Perjalanan Dinas Tidak Ada Izin Dari Bupati Bengkalis

0
136

Bengkalis,kompasriau-Biaya bimbingan teknis/study banding dan perjalanan dinas para perangkap desa se kecamatan Bengkalis ke jokja menjadi pembincangan hangat masyarakat di Bengkalis, pasalnya, kegiatan study banding tersebut diduga tidak ada surat izin dari Bupati Bengkalis untuk melakukan perjalanan dinas.

“Setiap satu Desa dikenakan biaya sebesar Rp. 48.000.000, yang nantinya akan disertakan dari masing masing Desa sebanyak 6 orang dan terdiri dari kaur termasuk kades 3 orang serta dari BPD 3 orang, “sebut Kadir pada awak media ini, Jumat (28/4/2017).

Dikatakan Kadir, para kaur dan Bpd itu melakukan study banding ke jokja selama 5 hari, tentu bagi para pejabat Desa yang nota benarnya PNS harus ada izin dari atasannya.

“Saya mendapat imformasi dari 26 desa yang ikut melaksanakan study banding ke jokja harus menyetor anggaran sebesar Rp. 48 juta perdesa ke pak Wahyudin selaku ko0rdinator,  sementara para peserta yang ikut berangkat diberikan uang saku sebesar  Rp.700.000,-. Sedangkan tiket pesawat dan sebagainya sudah dikordinasikan langsung oleh pak Wahyudin sampai kejogja,”ungkap Kadir.

Namun yang menjadi pertanyaan bagi warga setempat, berapa biaya transportasi untuk satu peserta dan akomodasi lainnya.

Terkait hal itu, Tamrin sebagai ketua Forum Bpd se kabupaten Bengkalis, saat dikonfirmasi awak media via selulernya, Sabtu(29/4/2017) mengatakan, “Masalah pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan study banding itu perlu juga dipertanyakan kepada setiap desa, karena dalam spj desa kami saja tidak ada laporannya. Jadi tolong juga desa-desa lainnya di konfirmasi,”ujar Tamrin.

Menurut Tamrin, secara aturan kegiatan itu sah, namun persetujuan dari bupati belum jelas, makanya  warga ragu dan curiga kalau pertanggungjawaban yang dibuat desa yang ikut serta perlu di pertanyakan.

Sementara itu,Kades Miskum Pendi, saat dikonfirmasi via selulernya terkait hal itu, Sabtu (29/4/2017) mengatakan,”Sebenarnya kita harus ada rekomendasi dari Bupati, tetapi karena saya tidak ikut berangkat, jadi saya tidak tahu pasti mengenai anggaran itu betul dari desa dan pertanggungjawabannya kita tetap buat kegiatan perjalanan dinas, tetapi lebih jelas silahkan bapak konfirmasi pak Ismail atau kepada pak Wahyudin,”saran Pendi.

Kabid Pemerintah BPMP, Wahyudin, saat dikonfirmasi melalui telepon genggam  mengatakan,”Kalau ada informasi yang mengatakan saya selaku koordinator dalam kegiatan bintek se kecamatan Bengkalis bulan september tahun 2016 itu, suruh orang itu ketemu sama saya, karena kita hanya memfasilitasi, kemudian kalau izin dari bupati memang tidak ada, mereka hanya meminta saya untuk menfasilitasi keberangkatan saja, dan semua anggaran itu dari desa karena mereka yang melaksanakannya,”ujar Wahyudin.***(Ar).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here