Hakim PN Dumai Menyatakan Tergugat PT Pertamina Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Dumai,kompasriau-Sidang lanjutan perkara perdata, penggugat Djohan, yang dikuasakan kepada penasehat hukum (PH), Cassarolly Sinaga SH, dengan tergugat I, Putra Hari Mandiri (PHM), tergugat II, PT Pertamina Pusat dan tergugat III, PT Pertamina Refinery Unit II Dumai, kembali digelar di Pengadilan Negeri Dumai, hari ini Selasa (30/5/2017), dengan agenda pembacaan putusan hakim.

Sidang dipimpin hakim ketua, Sarah Louis S.SH M.Hum dibantu hakim anggota, Muhammad Sacral Ritonga SH, hakim Renaldo Meiji H.Tobing SH MH dan Panitera Pengganti (PP), Abbas.

Dalam putusan yang dibacakan hakim ketua, Sarah Louis, S. SH.M.Hum, menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Menyatakan sah dan berharga alas hak tanah milik penggugat yang terletak di RT. 06, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, luas keseluruhan lebih kurang 16 hektar.

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala alas hak milik para tergugat diatas tanah objek perkara tersebut. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 126.172.500,-, dan apabila tergugat I tidak mau mengganti kerugian tersebut, maka tergugat I dihukum untuk mengembalikan objek perkara dengan keadaan baik seperti semula kepada penggugat.

Menanggapi pertanyaan hakim atas putusan tersebut, penasehat hukum PT Pertamina Refinery Unit II Dumai mengatakan pikir-pikir.

Usai sidang, sejumlah pengunjung sidang menyebut tergugat PT Pertamina terkesan kurang meneliti surat dasar tanah yang telah dibelinya terletak di kawasan kabupaten Bengkalis tersebut. Pasalnya, surat dasar keterangan tanah (segel tahun 1974) itu diduga palsu.

“PT Pertamina membeli tanah dari warga memiliki alas hak surat dasar segel pada tahun 1974, tetapi surat dasar segel  itu diterbitkan dan ditanda tangani oleh penghulu pada tanggal 1 Januari 1974. Tidak mungkin segel tahun 1974 langsung bisa terbit dan ditanda tangani oleh penghulu pada tanggal 1 Januari 1974, sedangkan tanggal 1 Januari 1974 adalah hari libur nasional,”sebut JK.Situmeang dan kawan-kawannya kepada awak media ini.

Aneh menurut JK.Situmeang, dari tahun 1974 sampai saat ini, surat tanah yang telah dibeli PT Pertamina dari masyarakat belum juga atas nama PT Pertamina.

“Untuk itu, kita minta kepada pihak aparat yang berkompoten untuk melakukan penyelidikan terhadap alas hak aset PT Pertamina tersebut, karena tanah tersebut sudah dibayar oleh PT Pertamina kepada masyarakat, tetapi aneh, kenapa sampai saat ini, surat tanah aset PT Pertamina, perusahaan BUMN itu belum juga atas nama PT Pertamina,”ujar JK.Situmeang.

Keterangan Saksi-Saksi Dalam Sidang Sebelumnya Di Pengadilan Negeri Dumai.

Djohan (73) salah sorang warga Medan-Sumut, sekitar tahun 2011 lalu membeli tanah warga Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Posisi tanah tersebut berada di wilayah hukum Rt 06 Jalan Dumai-Sei Pakning, Kelurahan Pelintung.

Luas tanah yang diganti rugi oleh Djohan dari masyarakat setempat lebih kurang 16 hektar dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diterbitkan Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.

Dalam keterangan saksi Adi Putra di muka persidangan mengaku  telah melihat nomor SKGR atas nama Djohan terdaftar di buku register kantor kelurahan Pelintung, karena soal regulasi pengurusan pertanahan di wilayah kelurahan Pelintung merupakan wilayah kerjanya ketika  saksi Adi Putra sebelumnya menjabat sebagai kepala seksi pemerintahan di kantor Kelurahan Pelintung.

Saksi Adi Putra dalam persidangan membawa bundelan dokumen yakni buku besar sebagai buku register di kantor Kelurahan.

Dihadapan hakim saksi Adi Putra terlihat menunjukkan nomor-nomor SKGR atas nama Djohan terdaftar di buku register kantor Kelurahan.

Menurut saksi Adi Putra, pihak PT Pertamina pernah mendatangi kantor kelurahan Pelintung untuk meminta surat rekomendasi pengerukan tanah timbun atau galian C diatas lahan objek perkara. Pertamina menunjukkan beberapa lembar surat kepemilikan tanah, tetapi surat kepemilikan tanah tersebut masih atas nama masyarakat.

