Alas Hak Kepemilikan Tanah Pertamina Tidak Sesuai Perwako

0
101

Dumai, Kompasriau-Sidang lanjutan Perkara sengketa lahan Ahwaluddin menggugat PT Pertamina, kembali digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) klas IB Dumai, Selasa (4/4/2017), dengan agenda pemeriksaan saksi.

 

Dalam perkara Ahwaluddin alias Ahwa menggugat PT Pertamina, Kepala Bagian (Kabag) pengelolaan Administrasi Pertanahan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Syahrinaldi, juga menjadi saksi, dihadirkan kuasa hukum tergugat (Pertamina-red).

 Syahrinaldi, pada sidang perkara Djohan (terpisah-red) yang juga menggugat PT Pertamina, sebelumnya telah dimintai keterangan dimuka sidang kemarin (Senin 3/4). Dimana perkara perdata sengketa lahan ini, lahan objek perkara, tanah Ahwa maupun Djohan adalah bersempadan langsung.

 Sebagaimana dalam kesaksian Syahrinaldi dalam perkara Djohan lewat pengacaranya Cassarolly Sinaga SH, Syahrinaldi memaparkan soal proses dan prosedur penerbitan SKGR yang dimohonkan warga.

 Hanya saja, dalam perkara Ahwa yang dikuasakan kepada Edi Azmi Rozali SH sebagai pengacaranya, saksi Syahrinaldi dihadapan sidang lebih banyak membuka ruang kepada hakim soal prosedur penerbitan SKGR.

 Kepada hakim majelis yang dipimpin hakim Sarah Louis Simanjuntak SH Hum, dan hakim Muhammad Sacral Ritonga SH juga kepada hakim Adiswarna Chainur Putra SH CN MH, selaku hakim anggota, saksi Syahrinaldi menyebut setiap SKGR yang ditanda tangani pejabat yakni Camat, kata Syahrinaldi sudah sah asal sesuai petunjuk Perwako.

 

Suatu alas hak/surat dasar tanah kapan beralih dan seperti apa prosesnya, Syahrinaldi menjawab Edi Azmi mengatakan, alas hak beralih ketika sesuai SOP Perwako yang diajukan oleh warga.

 Peraturan Wali Kota (Perwako) Dumai Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosesdur (SOP) penerbitan administrasi pertanahan di lingkungan kelurahan maupun kecamatan, menurut Syahrinaldi diatur guna ketertiban administrasi pertanahan, keseragaman administrasi maupun soal jangka waktu penerbitan SKGR.

 Sebagaimana Perwako yang dijelaskan saksi Syahrinaldi, menurut saksi Sekretaris kelurahan Pelintung, Edi Putra, juga diakui mantan Camat Medang Kampai, Ahmad Ramadhan, dalam kesaksiannya pada sidang berbeda sebelumnya, bahwa SKGR milik Ahwa, sudah sesuai prosedur SOP yang dituangkan dalam Perwako.

 Perwako dimaksud, jika seseorang warga hendak mengurus SKGR, pihak kelurahan terlebih dahulu memproses alas hak atau surat dasar tanah, kemudian dilakukan peninjauan ke lapangan.

 Pihak kelurahan tersebut mengukur lahan dimaksud dengan dihadiri Rt setempat, ditandatangani Rt maupun saksi sempadan. Kemudian surat peralihan hak dari surat dasar menjadi SKGR ditandatangani Lurah lalu didaftarkan dalam buku register.

 Setelah proses sudah selesai dari pihak kelurahan, surat peralihan hak tersebut dilanjutkan ke pihak kecamatan untuk dilakukan kembali proses peninjauan soal kebenaran proses yang dilakukan pihak kelurahan.

 Petugas Kecamatan kembali turun kelapangan dan melakukan pengukuran ulang termasuk menganalisa soal keabsahan administrasi yang dilakukan pihak kelurahan tersebut. Setelah sudah singkron, Camat akan menandatangani SKGR dan kemudian membukukan SKGR dalam buku register.

 Hal tersebut terungkap dalam persidangan, bahwa ketika pihak kelurahan Pelintung maupun Camat Medang Kampai menerbitkan SKGR milik Ahwa maupun Djohan, sudah sesuai proseur SOP Perwako Nomo 2 tahun 2017.

 Sementara itu, soal surat dasar atau alas hak tanah yang disebut PT Pertamina miliknya, saksi Syahrinaldi mengakui tidak melihat adanya kepemilikan tanah Pertamina atas nama Pertamina sendiri, dan tidak sesuai Perwako, ujar Syarinaldi menjawab hakim.

 Demikian soal tapal batas Dumai-Bengkalis yang sudah ada kesepakatan tahun 2006, menurut Syahrinaldi, kesepakatan tersebut tidak ada pengesahan dari menteri dalam negeri*** (Tambunan).

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here