Soal Alih Fungsi Kawasan Hutan Di Kampar Sedang Dalam Kajian Kementerian LHK

0
21
Jpeg

Riau,kompasriau-Mengenai alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Minas di kawasan Kabupaten Kampar, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Hubungan masyarakat telah menindaklanjuti kepada Direktur Jenderal (Dirjen), pada tanggal 21 Maret 2017.

Sebagai respon atas informasi dari media online kompasriau.com, Dirjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan telah menindaklanjuti inofrmasi mengenai alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas tersebut kepada Kepala Balai Pemamtapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru. Pada intinya, saat ini soal alih fungsi kawasan hutan tersebut dalam kajian dari Dirjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Demikian penjelasan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Hunbungan Masyarakat, Masrokhan kepada Pemred kompasriau, Senin (25/5/2017).

Namun aneh, hingga berita ini dimuat, bahwa dugaan tindak pidana perusakan kawasan hutan di kawasan Kabupaten Kampar tersebut seakan terindikasi dibiarkan oleh oknum aparat penegak hukum.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa Panglimo Gerakan Pemuda Melayu Riau (GPMR), Zoelfahmi menduga oknum aparat penegak hukum konspirasi dengan para pelaku perusak kawasan hutan Lindung di Kabupaten Kampar,Propinsi Riau.

Dugaan oknum aparat konspirasi dengan aparat penegak hukum, diperkuat dengan bebasnya beroperasi 1 (satu) unit alat berat secara “ ilegal” di bibir sungai untuk memindakan air sungai ke kolam ikan Arwana di Desa Kota Garo, tanpa adanya tindakan hukum dari oknum aparat penegak hukum di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Padahal pada tanggal 18 Maret, alat berat itu sudah dibawa dari kawasan hutan, tetapi instansi terkait tidak bisa membawa keluar alat berat tersebut karena perusahaan tersebut diduga “kebal hukum”, sehingga alat berat tersebut diduga lepas begitu saja,”ungkap Zoelfahmi kepada tim awak media ini, Sabtu (27/5/2017).

Menurut Zoelfahmi, satu unit alat berat PT Panca Eka diduga beroperasi secara ilegal di kawasan hutan, yang disaksikan oleh Kasi dan Staf Dinas LH Dan Kehutanan Propinsi Riau, Tokoh masyarakat Riau Panglima Gerakan Pemida Melayu Riau dan Ketua RT/RW.

“Pengurus LSM dan sejumlah wartawan melihat alat berat itu beroperasi di kawasan hutan secara ilegal, karena pemilik alat berat tersebut tidak bisa menunjukan izin operasisional kepada  kami sebagai pengurus serikat pekerja rumpun Melayu Riau,”beber Zoelfahmi.

Lebih lanjut Zoelfahmi membeberkan kinerja oknum petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diduga melakukan pembiaran terhadap para pelaku perusak kawasan hutan seluas 6.170 hektar menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

Seperti halnya yang dilakukan tergugat Edi Kurniawan yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusasi Ujung Kota Pekanbaru. Dimana tergugat Edi Kurniawan terbukti merubah fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan Kabupaten Kampar tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kendati  Edi Kurniawan telah membangun jalan, perumahan, mess karyawan di atas lahan kawasan hutan tersebut, namun hingga saat ini, oknum aparat penegak hukum  di Propinsi Riau belum juga melakukan tindakan hukum.

Padahal Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Mei 2016, dalam amar putusan nomor: 62/PPDT.G/2015/Bkn,  telah menyatakan  bahwa  tergugat Edi Kurniawan melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Edi Kurniawan supaya menghentikan seluruh aktivitasnya di atas kawasan hutan dan mengeluarkan seluruh karyawan kebunnya dan kemudian mengalihkan kondisi kawasan hutan tersebut dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang berada di kawasan hutan tersebut.

Namun hingga saat ini, Edi Kurniawan masih menduduki kawasan hutan tersebut, kendati putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Ingkrah).

Selain itu, menurut Ketua RT/RW di Desa Kota Garo, bahwa  Ationg, Bunsiong dan Ancu diduga melakukan aktivitas di kawasan hutan di wilayah hukum Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir.

