Walikota Batam: Tidak Ada Pengusuran Di Kampung Belimbing

0
159
?????????????????????????????????????????????????????????

Batam,Kompasriau.com– Walikota Batam, Mohammad Rudi mengunjungi dan menanggapi keresahan warga Kampung Belimbing, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, atas surat somasi yang dikeluarkan oleh Bali Dalo, SH selaku kuasa hukum PT.Darma Kemas Berganda.

Dalam kunjungannya ke Kampung Belimbing, Selasa (11/4/2017), kedatangan Walikota beserta rombongan mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat, bertempat di Aula pertemuan Posyandu.

Muhammad Rudi,SE dengan tegas mengatakan “ Masyarakat Kampung Belimbing tidak usah galau, tidak akan ada penggusuran di daerah pemukiman ini.

Begitu juga, Walikota Batam,Mohammad Rdi, mengatakan,” Hari ini ada kepala badan perumahan dan pemukiman pak Herman Rozi sengaja saya bawa karena site plannya ada sama beliau,”katanya.

“Kalau UWTO, saya tidak bisa jawab hari ini, dan harus mengundang pemilik lahan, karena tidak tau awal ceritanya, berapa luas lahan ini dan mengapa pembayarannya keperusahaan, apakah ada dulunya kesepakatan warga dengan pihak PT DKB untuk memutihkan lahan ini, tanya Walikota  pada warga.

Walikota bertanya, “Siapa yang lebih duluan tinggal disini apakah warga, atau surat perusahaan.? Kemudian dijawab masyarakat, “Kami, lebih dari 10 Tahun, ucap masyarakat serentak.

‘’Masyarakat jangan takut di gusurlah, menurut saya, kalau ada ancaman surat gusur – menggusur itu kurang tepat, pokoknya pihak perusahaan akan saya panggil,”saran Walikota Batam lagi.

“Saya tidak berjanji, tapi saya ada menganggarkan untuk membantu biaya sertifikat, bukan untuk disini, karena kehidupan di warga di sungai panas sama di Batam kota lebih bagus dari pada warga yang tinggal di Batu Aji sama di Seibeduk, bahkan sampai kepulau sertifikat kita bayar untuk proses di BPN. Ada sertifikat program nasional (prona) yang di bantu oleh pemerintah pusat sertifikat nya tidak bayar, BPHTnya juga tidak bayar ,mungkin masyarakat bisa nanti saya arahkan kesini,”tandas Walikota kepada warga.

Menurut Walikota, masalah uang pengurusan sertifikat jika di kenakan biaya Rp.173.000 M2, itu banyak betul. “Pak camat tidak boleh ada penggusuran pemilik lahan, minta dulu ketemu saya,”tandasnya.

Surat dari PT.Dharma Kemas Berganda melalui kuasa hukum, Bali Dalo, SH yang menimbulkan keresahan warga kampong Belimbing berbunyi : Bahwa klien kami mendapatkan alokasi lahan dari BP Batam (OB) di wilayah Sei Panas Seluas 70.123 M2 Sesuai dengan PL NO : 210.290030070.01.C1.002 tanggal 24 Mei 2010 dan sudah melunasi pembayaran UWTO untuk jangka waktu 30 Tahun yaitu sampai dengan tanggal 11 Januari 2039 serta sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh BPN kota Batam.

Bahwa klien kami telah memberikan kesempatan kepada saudara – saudara dengan melakukan ” PENATAAN ” atas bangunan saudara – saudara diatas lokasi klien kami, sehingga bangunan saudara – saudara tempati dapat memiliki legalitas hukum. Bahwa untuk melegalisasi bangunan saudara – saudara, maka kewajiban yang harus suadara bayar diluar pajak jual beli adalah :

Membayar UWTO sebesar Rp.285.000/M2 untuk lokasi sudah terdapat bangunan dan Rp.300.000,-/M2 untuk lokasi yang belum didirikan bangunan, sehingga : Bagi yang sudah membayar dengan harga lama, maka nilai uang yang sudah terbayar dibagi luas tanah dengan harga lama dan luas tanah sisa akan dibayar dengan harga saat ini. Bagi yang belum pernah membayar, harus membayar dengan harga saat ini. Membayar biaya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebesar Rp.173.000/M2. Membayar biaya dokumen surat sebesar Rp.4000.000/Kavling.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut diatas, maka kami memberitahukan hal – hal sebagai berikut : Bagi saudara – saudara yang belum melunasi/ belum membayar, dimohon segera melunasi kewajibannya kepada klien kami, karena apabila saudara – saudara tidak melunasi kewajiban saudara, maka klien kami akan melakukan PENGGUSURAN terhadap bagunan saudara-saudara.

Klien kami menawarkan solusi dan bersedia membantu, apabila saudara – saudara ingin melunasi kewajibannya kepada klien kami secara kredit melalui Bank. Kami menghimbau kepada saudara – saudara yang belum melakukan pembayaran, agar tidak memprovokasi, menghasut, memaksa orang lain, untuk mengikuti keinginan saudara, karena tindakan tersebut, dapat berakibat menjadi perbuatan pidana.

Klien kami memberikan kesempatan kepada saudara – saudara untuk menyelesaikan kewajibannya sampai dengan tanggal 20 April 2017 dan apabila saudara – saudara tidak menggunakan kesempatan ini dengan sebaik – baiknya, maka dengan sangat menyesal dan terpaksa klien kami akan tetap melakukan PENGGUSURAN terhadap bangunan saudara.

Kami menghimbau kapada saudara – saudara yang membeli bangunan milik orang lain dan belum melunasi kewajibannya, agar segera membongkar bangunan tersebut secara sukarela, karena bangunan tersebut menjadi proritas pertama untuk DIGUSUR.Dan untuk diketahui bahwa yang saudara beli adalah bangunan, sedangkan tanah tetap menjadi milik klien kami.

Mohon untuk mengabaikan pemberitahuan ini, apabila saudara- saudara sudah mendapatkan sertifikat ataupun yang sudah membayar lunas biaya sertifikat dan atas nama klien kami mohon maaf yang sebesar – besarnya, karena kedatangan surat kami mengganggu kenyamanan saudara – saudara,tertanda Kuasa hukum PT.Dharma Kemas Berganda, Bali Dalo,SH.

Warga Kampung Belimbing menjadi resah dengan biaya tagihan UWTO sebesar Rp.285.000/M2 untuk lokasi sudah terdapat bangunan dan Rp.300.000,-/M2 untuk lokasi yang belum didirikan bangunan. Sedangkan pengurusan setipikat hak guna bangunan (HGB) di pungut biaya sebesar Rp.173.000/M2, serta biaya dokumen surat sebesar Rp.4000.000/Kavling oleh PT.Dharma Kemas Berganda dan jika tidak segera melunasinya sampai tanggal 21 April 2017 warga akan digusur oleh fihak PT.DKB.*** (Roma)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here