Dugaan Korupsi Tanah Bukit Datuk Tidak Cukup Bukti

0
100

Dumai, kompasriau-Hampir tiga tahun bahwa penanganan kasus perkara ganti rugi tanah Bukit Datuk Kota Dumai sejak bergulir ke tangan aparat penegak hukum kejari Dumai tidak kunjung tuntas, namun justru berakhir dan kandas di kantor kejaksaan negeri (kejari) Dumai karena alasan tidak cukup bukti.

“Sesuai hasil ekspose, bahwa kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk tidak cukup bukti”, ”ujar Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Dumai, Almon SH, kepada awak media ini, ketika kasi intel yang baru menjabat tersebut ditemui di ruang kerjanya kantor kejari Dumai.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dumai, yang baru, Mat Perang Yusuf SH MH, belum berhasil dikonfirmasi media ini terkait pengakuan kasi intel tersebut.

Sementara itu, ketika mantan Kajari Dumai (baru pindah tugas-red), H. Kamari SH, diminta keterangannya terkait penanganan kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk semasa ia (Kamari-red) bertugas di kejari Dumai membenarkan kalau kasus tersebut tidak cukup alat bukti sehingga penanganan kasus dimaksud tidak dilanjutkan.

Artinya, dari hasil penyelidikan oleh pihak Intel kejari Dumai sejak pengumpulan data, berkas dan keterangan (pulbaket), tidak cukup bukti kalau kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk Dumai yang menelan anggaran pemerintah ratusan miliar tersebut, tidak ditemukan kerugian Negara dan tidak ditemukan tindak pidana disana.

Pengakuan pihak kejaksaan yang menyebut kalau kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk Dumai tidak ditemukannya perbuatan tindak pidana dalam kasus tersebut, malah mengundang tanya dan perhatian sejumlah kalangan di Kota Dumai, salah satunya datang dari Budiman Sihite.

Budiman Sihite mempertanyakan statement pihak kejaksaan negeri Dumai tersebut. Budiman Sihite dalam suatu kesempatan kepada awak media ini mengatakan merasa miris dengan statement jaksa Dumai yang menyebut tidak cukup bukti kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk tersebut.

Budiman Sihite yang merupakan ketua Pospera dan Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) perwakilan Dumai dalam waktu dekat dilantik itu, mengatakan kalau dirinya tanda tanya dengan sikap pihak kejaksaan negeri Dumai terkait penaganan kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk itu.

Sebagaimana diketahui, bahwa tahun 2015 lalu, kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk Dumai ini di laporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Pekanbaru oleh sejumlah warga Kota Dumai (Juparno Cs-red) yang   merupakan ahli waris Mbah Pangat.

Karena locus delictie atau wilayah objek perkara berada di wilayah hukum kejaksaan negeri Dumai, maka pihak Kejati Riau melimpahkan berkas laporan Juparno Cs ke Kejari Dumai agar pihak kejari Dumai yang menangani kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk itu.

Sebelumnya, kasus tersebut pertama ditangani oleh Kasi Intel Kejari Dumai yang lama, Luqita SH. Kepada awak media ini, Luqita pernah mengakui ada indikasi tindak pidana dari kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk tersebut.

Namun Luqita tidak dapat melanjutkan penanganan kasus tersebut karena Luqita dipindah tugas ke kantor Kejari Bengkalis.

Kemudian, Kasi Intelijen Kejari Dumai saat itu digantikan oleh Bambang Heri Purwanto SH MH,  dan kasus tersebut pun kembali ditangani dan proses pulbaket oleh Bambang Heri Purwanto SH MH.

Selama menjabat Kasi Intel di Kejari Dumai, sejumlah pihak pelapor (Juparno Cs-red) saat itu mulai dipanggail dan dimintai keterangan oleh tim Jaksa bagian intelijen dipimpin oleh Kasi Intel Kejari Dumai Bambang Heri Purwanto SH MH.

Selain itu, menurut Bambang Heri Purwanto kepada awak media ini mengaku, bahwa pihak pihak yang berkaitan dalam pusaran penanganan ganti rugi tanah Bukit Datuk, sudah dipanggil dan diperiksa.

Mereka yang sudah diperiksa, diantaranya, Wan Syamsir Yus mantan wali kota Dumai, Kasiaruddin saat itu sebagai ketua tim ganti rugi tanah Bukit Datuk dan sejumlah karyawan PT.Pertamina diantaranya Tengku Rubiah, termasuk Abdul Hadi ketua kelompok tim penanganan ganti dari unsure masyarakat.

Menurut Bambang Heri ketika itu, bahwa pihaknya (kejari Dumai-red) saat itu sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak – pihak terkait seputar kasus tersebut sekitar delapan puluh persen (80 %-red). Karena itu, Bambang mengaku dan memastikan kalau perkara tersebut akan naik perkaranya ke pengadilan.

“Saya memastikan dan berjanji, kalau kasus itu akan naik perkaranya ke pengadilan, karena saya sudah memanggil dan memeriksa sejumlah pihak sudah hampir delapan puluh persen,”ujar Bambang Heri Purwanto SH.MH, ketika awak media ini terakhir konfirmasi soal tindak lanjut proses penanganan kasus itu.

Namun, apa yang disampaikan dan dipastikan Bambang kalau kasus ganti rugi tanah Bukit Datuk Dumai akan naik perkaranya ke pengadilan tidak terwujud, karena Bambang Heri Purwanto “buru-buru” di pindah tugas.*** (Tambunan)

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here