Mutasi Dan PHK Karyawan Koperasi Air Kehidupan Diduga Melanggar Undang-Undang

Kandis,kompasriau-Kendati pegawai pengawas ketenagakerjaan Pemerintah Propinsi Riau telah melakukan pembinaan kepada pengusaha Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) di Desa Sam-Sam, agar pemutusan kerja (PHK) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri (PHI), namun pihak managemen K.A.K masih melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan diduga tanpa mengacu kepada undang-undang nomor: 13 tahun 2003 pasal 150 S/d pasal 155.

Hal tersebut dikatakan ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI), Indra Sinulingga dan kawan-kawanya kepada awak media ini di kantor Kompas Riau, Sabtu (10/6/2017).

“Pemutusan hubungan kerja diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa tidak boleh dilakukan PHK sebelum memperoleh penetapan dari PHI,”ujar Indra.

Dalam hal mutasi terhadap pengurus dan anggota SPPI diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa mutasi dapat dilakukan perusahaan dengan tidak merugikan hak-hak sebelumnya.

Menurut Indra, SPPI telah membuat surat keberatan atas mutasi dan panggilan kerja permasalahan sepihak serta demosi yang dilakukan oleh pihak managemen koperasi air kehidupan terhadap beberapa pengurus dan anggota PUK SPPI K.A.K.

“Berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Tetapi tindakan mutasi sekaligus demosi yang dilakukan oleh pihak managemen KAK, disinyalir tindakan anti serikat bentuk daripada menghalang-halangi kebebasan berserikat serta upaya “pemberangusan SPPI dari perkebunan K.A.K secara sistematis, masif dan bersetruktur,’”tegas Indra.

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 benar mutasi adalah hak daripada perusahaan dapat dilakukan terhadap pekerja dengan tidak mengurangi hak-hak sebelumnya.

“Namun perlu saya sampaikan kepada pihak managemen koperasi air kehidupan, bahwa kebebasan berserikat diatur di dalam undang-undang nomor 21 tahun 2000 pasal 28 huruf a,b,c dan d. Untuk itu, kita minta kepada oknum senior manager koperasi air kehidupan di Desa Sam-Sam, agar tidak membuat statement atau tanggapannya di media massa tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,”tegas Indra.

Pasalnya, bahwa pada tanggal 9 Juni 2017,  oknum senior manager koperasi air kehidupan membuat tanggapannya di salah satu media, bahwa mutasi dan PHK karyawan koperasi air kehidupan sesuai prosedur.

“Padahal Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau telah membuat surat kepada pimpinan koperasi air kehidupan, bahwa PHK tidak boleh dilakukan pihak koperasi air kehidupan sebelum adanya penetapan dari PHI, tetapi pihak menagemen K.A.K melakukan PHK karyawan diduga melanggar undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 150 sampai dengan pasal 155,”ungkap Indra.

Bahkan menurut Indra, sejak berdirinya PUK SPPI K.A.K hanya anggota dan pengurus SPPI yang selalu terkena alasan mutasi, sementara karyawan/pekerja K.A.K lainnya yang bukan anggota SPPI tidak pernah terkena imbas mutasi. “Kami lihat disinyalir sebagai alasan untuk membungkam sekaligus memberantas SPPI di lingkungan koperasi air kehidupan di Desa Sam-Sam,”ujar Indra.

Selain itu, menurut Jakiman, selama ini upah minimum sektor pertanian (UMSP) yang dibayar pihak managemen koperasi air kehidupan kepada karyawannya hanya sebesar 1.300.000,- setiap bulannya.

“Saya sudah 20 tahun bekerja di koperasi air kehidupan, tetapi saya bekerja sebagai mandor transport di koperasi air kehidupan hanya menerima upah minimum sebesar Rp. 1.300.000,-.,”ujar Jakiman.

Menurut Sakiman, tindakan mutasi sepihak yang dilakukan oleh pihak managemen koperasi air kehidupan terhadap sejumlah karyawannya disinyalir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mutasi dilakukan merugikan hak-hak yang sebelumnya.

Ketika ditanya, apakah karyawan koperasi air kehidupan sudah mengikuti program BPJS Kesehatan.? Dikatakan Jakiman, berdasarkan data-data dari BPJS kesehatan hanya berjumlah 250 orang pekerja koperasi air kehidupan yang mengikuti program BPJS kesehatan.

“Dari 700 orang karyawan perkebunan koperasi air kehidupan, tetapi hanya berjumlah 250 orang karyawan yang terdaftar sesuai data di kantor BPJS kesehatan,”ujar Jakiman.

Hingga saat ini, Kepala PK Koperasi Air Kehidupan, Lamhot Sitohang, ketika berulang kali dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS) ke nomor tetepon genggamnya 0852656756…., belum ada tanggapan atau penjelasan.

Begitu juga Direktur Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, guna dimintai tanggapannya terkait kasus tersebut, namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.***(Kriston).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *