Pihak PT Inti Benua Perkasatama “Tidak Pedulikan” Kesepakatan Bersama

0
297
Jpeg

tengki1Dumai,kompasriau-Pihak PT Inti Benua Perkasatama (PT IBP) Perseroan Terbatas, yang beroperasi di kawasan Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, “tidak pedulikan” kesepakatan bersama dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) 003, Kelurahan Lubuk Gaung dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kelurahan Lubuk Gaung, soal tanah jalan alah air RT 003, yang digunakan bersama-sama oleh masyarakat setempat.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum masyarakat, Advokat Hotland Sianturi SH kepada awak media ini, Senin (24/4/2017).

Menurut warga, pada tanggal 23 Januari 2017, pihak PT Inti Benua Perkasatama telah membuat surat kesepakatan dengan masyarakat RT 003, bahwa jalan alah air kawasan RT 003 seluas 182,75 M2, yang digunakan masyarakat tidak akan dilakukan pihak PT Inti Benua Perkasatama pemagaran atau pemblokiran.

Pihak PT IBP menjamin bahwa jalan dapat dipergunakan masyarakat selama masyarakat masih menggunakan jalan negara tersebut.

“Tetapi kenyataannya saat ini, pihak PT IBP membangun tembok pembatas di jalan masyarakat itu, padahal surat kesepatakan bersama ini ditanda tangani oleh Camat Sungai Sembilan dan Lurah Lubuk Gaung,”terang Hotland Sianturi kepada awak media ini, sembari sambil menunjukkan surat kesepakatan bersama tertanggal 23 Januari 2017.

Terkait hal itu, Advokat Hotland Sianturi telah melayangkan peringatan  kepada Direktur Utama PT Inti Benua Perkasatama untuk menghentikan perbuatannya yang diduga merugikan masyarakat dan membangun tembok di atas jalan negara.

Selanjutnya, selaku kuasa hukum warga akan menyurati Walikota Dumai, Sekda Kota Dumai, Menteri terkait di Jakarta dan juga KPK soal  pembangunan tembok pembatas di atas jalan negara tersebut.

“Kita sudah siapkan surat kepada pejabat yang berkompoten di Jakarta, KPK dan Walikota Dumai terkait tindakan pihak PT IBP yang diduga merugikan negara itu, karena pihak PT IBP membangun tembok pembatas di atas jalan negara,”ungkap Hotland Sianturi SH.

Terkait hal tersebut, Humas PT IBP melalui telepon genggamnya mengaku kepada awak media ini telah mengajukan surat kepada Pemerintah Kota Dumai terkait hal tersebut, namun hingga saat ini surat pengajuan tersebut belum juga ditanggapi  oleh pemerintah Kota Dumai.

Ketika tanya kapan surat tersebut diajukan kepada Walikota Dumai, apakah surat tersebut diajukan kepada Walikota Dumai, Drs Zulkifli AS.? Disarankan humas PT IBP, “Tidak usah dimuat beritanya di media massa, nanti jadi ribut,”saran Humas PT IBP kepada awak media ini.***(Kriston)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here