Presiden Masih Bungkam Soal Aksi Pelaku Perusak Kawasan Hutan Di Kampar

0
79

Gabungan Mahasiswa Berunjuk Rasa Di Depan Gerbang Mapolda Riau

36Demo mahasiswaPekanbaru,kompasriau-Oknum pejabat yang membidangi masalah kawasan hutan di Propinsi Riau dan Jakarta terkesan tak “bernyali” untuk memberantas aksi perusak kawasan hutan ribuan hektar di kawasan Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Terkait hal itu, Kepala Kepolisian Daerah Riau,Irjen Pol Zulkarnain Adinegara melalui pesan singkat mengatakan kepada awak media ini, kalau memang tidak ada izin mungkin itu ranahnya yang memberi izin seperti Dinas atau Kementerian Perkebunan dan Hutan atau juga lingkungan hidup.

“Kalau sudah dinyatakan oleh mereka itu ilegal, tentu kami bisa sikat atau hukum kita tegakkan. Saya kira orang-orang seperti itu mungkin yang sering bakar lahan, akan kita tangkap jika memang benar,”pesan Kapolda Riau menanggapi konfirmasi pesan singkat (SMS) awak media ini.

Padahal hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang dalam perkara nomor: 62/Pdt.G/2015/PN.Bkn, tertanggal 17 Mei 2016, telah menyatakan lahan tersebut merupakan kawasan hutan dan menghukum tergugat, Edi Kurniawan warga Pekanbaru terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat Edi Kurniawan supaya menghentikan seluruh aktifitasnya di dalam kawasan hutan seluas 377 hektar, namun hingga saat ini, Edi Kurniawan masih bebas melakukan aktifitasnya di dalam kawasan hutan tersebut tanpa izin Pemerintah.

20170103_121322Anehnya, kendati awak media ini telah mengimformasikan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo, soal  alih fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas (HPT Minas) seluas 6.170 hektar di kawasan Kabupaten Kampar  tanpa izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, namun hingga berita ini dimuat, Presiden Republik Indonesia masih bungkam.

Begitu juga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Riau dan juga oknum petinggi aparat penegak hukum di Propinsi Riau terkesan seakan “tutup mata” terhadap aksi pelaku perusak kawasan hutan tersebut, kendati kasus alih fungsi kawasan hutan tersebut sudah berulang kali dipublikasikan media ini.

Bahwa kawasan hutan produksi terbatas Minas seluas 6.170 hektar di Kabupaten Kampar tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  pada tahun 1999, namun sejak tahun 2000, kawasan hutan tersebut berubah fungsi seluas 5.500 hektar menjadi perkebunan kelapa sawit yang dikelola sejumlah oknum pengusaha dan oknum mantan PNS di Propinsi Riau.

IMG-20170322-WA0003Menurut Rizal, gencarnya pemberitaan di media online kompasriau.com, soal alih fungsi kawasan hutan tersebut, merupakan pintu masuk pihak yang aparat yang berkompoten di Kementerian kehutanan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus alih fungsi  kawasan hutan tersebut tanpa izin Kementerian.

Soal kawasan hutan, gabungan mahasiswa dari Universitas Riau dan UIN Suska respon dan berunjuk rasa besar-besaran di depan gerbang Mapolda Riau, Rabu (12/4/2017). Tuntutan aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa mulai soal hutan lahan dan lain-lain.

Salah seorang mahasiswa mengatakan kepada awak media ini, unjuk rasa dilakukan di Polda Riau salah satunya untuk mendesak aparat penindak tegas pelaku perusak kawasan hutan, lahan dan perusahaan ilegal yang beroperasi di propinsi Riau. Perkara lainnya yaitu upaya kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa. Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut pemerintah agar serius dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pengamatan awak media ini, terlihat aparat kepolisian diturunkan untuk mengawal kondusifitas unjuk rasa tersebut. Mereka dikerahkan dari Polsek, Polresta Pekanbaru dan Polda Riau.

Dalam aksinya, mahasiswa juga sempat membakar ban bekas di depan gerbang Mapolda Riau. Mahasiswa juga meminta Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menindak tegas Kapolda dan oknum pelaku tindak represif terhadap mahasiswa.

Tuntutan mahasiswa meminta pemerintah serius dalam menjalankan pemerintahan yang pro kepada rakyat. Selain itu desakan lainnya khusus untuk Polda Riau terkait ketegasan dalam penanganan kasus kehutanan dan perusahaan ilegal yang beroperasi di Riau.***(S.PURBA).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here