Lahan yang diduga dikelola Ationg, Bunsiong dan Ancu berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas minas berdasarkan berita acara tata batas dan peta batas kawasan hutan produksi terbatas dengan panjang batas lebih kurang 50.832.50 meter.

Tanggapan Dari Kementerian LHK

Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK di Jalan Gatot Sibroto, Senayan Jakarta Pusat, Rasio Ridho Sani menjelaskan kepada Pemred kompasriau,com, bahwa Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengetahui putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor; 62/PDT.G/2015/PN.Bkn, setelah diterima surat pengaduan dari Yayasan Pengawasan Aset Negara Indonesia (Yaspani Yustisia) perihal laporan investigasi, yang diterima pada tanggal 23 Januari 2017.

Menurut Rasio Ridho Sani, pihak tergugat Edi Kurniawan belum menyerahkan lahan perkebunan seluas kurang lebih 377 hektar kepada Kementerian Lingkungan Hidup karena belum ada eksekusi dari Pengadilan Negeri Bangkinang.

Yang berwenang untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Bangkinang, atas permohonan penggugat dalam hal ini Yayasan Riau Madani sesuai putusan PN Bangkinang N0:62/PDT.G/2015/PN.Bkn.

Untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi, Dirjen Gakkum LHK akan bersurat kepada Ketua Umum Yayasan Riau Madani selaku penggugat untuk mendorong agar penggugat segera membuat surat permohonan eksekusi kepada PN Bangkinang atas putusan N0: 62/PDT.G/2015/PN.Bkn.

Menanggapi hal itu, Zoelfahmi menduga oknum pejabat yang berkompoten melakukan pembiaran terhadap aktivitas perusak kawasan hutan di kawasan Kabupaten Kampar tersebut.

“Padahal dalam pasal 12 Undang-Undang  Nomor 18 tahun 2013, setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, dan dilarang membawa alat berat untuk merusak kawasan hutan. Tetapi undang-undang nomor: 13 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan prusasakan hutan  tersebut terkesan tidak diberlakukan oleh oknum pejabat terhadap oknum pelaku perusak kawasan hutan di Kecamatan Tapung Hilir ini,”ujar Zoelfahmi.

Lanjutnya, dalam pasal 104 UU No 18 tahun 2013, setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

“Namun, oknum aparat terindikasi melakukan pembiaran terhadap aktivitas Edi Kurniawan di dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Padahal aktivitas ilegal yang dikelola Edi Kurniawan tersebut sudah berulang kali dipublikasikan media online,”ungkap Zoelfahmi.

Untuk itu, Zoelfahmi meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo untuk melakukan peninjau terhadap alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas minas (HPT Minas) seluas 6.170 hektar menjadi perkebenan Kelapa Sawit tanpa izin Menteri LHK Republik Indonesia di kawasan Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Oknum pemilik perkebunan kelapa sawit masih bebas melakukan aktivitasnya setiap hari di dalam kawasan hutan produksi terbatas minas, disinyalir tanpa adanya tindakan hukum dari oknum petinggi aparat penegak hukum, kendati kasus tersebut telah dilaporkan LSM kepada Kapolri dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Kami dari LSM sudah laporkan kasus ini kepada bapak Presiden dan Kapolri. Jadi untuk kasus ini, kita minta kepada bapak Presiden Joko Widodo untuk melakukan meninjau terhadap kawasan hutan yang diporakporandakan oknum pengusaha itu, karena oknum aparat penegak hukum disinyalir tak “bernyali” untuk melakukan tindakan hukum terhadap aksi pelanggaran hukum itu,”ungkapnya.

Pasalnya menurut Zoelfahmi, pada hari Rabu tanggal 23 Maret s/d tanggal 29 Maret 2017, alat berat oknum pengusaha masih bebas melakukan aktivitasnya di kawasan hutan lindung Tahura, yang disaksikan oleh oknum pejabat Dinas Kehutanan, Ketua RT/RW setempat dan tokoh masyarakat.

“Oknum petugas Dinas Kehutanan disinyalir tidak “bernyali” melakukan tindakan hukum terhadap aktivitas alat berat tersebut beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Pemerintah, sehingga alat berat tersebut pada tanggal 29 Maret diduga raib entah dimana keberadaan alat berat itu sekarang,”ucap Zoelfahmi.***(Red).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here