Benarkah Oknum Pengusaha Pelanggar Hukum Di Kawasan Hutan Jadi “ATM Bersama” Oknum Aparat.?

0
77

TAHURAKampar,Kompasriau-Para pengusaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, yang berada dalam Kawasan Pengembangan Hutan Produksi (KPHP) Model Minas Tahura SS. Hasyim, hingga saat ini masih merajalela melakukan aktifitas perawatan, dan pemanenan IMG-20170322-WA0003buah kelapa sawit, karena belum ada tindakan hukum dari pihak yang berkompeten, sehingga muncul tudingan yang dialamatkan kepada jajaran  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia disebut “mandul”.

Pengamatan tim awak media ini dan LSM Gerakan Pemuda Melayu Riau di lapangan, Senin (03/04/2017), terbukti “Oknum pengusaha perkebunan kelapa sawit ramai-ramai melakukan tindakan “pelanggaran hukum” di dalam kawasan hutan (KPHP), untuk mengola, menanam kelapa sawit dan mendirikan rumah dan mes karyawannya, sementara oknum aparat disinyalir melakukan pembiaran terhadap aktivitas ilegal tersebut.

Benarkan oknum pengusaha pelanggar hukum di kawasan hutan di Kabupaten Kampar jadi “ATM bersama” oknum aparat.? Yang menjadi pertanyaan masyarakat Desa Kota Garo, kenapa sampai saat ini, aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal tersebut bebas memanen kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah.? Padahal LSM dan masyarakat setempat di Desa Kota Garo telah melaporkan kasus ini kepada Presiden RI, Kapolri dan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI.

“Terindikasi oknum pengusaha perkebunan sawit ini “dipelihara” oknum aparat, dan dari hasil aktivitas perkebunan sawit ilegal ini disinyalir jadi “ATM” bersama oknum-oknum tertentu. Buktinya sampai saat ini, oknum pelaku perusak kawasan hutan terindikasi dibiarkan merajalela tanpa adanya tindakan hukum, kendati aktivitas ini sudah diketahui oleh oknum aparat yang berkompoten di Riau,”ungkap Panglimo Gerakan Pemuda Melayu Riau (GPMR), Zoelfahmi kepada tim awak media ini, Senin (03/04/2017).

Karena alih fungsi kawasan hutan tersebut muncul reaksi dari berbagai elemen masyarakat melalui laporan dan gugatan terhadap pengusaha perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tersebut, dan pemberitaan di media ini sedemikian gencarnya terkait penggundulan dan alih fungsi kawasan hutan  terkesan “masuk kuping kanan, keluar dari lubang kuping kiri” alias tak tergubris.

Sementara penetapan terkait KPHP Model Minas Tahura seluas 6.170 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Tahun 1998. Kemudian pengawasan terhadap kelestarian KPHP Model Minas Tahura SS. Hasyim kabar beredar di anggarkan dengan menggunakan mata anggaran Propinsi Riau. Ironis memang, hutan KPHP Model Minas Tahura kondisinya semakin memprihatinkan lantaran nyaris “botak alias gundul”. Hutan KPHP Model Minas Tahura SS. Hasyim yang tersisa sekitar 15 % dari luas yang ditetapkan Kementerian Kehutanan RI. Penggundulan hutan KPHP diduga kuat, antara oknum aparat  Kehutanan berkolaborasi dengan pengusaha kebun sawit yang mengalihfungsikan KPHP Model Minas Tahura tersebut, makanya tak heran para pekebun sawit dalam KPHP tersebut merasa “terlindungi”

Sementara dalam catatan awak media ini, beberapa orang warga petani kecil (miskin) dalam kasus  pengelolaan hutan, pembakaran lahan dan hutan langsung dipidana penjara.

“Terkesan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan di Propinsi Riau “tajam kebawah, tumpul keatas”. Fenomena ini yang terjadi di Kabupaten Kampar. UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan  terkesan “diatas kertas,”ujar Udin salah seorang penggiat anti korupsi yang bergabung pada LSM Gerakan Penyelamat Kekayaan Daerah.

Keterangan yang dihimpun awak media ini menyebut sejumlah oknum pengusaha yang berhasil mengalihfungsikan kawasan hutan di Kampar, diantaranya Pokui alias Atur yang beralamat di Jalan A. Yani Pekanbaru memiliki kebun sawit dalam kawasan hutan seluas 170 hektar,  Edi Kurniawan sekitar lebih kurang 377 hektar, Acin alias Cindra Wijaya sekitar 170  hektar, Jamaluddin, sekitar 95 hektar, dan Ationg dan yang lainnya sekitar 400 hektar.

Robet selaku Humas Pokui yang diduga memiliki kebun sawit dalam kawasan KPHP, ketika dikonfirmasi  membenarkan menerima surat konfirmasi dari LSM GPKD Riau. Bahwa luas lahan kebun sawit yang dimiliki Pokui dalam KPHP tersebut seluas 170 hektar dibantah.

Menurut Robet, lahan Pokui tidak seluas yang dikonfirmasi, namun Robet tidak menjelaskan luas lahan kebun sawit milik Pokui yang berada dalam KPHP model Minas Tahura tersebut. Tetapi Robet tidak membantah bahwa perkebunan kelapa sawit milik Pokui berada dalam KPHP.

Sementara Pokui, ketika dikonfirmasi awak media ini, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada jawapannya.

Membuktikan kawasan hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan kepala sawit nama-nama tersebut, diantaranya bernama Edi Kurniawan memiliki kebun sawit dalam KPHP Model Minas Tahura lebih kurang 377 hektar.

Dalam gugatan perdata pengurus Yayasan Riau Madani melawan tergugat Edi Kurniawan dimenangkan Yayasan Riau Madani di Pengadilan Negeri Bangkinang. Hakim menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit milik Edi Kurniawan berada dalam kawasan KPHP Model Minas Tahura. Kemudian majelis hakim memerintahkan Edi Kurniawan menghentikan segala aktifitas yang menjadi objek perkara yang digugat Yayasan Riau Madani. Selain itu ada sederetan nama-nama besar yang dipublikasikan media ini sebelumnya. Namun, mereka (para pekebun dalam KPHP red) ini masih saja beraktifitas mengutip hasil dari kebun sawit tanpa izin Menteri Kehutanan.

Namun hingga saat ini, perkebunan kelapa sawit Edi Kurniawan seluas lebih kurang 377 hektar tersebut belum dieksekusi Pengadilan. Bahkan ketika hal itu dikonfirmasi awak media ini kepada ketua Yayasan Riau Madani, Surya mengakui, bahwa pihaknya telah mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bangkinang pada 6 (enam) bulan lalu.

“Tetapi sampai saat ini belum dijawaban,”ujar Surya kepada awak media ini, Selasa (04/04/2017).

Terkait surat Kementertian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI melalui Dirjen Gakum LHK kepada Pemimpin Redaksi media online Kompasriau, tanggal 29 Maret 2017 atas konfirmasi awak media ini menjelaskan, bahwa pihak Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI akan menyurati Ketua Umum Yayasan Riau Madani selaku penggugat untuk mendorong agar segera membuat permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bangkinang atas putusan nomor: 62/PDT.G/2016/PN.Bkn.

Namun Ketua Umum Yayasan Riau Madani, Surya mengaku belum menerima surat  dari Dirjen Gakum LHK.

“Saya akan menyurati Kementerian LH Kehutanan RI itu, karena sampai saat ini, Kementerian LHK belum ada menyurati pengurus Yayasan Riau Madani soal eksekusi lahan itu,”terang Surya.*** (S.PURBA)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here