Kinerja Oknum Petugas Kantor BPN Rohil “Tak Becus”, Dilapor Ke Menteri

0
348

Rohil,kompasriau-Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Riau, yang difungsikan negara untuk pelayanan masyarakat khususnya dalam pengurusan pensertipikatan tanah, lagi-lagi mengecewakan sejumlah masyarakat. Pasalnya, proses pengurusan sertifikat tanah di kantor ATR BPN Rohil tersebut terkesan “berbelit-belit”, dan minta dilayani.

Aneh, sejumlah warga di Rokan Hilir menyebut, “Kinerja oknum petugas BPN Rokan Hilir tak becus alias bertele-tele” dalam proses pengurusan sertipikat tanah. Bahkan oknum petugas BPN Rohil disebut-sebut seakan tidak mengindahkan intruksi Presiden Republik Indonesia untuk mempermudah segala urusan masyarakat khususnya terkait proses penerbitan sertipikat tanah.

Seperti dipublikasikan media ini sebelumnya, bahwa kinerja oknum kantor ATR BPN Rokan Hilir dalam pelayanan urusan sertifikat tanah dan permohonan perpanjangan HGB yang birokrasinya dinilai berbelit-belit. Namun Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/BPN Rokan Hilir, Budi Satrya. S.Si. M.Si tampaknya seakan tak bergeming atas pemberitaan tersebut. “Padahal, instruksi Presiden RI, Joko Widodo terkait reformasi agraria diseluruh pelosok Nusantara agar jangan mempersulit masyarakat dalam pengurusan sertifikat dianggap sepele. Makanya harus kita laporkan ke Menteri ATR BPN RI kinerja oknum petugas BPN Rohil yang tak “becus ini,”ujar pelapor Salamuddin Purba kepada redaksi awak media ini, Kamis (20/04/2017).

Menurut Salamuddin, kedatangannya dari Dumai menuju kantor ATR BPN Rohil, Kamis (20/04/2017) atas undangan Mustika Jufri selaku Kepala Seksi III disampaikan melalui hubungan seluler, Selasa (18/04/2017), mengatakan agar Salamuddin selaku kuasa Osniati warga Medan Sumatera Utara hadir, Kamis (20/04/2017) di kantor BPN untuk diperkenalkan dengan Kepala Kantor (Kakan) ATR BPN, Budi Satrya dan sekaligus mengisi formulir BPHTB. Kemudian dalam percakapan melalui hubungan seluler tersebut, Muktika Jufri juga memberitahukan tentang besaran BPHTB atas nama Osniati yang harus disetorkan ke Bank Riau sebesar Rp.14.260.000,-, angka ini disampaikan melalui pesan singkat.

Namun, sesampainya Salamuddin di kantor ATR BPN Roka Hilir, Mukti Jufri tidak dapat ditemui alias “menghilang” dari ruangan. Pegawai honorer di kantor ATR BPN Rokan Hilir mengatakan, “Tadi Muktika Jufri masuk kantor dengan pegawai yang lainnya sekitar pukul 12.00 Wib. Tapi mereka pergi lagi menghadiri undangan acara sunatan,” ujar pegawai Honorer berpakaian seragam biru dongker di ruangan loket pendaftaran.

Muktika Jufri yang berkali-kali dihubungi melalui hubungan seluler Hp. 0823867784XX, meski nada sambung aktif, namun tidak diangkat, kemudian diupayakan menghubungi melalui pesan singkat dengan memberitahukan bahwa Salamuddin Purba telah tiba di kantor ATR BPN Rohil, namun Muktika Jufri tidak membalas padahal kedatangan Salamuddin atas undangan Muktika Jufri,”keluh Salamuddin.

