Dian Anggara Situmorang Bungkam Soal Izin PKS Dan Kebun Seluas 4500 Ha

KARYAWAN KAK
Korban pengosongan rumah secara paksa.

Kandis,kompasriau-Pimpinan perkebunan Koperasi Air Kehidupan (KAK), Dian Anggara Situmorang dan Senior Manager, Ir Harianto Siburian masih memilih bungkam soal perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mutiara Samsam Kandis dan perizinan perkebunan koperasi air kehidupan seluas 4500, yang terletak di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau.

Kendati awak media ini telah upayakan berulang kali konfirmasi kepada ke dua pimpinan perkebunan KAK tersebut melalui telepon genggamnya maupun konfirmasi secara tertulis, namun sampai saat ini, Dian Anggara Situmorang dan Ir.Harianto Siburian masih memilih bungkam soal perizinan PKS dan lahan perkebunan tersebut.

IMG-20170605-WA0001
Dianto Karyawan KAK korban dugaan pengeroyokan sekelompok “preman”.

Terkait hal tersebut, sejumlah awak media dan pengurus LSM di Propinsi Riau menduga bahwa PKS Mutiara Samsam Kandis dan lahan perkebunan koperasi air kehidupan tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah. Pasalnya menurut sejumlah karyawan KAK, bahwa lahan perkebunan koperasi air kehidupan tersebut diduga berada di dalam kawasan hutan lindung.

“Kuat dugaan bahwa operasional PKS dan perkabunan Koperasi Air Kehidupan dilindungi oknum aparat yang sangat berpengaruh di Pekanbaru dan Jakarta, karena kendati sudah terjadi dugaan perampasan barang-barang karyawannya, dan dugaan pelecehan seksual dihadapan anak-anak yang masih dibawah umur di perkebunan itu, namun sampai saat ini, sejumlah anak-anak yang masih trauma belum juga mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Untuk itu, kita minta kepada Kapolda Riau untuk melakukan pengusutan tuntas kasus tersebut,”tandas J.Situmeang yang diamini sejumlah pengurus LSM kepada awak media ini, Senin (19/6/2017).

Menurut J.Situmeang, pada tanggal 12 Juni 2017, tim dari Intelkam Polda Riau sudah turun ke daerah Kandis terkait dugaan pengosongan rumah karyawan secara paksa tersebut, namun tim dari Polda tersebut tidak turun langsung untuk melihat kondisi para korban trauma anak-anak di perkebunan KAK itu, tetapi tim dari Polda Riau hanya singgah di salah satu kedai kopi untuk wawancara kepada ketua SPPI, Indra Gunawan dan 2 orang karyawan KAK korban PHK sepihak.

“Terus terang kami heran, kenapa tim dari Intelkam Polda Riau itu tidak turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi ibu-ibu dan anak-anak karyawan yang masih trauma, padahal anak-anak korban pengosongan rumah itu masih dibawah umur,”ungkap J.Situmeang dengan nada prihatin.

Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain, ketika dikonfimasi awak media ini via WhatsApp, Kamis (15/6/2017), terkait turunnya tim dari intelkam Polda Riau tersebut, namun sampai saat ini belum ada tanggapannya.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa pihak perkebunan KAK bersama sekelompok “preman” diduga melakukan perampasan barang-barang milik karyawannya pada saat melakukan pengosongan rumah karyawannya, pada tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 9.00 Wib.

Menurut Ketua DPP Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-SPPI), Indra Gunawan, kendati 4 (empat) rumah karyawan KAK tersebut sudah bekerja selama 5 tahun menjadi karyawan tetap di perkebunan KAK, namun, pihak Koperasi Air Kehidupan, diduga bersama sekelompok “preman” sekitar 50 orang melakukan mengosongkan rumah karyawan bernama Mangandar Malango secara paksa.

Seluruh barang-barang dan satu unit sepeda motor dibawa keluar dari dalam rumah tersebut. Setelah itu, sekelompok “preman” menuju rumah karyawan bernama Ramauli Silalahi untuk mengosongkan rumahnya dan membawa barang-barangnya keluar dari perkebunan Koperasi Air Kehidupan.

Begitu juga rumah karyawan bernama Jakiman Situmorang dan Sandra Hutabarat diduga secara paksa melakukan pengosongan rumahnya yang dipimpin langsung oleh M.Samosir. Tindakan pengosongan rumah karyawan tersebut disaksikan 2 orang anggota TNI dan anggota Kepolisian.

Salah seorang karyawan bernama Dianto, pada tanggal 2 Juni 2017, melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap dirinya pada saat pelaksanaan pengosongan rumah karyawan korban PHK Koperasi Air Kehidupan, namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan tersebut.

Menurut Indra Gunawan, terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap Dianto, karena karyawan perkebunan KAK meminta haknya sesuai Undang-Undang ketenagakerjaan, karena pihak perkebunan koperasi air kehidupan hingga saat ini tidak memberi pesangon kepada karyawannya sesuai Undang-Undang ketenagakerjaan. “Pelapor mengalami luka robek pada alis matanya,”ujar Indra Gunawan.***(Kriston).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *