Gaji Pokok Mandor Di Koperasi Air Kehidupan Sebesar Rp. 1.380.330

FB_IMG_1497144705484Kandis,kompasriau-Gaji pokok karyawan tetap seorang mandor di Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis sebesar Rp. 1.380.330,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan. Hal itu diungkapkan Jakiman Situmorang dan kawan-kawanya kepada awak media ini di kantor Kompas Riau, Sabtu (10/6/2017).

Berdasarkan data-data akurat karyawan tetap, bahwa jabatan mekanik di koperasi air kehidupan menerima gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 1.380.330,-. Bahkan puluhan karyawan tetap di koperasi air kehidupan hanya menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.380.330,- setiap bulan.

“Saya sudah 20 tahun bekerja di koperasi air kehidupan itu. Jadi saya banyak tahu, bahwa gaji mandor, karyawan tetap di koperasi air kehidupan itu hanya sebesar Rp. 1.380.330,-,”ungkap Jakiman Situmorang.

Jakiman Situmorang dan kawan-kawannya sangat berharap kepada pihak-pihak yang berkompoten di propinsi Riau untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap upah minimum sektor pertanian (UMSP) di lingkungan koperasi air kehidupan di Desa Sam-Sam tersebut, karena pihak managemen koperasi air kehidupan disinyalir belum melaksanakan upah minimum sektor pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah propinsi Riau.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Perkerja Perjuangan Indonesia (SPPI), Indra Sinulingga membenarkan gaji pokok karyawan jabatan mandor dan karyawan tetap di lingkungan koperasi air kehidupan sebesar Rp. 1380.330,-.

“Maka kami pengurus dan anggota SPPI melakukan aksi demo secara damai dan mendapat izin resmi dari Kasat Intelkam Polres Siak, AKP Nusirwan SH, pada tanggal 14 Maret 2017, di areal kebun dan kantor operasional koperasi air kehidupan, untuk meminta semua tindakan “intimidasi dan upaya union busting” yang diduga dilakukan oleh oknum petinggi koperasi air kehidupan terhadap anggota SPPI sebagai karyawan tetap di koperasi air kehidupan dihentikan dan membatalkan mutasi dan PHK terhadap karyawan tetap, karena tindakan PHK dan mutasi yang dilakukan oknum petinggi K.A.K diduga membungkam sekaligus memberangus serikat pekerja perjuangan Indonesia di Kandis,”ungkap Indra kepada awak media ini di kantor Kompas Riau, Sabtu (10/6/2017).

Anehnya menurut Indra, kendati pegawai pengawas ketenagakerjaan Pemerintah Propinsi Riau telah melakukan pembinaan kepada pengusaha Koperasi Air Kehidupan di Desa Sam-Sam, agar pemutusan kerja (PHK) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri (PHI), namun pihak managemen K.A.K masih melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan diduga tidak mengacu kepada undang-undang nomor: 13 tahun 2003 pasal 150 S/d pasal 155.

 “Pemutusan hubungan kerja sudah diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa tidak boleh dilakukan PHK sebelum memperoleh penetapan dari PHI,”terang Indra.

Dalam hal mutasi terhadap pengurus dan anggota SPPI diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa mutasi dapat dilakukan perusahaan dengan tidak merugikan hak-hak sebelumnya.

Menurut Indra, pengurus SPPI telah membuat surat keberatan atas mutasi dan panggilan kerja permasalahan sepihak serta demosi yang dilakukan oleh pihak managemen koperasi air kehidupan terhadap beberapa pengurus dan anggota PUK SPPI K.A.K.

“Berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Tetapi tindakan mutasi sekaligus demosi yang diduga dilakukan oleh pihak managemen KAK, disinyalir tindakan anti serikat bentuk menghalang-halangi kebebasan berserikat serta upaya “pemberangusan SPPI dari perkebunan K.A.K secara sistematis, masif dan bersetruktur,’”tegas Indra.

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 benar mutasi adalah hak daripada perusahaan dapat dilakukan terhadap pekerja dengan tidak mengurangi hak-hak sebelumnya.

“Namun, perlu saya sampaikan kepada pihak managemen koperasi air kehidupan, bahwa kebebasan berserikat diatur di dalam undang-undang nomor 21 tahun 2000 pasal 28 huruf a,b,c dan d. Untuk itu, kita minta kepada senior manager koperasi air kehidupan di Desa Sam-Sam, agar tidak membuat statement atau tanggapannya di media massa tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,”tegas Indra.

Karena pada tanggal 9 Juni 2017, senior manager koperasi air kehidupan, Ir Harianto Siburian membuat tanggapannya atau statement di salah satu media, bahwa mutasi dan PHK karyawan koperasi air kehidupan sesuai prosedur.

“Oknum wartawan yang menulis statement senior manager, Ir Harianto di salah satu media itu tidak pernah konfirmasi kepada kami sebagai pengurus SPPI, padahal Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau telah membuat surat kepada pimpinan koperasi air kehidupan, bahwa PHK tidak boleh dilakukan pihak koperasi air kehidupan sebelum adanya penetapan dari PHI, tetapi pihak menagemen K.A.K melakukan PHK karyawan diduga melanggar undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 150 sampai dengan pasal 155,”ungkap Indra.

Bahkan menurut Indra, sejak berdirinya PUK SPPI K.A.K hanya anggota dan pengurus SPPI yang selalu terkena alasan mutasi, sementara karyawan/pekerja K.A.K lainnya yang bukan anggota SPPI tidak pernah terkena imbas mutasi. “Kami lihat disinyalir sebagai alasan untuk membungkam sekaligus memberantas SPPI di lingkungan koperasi air kehidupan di Desa Sam-Sam,”keluh Indra.

Hingga saat ini, Kepala PK Koperasi Air Kehidupan, Lamhot Sitohang, ketika berulang kali dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS) ke nomor tetepon genggamnya 0852656756…., namun belum ada tanggapan atau penjelasan.

Begitu juga Direktur Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, kendati sudah diupayakan konfimasi minta tanggapannya via telepon dengan nomor 081123348….., terkait kasus tersebut, namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.***(Kriston).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *