pecan kemarin.

Sementara itu, kehadiran saksi dari bagian pengelolaan perbatasan Kabupaten Bengkalis, Endang Taufiq, dalam perkara ini tampak juga membuka ruang terang benderang soal letak wilayah lahan objek perkara adalah masuk ke wilayah Kota Dumai.

Memang, semenjak kehadiran Endang Taufiq di lahan objek perkara saat dilakukan sidang setempat oleh hakim majelis hingga Endang Taufiq memberikan kesaksiannya di persidangan di hadirkan kuasa tergugat (Pertamina-red), Endang Taufiq terkesan terfokus membela pihak tergugat saja seakan mengeyampingkan soal kesepakatan tapal batas Dumai-Bengkalis yang tidak kunjung di sahkan pemerintahan pusat.

Padahal dalam persidangan terungkap, ternyata soal kesepakatan tapal batas wilayah Dumai-Kabupaten Bengkalis tahun 2006 objek perkara di wilayah kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai masuk wilayah Bengkalis tidak kunjung disahkan pusat.

Lantas kemudian diakui saksi Endang Taufiq, pihak Pemerintahan Kabupaten Bengkalis sudah pernah mengajukan ke Pemerintahan Provinsi Riau di Pekanbaru soal permasalahan tapal batas tersebut guna dilakukan kajian.

Kemudian tahun 2014 Pemprov Riau menerbitkan Peta perbatasan Dumai-Bengkalis ditandatangani Gubernur Mambang Mit saat itu, bahwa kelurahan Pelintung yang sebelumnya sebagian di klaim masuk wilayah Bengkalis diantaranya lahan objek sengketa masuk wilayah Dumai.

Namun Peta yang diterbitkan Pemprov Riau yang menjadikan wilayah kelurahan Pelintung masuk ke wailyah Kota Dumai, menurut Endang Taufiq, pihak Bengkalis tidak mau menerimanya dan katanya tetap berpedoman pada kesepakatan tahun 2006, bahwa lahan objek perkara masuk wilayah Bengkalis.

Berangkat dari hal penolakan atas kajian yang dilakukan Pemprov Riau tersebut, Endang Taufiq menyebut pihaknya (Pemerintah Bengkalis-red) sudah menyurati Menteri dalam Negeri di Jakarta, namun diakui Endang Taufiq, hingga saat ini belum ada jawaban dan saksi pun membenarkan pertanyaan hakim Muhammad Sacral Ritonga SH, saksi tidak pernah menyusul surat dimaksud.

Seyogianya, saksi yang terkesan ngotot mempertahankan kalau lahan objek sengketa yang menjadi objek perkara di pengadilan itu masuk wilayah Bengkalis, sedianya harus la malu, kenapa tidak, karena diakui saksi Endang, pihaknya atau Pemerintahan Bengkalis tidak pernah sosialisai atau tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diklaim masuk Bengkalis tersebut, namun katanya hanya pernah mendata warga di daerah barak Aceh sekitar 5 km dari lahan objek sengketa.

Sedangkan soal administrasi pertanahan, kartu tanda penduduk, KK maupun saat pemilihan DPRD, kepala daerah maupun pilpres, tidak ada yang dilakukan pemerintahan Bengkalis di wilayah yang disebut masuk wilayah Bengakalis, seluruhnya dilakukan piak kelurahan Pelintung termasuk saat ada penanganan karhutla.

Sementara itu, selain saksi Syahrinaldi maupun Endang Taufiq dihadirkan dalam acara mendengarkan keterangan saksi, Abdul Gani dan Adnan juga turut sebagai saksi dalam perkara Djohan menggugat Pertamina tersebut.

Saksi Abdul Gani maupun saksi Adnan, dalam perkara gugatan Ahwaludin alias Ahwa melalui pengacaranya Edi Azmi Rozali SH, sebelumnya telah dimintai keterangannya di muka sidang.

Keterangan kedua saksi ini secara terpisah hanya sedikit keterangan keterangan yang berbeda dari penjelasan mereka semula. Diantaranya keterangan saksi Abdul Gani tampak terjebak sendiri terkesan berbohong.

Dimana Abdul Gani mengakui ketika dirinya ikut merintis membuat patok, katanya Abdul Gani melihat ada pohon Durian dilahan yang dibeli Pertamina. Kemudian diakuinya juga, kalau pihaknya dan ada kelompok lainnya adalah mengimas tumbang lahan tersebut. Artinya, kalau mengimas tumbang tentu lahan yang kondisinya masih bentuk hutan dan tidak ada pohon durian.*** (Tambunan)

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here