Kementerian LH Dan Kehutanan Respon Kabar Media Kompasriau

0
273
Jpeg

Soal Tergugat Edi Kurniawan Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Di Dalam Kawasan Hutan

Kompasriau-Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, Rasio Ridho Sani menjelaskan, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengetahui putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor; 62/PDT.G/2015/PN.Bkn, setelah diterimanya surat pengaduan dari Yayasan Pengawasan Aset Negara Indonesia (Yaspani Yustisia) perihal laporan investigasi, yang diterima pada tanggal 23 Januari 2017.

Pihak tergugat Edi Kurniawan belum menyerahkan lahan perkebunan seluas lebih kurang 377 hektar kepada Kementerian Lingkungan Hidup karena belum ada eksekusi dari Pengadilan Negeri Bangkinang.

Yang berwenang untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Bangkinang, atas permohonan penggugat dalam hal ini Yayasan Riau Madani sesuai putusan PN Bangkinang N0:62/PDT.G/2015/PN.Bkn.

Untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi, Dirjen Gakkum LHK akan bersurat kepada Ketua Umum Yayasan Riau Madani selaku penggugat untuk mendorong agar penggugat segera membuat surat permohonan eksekusi kepada PN Bangkinang atas putusan N0: 62/PDT.G/2015/PN.Bkn,”jelas Rasio Ridho Sani kepada Pemimpin Redaksi kompasriau.

Menanggapi hal tersebut, Pengurus LSM dan tokoh masyarakat di Kampar menyebut oknum aparat penegak hukum terindikasi melakukan pembiaran terhadap aksi pelanggaran hukum di dalam kawasan hutan.

“Tindakan oknum pengusaha perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan sudah terbukti melanggar Undang-Undang nomor: 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantaran perusakan kawasan hutan. Lalu kenapa sampai saat ini, oknum pelaku perusak kawasan hutan itu masih merajalela melakukan aksi di dalam kawasan hutan tanpa adanya tindakan hukum dari oknum aparat yang berkompoten di Propinsi Riau,”ucap Harianto.

Untuk diketahui, bahwa tergugat Edi Kurniawan yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusasi Ujung Kota Pekanbaru, terbukti merubah fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Kabupaten Kampar tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Mei 2016, dalam amar putusan nomor: 62/PPDT.G/2015/Bkn,  telah menyatakan  bahwa  tergugat Edi Kurniawan melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Edi Kurniawan supaya menghentikan seluruh aktivitasnya di atas kawasan hutan, dan mengeluarkan seluruh karyawan kebunnya, dan kemudian mengalihkan kondisi kawasan hutan tersebut dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang berada di kawasan hutan tersebut.

Namun hingga saat ini, tergugat Edi Kurniawan masih menduduki kawasan hutan tersebut, kendati putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Ingkrah).

Selain itu, menurut Ketua RT/RW di Desa Kota Garo, bahwa  Ationg, Bunsiong dan Ancu diduga melakukan aktivitas di kawasan hutan di wilayah hukum Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir.

Lahan yang diduga dikelola Ationg, Bunsiong dan Ancu berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas minas berdasarkan berita acara tata batas dan peta batas kawasan hutan produksi terbatas dengan panjang batas lebih kurang 50.832.50 meter.***

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here