PT IBP Diduga Bangun Tembok Di Atas Jalan Negara

0
102

tanki2Dumai,kompasriau-Surat peringatan yang dilayangkan kuasa hukum warga kepada PT IBP untuk menghentikan perbuatannya yang diduga merugikan masyarakat setempat, hingga saat ini belum juga diindahkan oleh Direktur Utama PT IBP yang beroperasi di kawasan Lubuk Gaung tersebut.

Demikian diungkapkan Advokat Hotland Sianturi, SH kepada awak media ini,Rabu, (19/4/2017).

Menurut Hotland, dalam waktu dekat, pihaknya selaku kuasa hukum warga setempat akan menyurati Walikota Dumai, Sekda Kota Dumai, DPRD Kota Dumai, Menteri terkait di Jakarta dan juga KPK soal  pembangunan tembok pembatas di atas jalan negara tersebut.

“Kita sudah siapkan surat kepada pejabat yang berkompoten di Jakarta, KPK, DPRD dan Walikota Dumai terkait tindakan PT IBP yang diduga merugikan negara itu, karena PT IBP diduga membangun tembok pembatas di atas jalan negara sekitar 30 meter,”ungkap Hotland Sianturi SH.

Terkait hal tersebut, Humas PT IBP, Sarmin melalui telepon genggamnya mengaku kepada awak media ini telah mengajukan surat kepada Pemerintah Kota Dumai terkait hal tersebut, namun hingga saat ini surat pengajuan tersebut belum juga ditanggapi  oleh pemerintah Kota Dumai.

Ketika tanya kapan surat tersebut diajukan kepada Walikota Dumai. Apakah surat tersebut diajukan kepada Walikota Dumai, Drs Zulkifli AS.? Disarankan humas PT IBP, “Tidak usah dimuat beritanya di media massa, nanti jadi ribut,”saran Humas PT IBP kepada awak media ini belum lama ini seakan kurang memahami tugas dan fungsi wartawan.

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, bahwa Advokat Hotland Sianturi SH melayangkan surat peringatan kepada Direktur Utama PT IBP untuk menghentikan tindakannya atau perbuatan yang merugikan hak-hak sejumlah masyarakat di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan,Kota Dumai.

Pasalnya, pihak PT IBP diduga membangun tembok pembatas perusahaan industri di sebelah kanan, kiri dan belakang milik rumah masyarakat hingga sampai menembok jalan masyarakat setempat yang seharusnya dipergunakan akses jalan demi kelancaran sarana dan prasarana masyarakat.

“Jalan ini sudah di semenisasi menggunakan dana alokasi anggaran Pemerintah Kota Dumai, tetapi saat ini,  jalan ini sudah ditembok Perusahaan IBP, sehingga akses jalan masuk untuk menggunakan jalan negara ini tidak dapat digunakan lagi sebagaimana fungsinya dan sudah beralih fungsi menjadi jalan operasional PT IB,”ungkap Hotland Sianturi kepada awak media ini, Kamis (6/4/2017).

Selain itu, PT IBP membangun pipa-pipa perusahaan yang melintang di jalan negara yang dipergunakan masyarakat setempat, padahal pihak PT IBP telah membuat kesepakatan bersama pemakaian jalan tersebut yang notabene jalan tersebut adalah aset Negara tanpa adanya pembebasan lahan dari Pemerintah.

“Penembokan akses jalan Negara melanggar peraturan perundang-ungangan nomor: 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara. Oleh karena itu, masyarakat setempat berhak untuk melakukan tindakan hukum secara pidana dan perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku,”terang Hotland.

Menurut warga setempat, akibat kebisingan mesin-mesin pabrik PT IBP sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di dekat perusahaan IBP merasa terganggu dan polusi cerobong asap yang tepatnya dibelakang rumah warga dan air dari perusahaan IB selalu merembes, membanjiri rumah milik masyarakat.

“Jadi, apabila pihak perusahaan IBP tidak melaksanakan tuntutan masyarakat itu, tentu kami selaku kuasa hukum masyarakat akan menempuh semua jalur hukum,”tegas Hotland yang diamini sejumlah masyarakat.***(Kriston).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here