Berhubung surat kepemilikan tanah tersebut masih atas nama warga yang ditunjukkan pihak PT Pertamina Dumai, tidak terdaftar di buku kantor Kelurahan dan diatas lahan objek perkara sudah ada pemiliknya atas nama Djohan, Lurah kelurahan Pelintung, Al Azni,  tidak mau untuk menerbitkan surat rekomendasi yang diminta pihak PT Pertamina.

Sementara itu, soal adanya kesepakatan tapal batas antara pemerintahan kabupaten Bengkalis dan kota Dumai maupun Pemerintah Provinsi Riau tahun 2006 silam sebagaimana pertanyaan penasihat hukum PT Pertamina, saksi Adi Putra tidak menapikan kesepakatan tersebut.

Menurut saksi Adi Putra, objek perkara adalah wilayah hukum Kota Dumai, bukan Bengkalis, sebagaimana Peta yang ditanda tangani oleh Gubernur Riau, Mambang Mit pada tahun 2009.

Selain mengacu kepada peta yang ditanda tangani oleh Gubernur Riau, Mambang Mit pada tahun 2009, roda pemerintahan yang dijalankan kelurahan Pelintung.  Bahkan menurut Adi Putra, sejak kota Dumai pisah dari Kabupaten Bengkalis, warga masyarakat di wilayah Pelintung sudah memiliki KTP kota Dumai dan sarana pemerintah baik sekolah maupun sarana kesehatan adalah milik Kota Dumai.

Selain itu, keterangan saksi Abu Saman mengatakan tidak pernah mendengar adanya tanah milik PT Pertamina di kawasan Kelurahan Pelintung termasuk di atas objek Perkara.

Abu Saman yang merupakan putra setempat RT 06, Kelurahan pelintung ini mengaku baru mengetahui adanya tanah milik PT Pertamina di kawasan kelurahan pelintung atau objek sengketa dengan tanah milik Djohan.

Soal plang nama pemberitahuan pemilik tanah yang dibuat oleh PT Pertamina di lahan objek pekara, menurut Abu Saman, plang nama tersebut baru didirikan pihak PT Pertamina setelah adanya sengketa lahan tersebut.

Keterangan Lurah Pelintung.

Lurah Pelintung, AL Azni ST, menegaskan bahwa letak lahan objek sengketa antara PT Pertamina dengan Djohan berada di wilayah hukum Kelurahan Pelintung,Kota Dumai.

Penegasan tersebut disampaikan Al  Azni ST, pada saat sidang pemeriksaan setempat objek sengketa oleh hakim Pengadilan Negeri Dumai, Rabu (22/02/2017).

Menjawab pertanyaan hakim majelis soal letak objek sengketa, apakah masuk Kabupaten Bengkalis atau wilayah Kota Dumai?. Lurah Al Azni ST dengan tegas mengatakan bahwa objek perkara terletak di wilayah hukum Kota Dumai.

Munculnya pertanyaan soal letak objek lahan sengketa oleh hakim kepada Lurah, karena pihak tergugat ngotot menyebut lahan objek perkara adalah bagian dari  milik Pertamina yang katanya dahulu masuk Desa Pelintung, Kecamatan Dumai, kabupaten Bengkalis, padahal sebenarnya bukan Kecamatan Dumai, akan tetapi Kecamatan Bukit Kapur.

AL Azni ST, tidak memungkiri soal adanya kesepakatan patok tapal batas tahun 2006 silam antara pemerintahan Bengkalis, Dumai maupun Provinsi Riau, bahwa sebagian wilayah Pelintung termasuk objek perkara dahulunya wilayah Bengkalis, akan tetapi statusnya masih abu-abu karena tidak disahkan oleh pemerintah pusat.

Lurah AL Azni ST, juga menegaskan, bahwa wilayah kelurahan Pelintung yang terbentang dengan luas 113 km persegi, kata AL Azni adalah mengacu dan melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai nomor: 18 tahun 2000 tentang peralihan status Desa menjadi kelurahan, setelah Kota Dumai pisah dari Kabupaten Bengkalis tahun 1998.

Menurut Lurah Pelintung, seluruh warga Pelintung dalam pengurusan administrasi baik KTP, Kartu Keluarga maupun sensus penduduk hingga pilkada berada di kantor kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang kampai Kota Dumai.

Tidak hanya itu, soal tata wilayah maupun pengawasan titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla-red), di wilayah kelurahan Pelintung, menurut AL Azni ST, semuanya dilakukan Pemerintah Kota Dumai.***(Red).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *