LPPLHR Soroti Sengketa Lahan Dalam Kawasan Hutan Rantau Bais

0
202

Rokan Hilir,Kompasriau-Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara Winaraya dengan Dewi Maya Tanjung, yang disebut-sebut di dalam kawasan hutan di Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir, mendapat tanggapan dari  para pemerhati hutan Riau. Pasalnya. pembukaan lahan kawasan hutan yang berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit milik Dewi Maya Tanjung dan Winaraya yang nota bene adalah pengusaha yang berasal dari Sumatera Utara.

Ironisnya, lahan perkebunan kelapa sawit milik Dewi Maya Tanjung dan Winaraya diduga tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia.

Terkait kawasan hutan tersebut, MK. Tambunan sebagai Ketua Umum Lembaga Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup Riau (LPPHRI) yang juga Pemerhati kawasan hutan Riau, ketika dimintai tanggapannya, Kamis (15/06/2017), mengapresiasi Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain yang telah menurunkan petugas dari satuan Brimob Polda Riau ke lokasi yang dipersengketakan tersebut.

“Mengutip keterangan pers Kapolda Riau pada awak media, agar kedua belah pihak memperdatakan kasus sengketa kebun sawit tersebut ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir, supaya kasus tersebut menjadi terang-bederang, apakah yang bersengketa itu memiliki hak kepemilikan tanah, padahal lahan perkebunan kelapa sawit tersebut masih kawasan hutan lindung. Memang untuk membuktikannya jalan satu-satunya ke Pengadilan. “Terima kasih pak Kapolda Riau atas pengamanan dan meminta para pihak memperdatakan kasus tersebut ke pengadilan,”ujar MK.Tambunan kepada awak media ini.

Dikatakan MK.Tambunan, bilamana kasus sengketa lahan kebun sawit antara Winaraya dengan Dewi Maya Tanjung diperdatakan ke Pengadilan, tentu bakalan berbuntut panjang. “Namun pertanyaannya apakah berani para pihak yang bersengketa atau kuasanya memperdatakan sengketa kebun sawit yang masih dalam kawasan hutan tersebut ke Pengadilan, sementara pembukaan lahan kebun sawit yang dilakukan para pihak yang bersengketa itu tidak ada izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK,”ungkap MK.Tambunan.

Lanjutnya, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dari Kementerian LHK RI adalah pidana, sesuai fakta dilapangan  dasar kepemilikan lahan yang diperlihatkan para pihak yang bersengketa sebatas SKT kepala Desa Rantau Bais dan akta notaris Nomor 3.

Berdasarkan surat Menteri Kehutanan  RI Nomor:S.95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 ditujukan kepada Gubernur Riau perihal tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural disebutkan pada point 1, butir huruf d,  Hasil Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat  Menteri Kehutanan dengan Komisi IV DPR-RI, tanggal 22 Februari 2010, bahwa Komisi IV DPR-RI meminta  Kementerian Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan pengguna kawasan hutan yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan Undang-Undang nomor:41 tahun 1999 dan point 2, butir d, dan melakukan ekspose hasil inventarisasi dihadapan para penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung dan Menteri Kehutanan RI, yang  ditandatangani  oleh Zulkifli Hasan.

Menurut MK Tambunan, bilamana kasus tersebut diajukan perkara perdatanya ke Pengadilan “ibarat makan sibuah mala kama”, bagi yang bersengketa, karena hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut akan mempertanyakan riwayat tanah terkait pembuktian legal tidaknya pembukaan perkebunan kelapa sawit yang masih dalam kawasan hutan.

“Hakimnya nanti akan meminta para pihak yang bersengketa  menghadirkan saksi ahli dari pihak Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan  dan mempertanyakan dasar penguasaan lahan yang telah dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit itu apakah ada izin pelepasan, atau tidak,”ujar MK.Tambunan.

“Untuk itu, Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain diharapkan mengusut tuntas kasus tersebut dan memanggil para pihak yang bersengketa dan memanggil yang menerbitkan surat yang melegalkan kawasan hutan tersebut dijadikan perkebunan kelapa sawit,”imbuh MK.Tambunan.

Sementara Dewi Maya Tanjung, ketika diupayakan konfirmasi via telepon genggam, Kamis (15/06/2017), terkait pembukaan kawasan hutan tersebut, namun hingga berita ini dikirim ke redaksi belum ada tanggapannya.

Menurut sumber, sejak Dewi Maya Tanjung  menjadi  daftar pencarian orang (DPO)  Polda Sumut,  Dewi Maya Tanjung tidak pernah kelihatan lagi datang ke kebunnya di Rantau Bais itu.*** (S.Purba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here