Kasus Transaksi Ilegal Di RSUD Mandau Bakal Dilapor Ke Menteri

IMG-20170614-WA0004Direktur RSUD Mandau Masih Bungkam Soal Dugaan Transaksi Ilegal Di RSUD Kecamatan Mandau.

Bengkalis-Mandau,kompasriau-Dugaan transaksi ilegal di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Mandau bakal dilapor ke Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Propinsi Riau. Pasalnya, kepala labor RSUD Kecamatan Mandau membenarkan adanya  3 (tiga) kwitansi penjualan darah dikeluarkan oleh petugas RSUD Kecamatan Mandau tanpa cap stempel dan kwitansi RSUD Kecamatan Mandau.

Jpeg
RSUD MANDAU

Menurut Ismani, biaya sebesar Rp. 960.000, (sembilan ratus enam puluh ribu), yang tertera di dalam 3 kwitansi tersebut dipakai untuk biaya pencarian darah dan biaya pemeriksaan siap pakai darah.

Ketika ditanya, kenapa ada 3 kwitansi diberikan kepada pasien tanpa adanya stempel dan kwitansi dari RSUD Kecamatan Mandau.? Dijawab Ismani, “Benar kwitansi itu bukan kwitansi RSUD Mandau. Mungkin itulah kelalaian saya. Nanti kedepannya akan kita perbaiki,”kilah Ismani.

Dijelaskan Ismani, setiap ada pasien yang membutuhkan darah bisa mengambil darah di RSUD Kecamatan Mandau, namun harus diganti BHP (barang habis pakai).

“Karena bukan semua darah langsung bisa pakai pasien, tetapi dalam pemeriksaan semua darah banyak prosesnya, karena setiap darah yang masuk ke RSUD Kecamatan Mandau harus kita periksa dulu. Jadi kita tidak ada jual darah,”tegas Ismani via telepon genggamnya kepada awak media ini.

Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hukum di Duri, A.Sitompul, SH mengatakan sudah saatnya kasus RSUD Kecamatan Mandau ini dilaporkan kepada kementerian kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Propinsi Riau, agar pihak kementerian kesehatan melakukan pemeriksaan khusus secara menyeluruh terhadap kinerja petugas di lingkungan RSUD Kecamatan Mandau.

“Termasuk untuk mengaudit belanja obat dari sejumlah pasien, kita harapkan petugas yang berkompeten untuk melakukan audit setiap belanja obat, uang BLUD, dan APBD dari tahun 2016, sehingga dana yang tercurah di RSUD Mandau tidak salah sasaran,”tandas A.Sitompul.

Selain itu, A.Sitompul berharap kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan transaksi ilegal tersebut.

“Kita minta kepada pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus 3 kwitansi penjualan darah tanpa kwitansi dari RSUD Mandau itu. Termasuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan APBD yang disalurkan ke RSUD Mandau,”ujarnya.

Selain itu, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin diminta melakukan tindakan hukum terhadap oknum petugas labor pembuat kwitansi di luar kasir dugaan  transaksi ilegal di lingkungan RSUD Kecamatan Mandau tersebut.

“Kuat dugaan terjadi transaksi ilegal penjualan darah 3 kantong dengan harga Rp. 960.000,- di RSUD Mandau. Kwitansi itu diberikan kepada pasien diduga tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan pola tarif di RSUD. Untuk itu kita minta kepada Bupati Bengkalis dan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan hukum kepada oknum petugas labor RSUD yang membuat kwitansi itu,”tegas A.Sitompul.

Pasalnya menurut A.Sitompul,  3 kwitansi di luar kasir RSUD Mandau diberikan kepada pasien berinisial N.M, diduga tidak sesuai dengan SOP dan harganya sebesar Rp.320.000,perkantong.

Ketika hal tersebut berulang kali dikonfirmasi kepada Direktur RSUD Kecamatan Mandau, dr. Ersan, melalui telepon genggam, namun hingga berita ini dimuat belum ada tanggapannya. Ketika diupayakan untuk menemuinya ke ruang kerjanya di RSUD Mandau, Senin (12/6/2017), menurut salah seorang security, Direktur RSUD Mandau tidak berada di tempat.

Kemudian ketika diupayakan untuk memenui Bagian Humas RSUD Mandau, guna konfirmasi, Senin (12/6/2017), menurut staff Humas, Ridho, humas sedang mengikuti rapat.***(Red).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *