Oknum Camat Diduga Konspirasi Dengan PT IBP Soal Alih Fungsi Aset Negara

0
135
Jpeg

IMG-20170510-WA0007Dumai,kompasriau-Oknum aparat yang berkompoten di Kecamatan Sungai Sembilan terindikasi konspirasi dengan pemilik PT Inti Benua Perkasatama untuk mendirikan tanki CPO  dan pipa-pipa diatas jalan tanah negara tanpa persetujuan dari Pemerintah.

“Sejak tahun 2013, pihak PT Inti Benua Perkasatama sudah menutup jalan negara tanpa adanya persetujuaan pembebasan aset negara dari pemerintah. Anehnya lagi, oknum Camat disinyalir hanya melobi warga setempat agar bisa jalan umum warga IMG-20170510-WA0005ditutup pihak PT IBP untuk mendirikan tanki CPO dan pipa-pipa diduga secara ilegal diatas jalan negara,”ungkap salah seorang warga Kelurahan Lubuk Gaung bernama Nurhadi yang didampingi kuasa hukumnya, Hotland Sianturi, SH kepada tim awak media ini,Rabu (10/5/2017).

Salah satu bukti menurut Nurhadi, pihak PT Inti Benua Perkasatama telah membuat surat kesepakatan bersama pemakaian tanah jalan aset negara yang ditanda tangani oleh oknum Camat tanpa adanya pembebasan aset negara dari Pemerintah dan tidak diketahui oleh DPRD sebagai wakil rakyat.

“Perbuatan pihak PT Inti Benua Perkasatama dan oknum Camat terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, karena pihak PT Inti Benua Perkasatama terindikasi membangun tanki CPO dan pipa-pipa CPO tanpa izin resmi dan prosedur sesuai peraturan. Untuk itu, kami sebagai warga setempat akan melakukan tuntutan dan akan menempuh jalur hukum pidana maupun perdata,”tandas Nuhadi.

Diungkapkan Nuhadi, pihak PT Inti Benua Perkasatama diduga dengan sengaja menyerobot tanah jalan negara dengan ukuran sekira 500 meter x 4, 25 meter.Ironisnya, pihak PT Inti Benua Perkasatama penutup jalan umum masyarakat  dari darat dan juga jalur sungai.

“Kita tidak bisa lagi saat ini melewati jalan darat ke laut dan juga jalan melalui jalur sungai, karena jalan dari jalur sungaipun ke laut sudah ditembok pihak PT Inti Benua Perkasatama,”keluh Nurhadi.

Sementara itu, Camat Sungai Sembilan, Zulkarnain, saat dimintai tanggapannya via telepon genggamnya, Rabu (10/5/2017), mengaku adanya surat masuk ke kantor Kecamatan Sungai Sembilan terkait  masalah tersebut.

“Saya di kantor sedang rapat. Nanti saya telepon lagi bapak, saya akan baca dulu beritanya terkait permasalahan itu,”ujar Zulkarnain kepada awak media ini.

Kemudian ketika awak media ini kembali konfirmasi via Whatsapp kepada Camat Sungai Sembilan, namun hingga berita ini dimuat belum ada jawabannya.

Menganggapi hal tersebut, Humas PT Inti Benua Perkasatama, Sarmin, saat dikonfirmasi awak media ini via telepon genggamnya mengaku telah mengajukan surat kepada Pemerintah Kota Dumai terkait hal tersebut, namun hingga saat ini surat pengajuan tersebut belum juga ditanggapi  oleh pemerintah Kota Dumai.

Ketika tanya kapan surat tersebut diajukan kepada Walikota Dumai.? Namun Humas PT Inti Benua Perkasatama menyarankan kepada awak media ini agar masalah tersebut tidak dimuat dimedia.

“Tidak usah dimuat beritanya di media, nanti jadi ribut,”saran Humas PT IBP kepada awak media ini belum lama ini.

Advokat, Hotland Thomas Sianturi, SH mengaku telah melayangkan surat peringatan ke 3 (tiga) kepada Direktur PT Inti Benua Perkasatama yang beroperasi di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

Pasalnya menurut Hotland, pihak PT Inti Benua Perkasatama terindikasi melakukan tindakan melawan hukum, menyerobot jalan tanah negara sebagaimana dalam pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah negara.

Pemilik perusahaan PT Inti Benua Perkasatama diduga membangun pipa-pipa perusahaan yang melintang di atas jalan tanah negara.

“Kita selaku kuasa hukum Syaripuddin hari ini tanggal 10 Mei melayangkan surat peringatan ke ketiga kepada Direktur PT Inti Benua Perkasatama, karena surat peringatan kita yang pertama dan kedua, pihak PT Inti Benua Perkarasama belum juga mengembalikan tanah negara tersebut kepada Pemerintah Kota Dumai,”ungkap Hotland Sianturi, SH kepada awak media ini, Rabu, (10/5/2017).

Menurut Hotland, peralihan hak dari atas tanah negara kepada tanah swasta harus persetujuan oleh eksekutif dan legislatif serta pantauan dari tim aset daerah, sedangkan tanah jalan yang didirikan PT Inti Benua Perkasatama tanki dan pipa-pipa belum ada pelepasan aset negara dari Pemerintah.

Lanjutnya, pihak PT Inti Benua Perkasatama telah membuat surat kesepakatan bersama untuk pemakaian jalan Alah Air dilingkungan RT 003, Kelurahan Lubuk Gaung, yang diketahui oleh Camat Sungai Sembilan dan Lurah Lubuk Gaung yang notabene itu adalah aset Pemerintah tanpa adanya persetujuan pembebasan tanah dari Pemerintah.

“Klien kami tidak mengetahui kompensasi atau kapasitas Camat setempat dan Lurah setempat  yang mampu memberikan hak dan wewenang kepada PT Inti Benua Perkasatama diduga untuk mendirikan tanki CPO di atas jalan tanah negara itu,”ungkap Hotland.

Menurut Hotland, pihak PT Inti Benua Perkasatama telah menembok dan mengambil alih akses jalan umum tanpa izin dan prosedur sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan.

Tindakan perusahaan tersebut diduga melanggar perundang-undangan nomor: 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan nomor: 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara.

“Klien kami saudara Syaripuddin yang bertempat tinggal di dekat perusahaan tersebut berhak untuk melakukan tindakan hukum secara pidana maupun perdata sesuai ketentuan hukum yang yang berlaku,”tandas Hotland.

Menurut warga, akibat kebisingan mesin-mesin pabrik dan polusi cerobong asap yang berada dibelakang rumah Syaripuddin yang dilakukan atas segala kegiatan dari pihak PT Inti Benua Perkasatama memuat warga setempat merasa terganggu.

“Air dari perusahaan PT Inti Benua Perkasatama selalu merembes dari tembok perusahaan dan membanjiri rumah klien kami, dan disinyalir pihak perusahaan PT Inti Benua Perkasatama tidak pernah menanggapi keluhan klien kami,”beber Nurhadi dan kawan-kawannya.

Menurutnya, pihak PT Inti Benua Perkasatama membangun tembok pembatas perusahaan industri di sebelah kanan, kiri dan belakang milik rumah warga hingga sampai menembok jalan masyarakat setempat yang seharusnya dipergunakan akses jalan demi kelancaran sarana dan prasarana masyarakat.

Padahal jalan tersebut telah disemenisasi menggunakan dana alokasi anggaran Pemerintah Kota Dumai, namun,  jalan tersebut ditembok pihak perusahaan, sehingga akses jalan masuk untuk menggunakan jalan negara ini tidak dapat digunakan lagi sebagaimana fungsinya dan sudah beralih fungsi menjadi jalan operasional PT Inti Benua Perkasatama.***(Kriston).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here