Kekecewaan juga muncul ketika bendahara kantor ATR BPN Rokan Hilir, Indri menyampaikan hal yang sama agar datang ke kantor BPN untuk mengisi formulir BPHTB atas nama Osniati setelah mengisi formulir BPHTB biayanya di setor ke Bank Riau yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Rokan Hilir. “Bapak isi saja formulirnya di loket,”ujar Indri melalui hubungan seluler, Kamis (20/04/2017) pegawai BPN yang satu ini.  ketika diupayakan untuk ketemu juga tidak bisa, padahal Indri bersama pegawai lainnya sekitar pukul 14.00 Wib telah masuk kantor usai menghadiri acara sunatan di rumah salah satu pegawai BPN Rokan Hilir. Ketika formulir BPHTB ditanyakan kepada pegawai honorer di loket kantor ATR BPN mengatakan formulirnya habis. “Formulirnya bapak minta ke kantor Bapeda, nanti bapak isi disini,”ujar salah satu pegawai honorer.

Begitulah suasana loket pendaftaran ATR BPN honorer yang dikedepankan untuk melayani masyarakat yang berurusan sertifikat di kantor ATR BPN Rohil, sementara pegawai BPN “sembunyi”.Apa yang diperintahkan pegawai honorer kantor ATR BPN dituruti. Namun  setelah diupayakan untuk mendapatkan formlir BPHTB tersebut di kantor Bapeda Rokan Hilir lagi-lagi gagal, Menurut Ade Candra pegawai honorer kantor Bapeda Rokan Hilir formulir BPHTB sudah 1 tahun tidak cetak. “Kita tidak punya formulir BPHTB, kerna sudah satu tahun tidak cetak lagi,”ungkap Ade Candra.

Ternyata kinerja pegawai Bapeda dan ATR BPN Rokan Hilir tak jauh beda sama “buruknya”, padahal PBHTB merupakan “pundi-pundi” Pemkab Rokan Hilir untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementara BPHTB yang merupakan sarat mutlak untuk pembayaran BPHTB,”ungkap Salamuddin.

Dikeluhkan Salamuddin, untuk mendapatkan formulir BPHTB di kantor Bapeda Rohil, ternyata tidak mudah, paling sulit, apalagi sekitar pukul 14.30 Wib, tidak satupun kelihatan pegawai loket PBB dan BPHTB dalam ruangan.

Ruangan pelayanan PBB dan BPHTB tampak kosong, padahal jam kerja PNS kantor Bapeda Rokan Hilir diinformasikan sampai dengan pukul 16.00 Wib, ternyata pukul 14.30 Wib pegawai Bapeda sudah tidak ada ditempat.

Sulitnya pengurusan Sertifikat tanah pada kantor ATR BPN Rokan Hilir, ternyata juga di alamai salah seorang ibu rumah tangga setengah baya BR. Pandiangan warga Bagan Batu  Rokan Hilir. “Saya mengurus sertifikat atas sebidang tanah pertapakan rumahnya yang tertletak di Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah,  permohonan sudah di daftarkan ke loket pada tahun 2014, sudah 3 tahun lamanya tak selesai,”ungkap BR. Pandiangan dengan nada kecewa. Begitu juga yang dialami Aseng warga keturunan Cina tinggal di Bagan Batu, ketika ditanya mengakui bahwa untuk urusan perubahan nama atas sertifikat di BPN Rokan Hilir sudah 5 tahun belum juga tidak selesai. “Bapak baru 9 bulan, kalau saya sudah 5 tahun pak saya urus belum juga selesai,”ungkap Aseng pada awak media ini, Kamis (20/04/2017) diruang loket ATR BPN Rokan Hilir.

Syahrial staf kantor ATR BPN Rohil, ketika dikonfirmasi diruang kerjanya terkait proses permohonan perpanjangan HGB atas nama Osniati mengakui bahwa pihaknya kesulitan mendapat formulir BPHTB dari kantor Bapeda Rokan Hilir.

“Padahal kita sudah mengajukan secara tertulis ke Bapeda, namun sampai sekarang formulir BPHTB tersebut belum juga ada. BPHTB itu domainnya Bapeda,”ujarnya seraya berjannji akan memberitahukan bila mana formulir tersebut sudah ada di BPN, “Saya akan kabarin ke bapak paling lambat 1 minggu,”ujar Syahrial*** (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here