Utusan CV Ruban Akui Pembangunan Gedung KNPI Bengkalis Banyak Masalah

P_20170616_154215_1_pBengkalis,kompasriau-Merasa prihatin atas dugaan terjadinya unsur kesengajaan dalam perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan  informasi yang dialami para Jurnalis diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, membuat belasan para kuli tinta atau wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik termasuk aktivis LSM di daerah setempat bergerak cepat membangun solidaritas Pers-LSM mengungkap kebenaran modus dugaan perkara korupsi, termasuk kasus lain yang dinilai merujuk pada penzholiman terhadap masyarakat.                    

Dalam kurun seminggu terakhir, dua sumber berita wartawan media online di Provinsi Riau sekaligus media berazam.com dibawah Pemimpin Umum/Penanggungjawab, Syafriadi yang juga mantan ketua SPS Cabang Riau, bersama media  riausky.com dibawah Pemimpin Umum/Penanggungjawab, Buddy Syafwan, dikabarkan telah dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, atas tuduhan  pencemaran nama baik organisasi, pimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bengkalis serta menyebarkan berita fitnah dan menebar ujaran kebencian atau hate speech di media sosial.

Selain isi sumber berita yang dimuat media berazam.com dan media riausky.com terbitan Pekanbaru-Riau yang kabarnya telah dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Riau tersebut, 5 pemilik akun media sosial (Medsos) Facebook lain turut dilaporkan, karena diduga telah melakukan perbuatan yang sama.

Bahkan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bengkalis pun, juga melakukan aksi damai di Mapolda Riau, Senin (12/06/2017),  terkait pemberitaan media yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan proyek peningkatan dan rehabilitasi gedung KNPI Kecamatan Bengkalis Provinsi Riau dengan biaya APBD senilai Rp1. 890.624.000 atau sebesar Rp1,8 miliar lebih pada tahun 2016 lalu.

Atas tindakan pelaporan dibarengi dengan aksi damai atau unjuk rasa di Polda Riau, terkait tuduhan penyebaran berita fitnah terutama yang dialamatkan pada karya Jurnalis/Wartawan kedua media online tersebut, membuat para Jurnalis media cetak, elektronik termasuk elemen LSM, merasa prihatin.

Karena undang-undang pokok Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang merupakan lex specialis, diduga tidak berlaku bagi para oknum-oknum tertentu termasuk undang-undang dasar, terutama pasal 28 dan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan  informasi.

Kemudian pada hari Jum’at (16/06/2017) lalu, belasan jurnalis/wartawan dari berbagai media cetak, elektronik dan LSM (Solidaritas Pers-LSM) melakukan peninjauan lapangan di lokasi pekerjaan proyek pembangunan peningkatan dan rehabilitasi gedung KNPI, Kecamatan Bengkalis yang diduga sarat dengan kepentingan dan tindak pidana penyimpangan tersebut.

Rekasi nyata peninjauan kondisi pembangunan gedung KNPI, Kecamatan Bengkalis tersebut dilakukan, guna menguatkan bahan bukti tindak lanjut informasi/pelaporan resmi yang akan diteruskan solidaritas lembaga Pers-LSM ke pihak lembaga hukum dan kepada instansi terkait lainnya pekan depan, dan diperkuat dengan pernyataan yang fatal dari salah satu utusan rekanan kontraktor CV. Ruban kepada wartawan dan LSM KPK disalah satu kafe di kota Kabupaten Bengkalis, Kamis (15/06/2017) malam.

Lembaga Kepolisian yang membidangi tindak pidana korupsi (Tipikor) di Polres Bengkalis, Polda Riau, Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Kejati Riau yang telah menerima informasi penyimpangan lewat media massa mengenai dugaan penyelewengan keuangan daerah dan negara terhadap pembangunan proyek pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi gedung KNPI Kecamatan Bengkalis dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada tahun 2016, diminta untuk memanggil KPA, PPTK dan kontraktor proyek tersebut.

Pemanggilan dan pemeriksaan untuk dimintai keterangan perlu dilakukan untuk menambah informasi, data dan bukti mengenai adanya dugaan penyelewengan dalam proyek milik negara dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

“Aparat Kepolisian dan Kejaksaan harus segera memanggil kontraktor CV. Ruban, Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, PPTK dan pihak lain yang dicurigai ikut terlibat, untuk mengetahui apakah pembangunan proyek tersebut telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditetapkan atau tidak,”kata Yulifarisna yang tergabung dalam solidaritas Pers, Jum’at (16/06/2017).

Dimana berdasarkan penelusuran yang dilakukan Solidaritas Pers-LSM dalam proyek tersebut banyak kejanggalan, diantaranya tidak dibangun rumah jaga type 45, tower air yang bagian penting seharusnya dilakukan pekerjaannya.

Demikian paving blok yang semesti pekerjaanya harus sesuai dengan perencanaan dan RAB, bukan sekedar disiram atau ditutup dengan menggunakan butiran pasir, sehingga pembangunannya tidak seperti kondisi yang terlihat saat ini dilapangan telah mengalami kemiringan, turun dan lain sebagainya.

Selain itu, volume pekerjaan pagar bangunan, atap dan dinding bangunan gedung mestinya sesuai dengan kententuan kontrak/RAB, dan jangan terindikasi dibangun asal jadi dan sembraut.

Kejanggalan lain, dalam pelaksanaan proyek milik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun anggaran 2016 lalu tersebut, perusahan CV. Ruban selaku perusahaan yang dianggap sebagai pemenang tender oleh ULP Kabupaten Bengkalis, diduga belum memiliki SBU.

Sebab dari bukti data konkrit yang diperoleh oleh solidaritas Pers-LSM, diketahui tanggal penerbitan keluarnya SBU perusahaan CV. Ruban, diduga tanggal 30 Agustus 2016 yang bersamaan dengan tanggal masuknya tempo penawaran tender, yakni tanggal 30 Agustus 2016 juga.

Menyikapi kondisi gedung KNPI Kecamatan Bengkalis yang pembangunannya diduga sarat kepentingan dan penyimpangan pada tahun anggaran 2016 lalu tersebut, salah satu dari utusan pengusaha CV. Ruban yang tidak ditulis jati dirinya kepada sejumlah wartawan, Kamis (15/06/2017) malam mengakui bahwa proyek yang dibangunnya itu memang banyak masalah, karena ada campur tangan salah satu oknum politikus dari anggota DPRD Bengkalis aktif yang juga pengurus salah satu organisasi pemuda.

“Saya minta dibantu dalam masalah pembangunan gedung KNPI Bengkalis itu, sebab untung yang kami dapat di proyek itu tahun kemaren, banyak masuk sama pengurus organisasi atau anggota dewan seperti yang saya katakan tadi pak. Makanya saya heran, kok berita teman-teman wartawan di media hari itu kok dilaporkan ke Polisi. Tentu dengan ulah mereka melaporkan wartawan seperti itu, ujung-ujungnya saya juga yang kopak dibuat polisi itu nanti,’keluhnya kepada sejumlah awak media.

Menurutnya, kalau masalah seperti ini penyelesaiannya mau dicari, bukan harus melapor dan demo seperti yang tejadi di Polda kemarin itu. “Kita atau saya sebagai orang masyarakat biasa saja, saya paham dan membaca undang-undang wartawan itu. Makanya saya bilang dan berpikir, kalau ada masalah seperti ini, tak boleh ditutupi dengan cara unjuk rasa seperti itu. Karena masalahnya ada terjadi, tak boleh kita tutupin,”ucapnya dengan nada kesal.

Namun ketika wartawan bertanya soal RAB proyek dan dugaan keterlibatan salah satu oknum DPRD Bengkalis aktif dan pengurus organisasi di dalamnya? “Kalau proyek di Bengkalis ini setiap tahunnya, tentu kita di masyarakat ini sudah paham dan tahu siapa mereka pak,”ungkapnya menjawab wartawan.

Proyek yang saya kerjakan itu di KNPI, perusahaannya berasal dari Dumai. Kalau tak ada lobi dari awal yang meminta proyeknya itu dikerjakan, saya tak berani ikut lelang. Sebab paket proyek seperti itu sudah duluan ada sentingan, “katanya lagi.

Menyikapi hal ini, via hendphon Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA proyek KNPI Bengkalis tahun 2016 lalu tersebut yang disebut dikomandoi H. Ngawidi saat dihubungi wartawan belum ada dijawabannya.

Demikian ketua KNPI Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan yang juga merupakan anggota DPRD Bengkalis, yang marak diberitakan media massa akhir-akhir ini telah melaporkan dua (2) wartawan media online dan 5 pemilik akun media sosial (Medsos) Facebook ke Polda Riau terkait tuduhan muatan penyebaran berita fitnah dan menebar ujaran kebencian, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan via hendphon miliknya, namun hingga kabar ini dimuat, nomor telepon genggamnya belum aktif.

Namun untuk menindak lanjuti penyelewengan yang diduga mengarah pada potensi kerugian keuangan daerah dan negara dalam proyek pembangunan peningkatan dan rehabilitasi gedung KNPI, Kecamatan Bengkalis tahun 2016 tersebut, solidaratis Pers-LSM di Kabupaten Bengkali, secara resmi sekapat bertindak  melaporkan kasus proyek tersebut pekan depan kepihak Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan BPKP RI.

Terkait adanya unsur perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebar luaskan  informasi yang dialami wartawan/Jurnalis dua media online, akan ditindaklanjuti organisasi Pers dari FPII atau Forum Pers Independen Indonesia wilayah Provinsi Riau, untuk diteruskan ke beberapa lembaga hukum di Pekanbaru-Riau dan lembaga terkait lainnya di Jakarta, “kata Sekretaris General FPII Wilayah Riau, Sarwan Kelana, saat dihubungi awak media, Sabtu (17/06/2017) di Pekanbaru. ***(Irul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *