Aktivis GMKI Riau Menyesalkan Adanya Sebagian Warga Menolak Pembangunan Rumah Ibadah

0
86

GMKI 1Pekanbaru,kompasriau-Aktivis GMKI Riau menyesalkan adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap pembangunan rumah Ibadah di kawasan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar–Provinsi Riau. Padahal keberadaan Gereja HKBP Pandau Permai tersebut sudah lebih 13 tahun berdiri dilokasi  tersebut, dan selama itu pula tidak pernah terjadi gejolak seperti ini.

“Kemungkinan besar ada dari beberapa kelompok masyarakat yang tidak senang dan lantas menolak  pembangunan rumah ibadah secara Permanen,”ungkap Larshen Simamora salah seorang Aktivis GMKI Riau yang hadir sekaligus meninjau situasi, Selasa, (20/06/2017).

Aktivis GMKI mendapatkan informasi dari rekan-rekannya pemuda dan mahasiswa Kristen yang berdomisili di daerah tersebut, melalui pesan siaran WhatsApp menyebut penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah di kawasan Kecamatan Siak Hulu.

“Tanpa basa-basi, mulai saat itu kami telah melakukan observasi dan investigasi berkenaan dengan masalah ini. Sampai pada kesimpulannya, bahwa penolakan tersebut berasal dari segelintir yang mengaku sekelompok orang perwakilan masyarakat setempat.  yang mengklaim bagian dari tokoh masyarakat setempat. Padahal Gereja HKBP Pandau Permai yang sebelumnya memang sudah ada, namun masih berdiri dengan kondisi bangunan masih bangunan papan. Kendati demikian, kami sangat mengharapkan agar ketegangan ini bisa segera usai, jangan lagi kita berkutat pada masalah ini terus,”tegas Larshen Simamora.

“Bangsa ini sudah jenuh dengan topik permasalahan Sara. Sudahilah ini semua. Ingat, kita ini sama-sama anak bangsa, sama-sama punya hak atas negeri ini. Republik ini tidak mengenal istilah Denominasi Mayoritas, maupun Tirani Minoritas. Negara kita bukan Negara Agama. Jadi jangan diperpanjang lagi,”tandas Larshen Simamora yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pemuda PGI Wilayah Riau.

Larshen beharap marilah bergandengan tangan. Semestinya yang mayoritas melindungi umat minoritas dan sebaliknya kaum minoritas menghargai umat mayoritas.

“Kalau hal itu bisa dilakukan, maka hal-hal semacam ini tidak akan terjadi. Permasalahan ini hanyalah sebatas urat syaraf saja. hal-hal spele dan kemungkinan ada beberapa oknum yang berselisih faham, dan berujung pada penolakan seperti ini. sebab, apabila dilihat dari status Gereja ini, baik itu aspek administrasi yang didalamnya termasuk dengan surat izin mendirikan bangunan, izin tertulis dari Pemerintah setempat, maupun persyaratan lainnya terkait dengan operasional rumah Peribadatan, kami melihat semuanya sudah lengkap,”ujar Larshen.

“Hal-hal yang berkaitan dengan aturan dan prinsip sudah dipenuhi dengan baik, bukan hanya itu, Pemerintah Kabupaten Kampar maupun Kanwil Kemenag Kampar saja sudah lama mengetahui keberadaan Gereja ini. jadi intinya, pokok persoalan ini hanyalah pada sekelompok orang saja. “wong Pembangunan yang dilakukan bukan dari awal, ini Pembangunan atas Bangunan yang lama, artinya Pembangunan dari bangunan non permanen ke bangunan yang permanen,”jelas Larshen Simamora.

“Pembangunan ini dilakukan hanya semata-mata agar menjadikan Gereja ini lebih baik lagi. Untuk dapat kita ketahui bersama, bahwa keberadaan Gereja ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat setempat, mengingat jumlah dan populasi masyarakat yang beragama Kristen di Daerah ini sudah begitu banyak, Kami sendiri ketika bulan lalu berkunjung ke kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, Kepala BPS tersebut langsung memaparkan perihal perkembangan masyarakat kampar yang beragama Kristen sudah begitu banyak,”ujar Larshen.

 Oleh karena itu, Larshen berharap kepada Pemerintah setempat, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kampar yang baru saja dilantik, untuk dapat lebih bijak dalam mengakomodir kebutuhan jasmani wabbilkhusus rohani bagi masyarakat Kabupaten Kampar, agar terwujudnya negeri serambi mekah yang berdaulat atas diri sendiri, menghormati sesama dan saling bergotong royong dalam membangun daerahnya.

Disamping itu, Larshen Simamora juga turut menyesalkan atas sikap dan respon dari para wakil rakyat, Ramos Teddy Sianturi (Anggota DPRD Riau Dapil Kampar), Maju Marpaung (Anggota DPRD Kampar),  yang sampai saat ini terlihat dingin-dingin saja. Apakah mereka tidak punya telinga. Seharusnya wakil rakyat yang telah duduk di kursi DPRD Kampar itu mencari solusi agar masalah ini cepat diselesaikan dengan baik, ”harap Aktivis GMKI dengan nada kesal atas insiden ini.

Larshen berharap sudah semestinya para wakil rakyat yang terkait  untuk dapat bijak dalam mendengar dan segera memperbaiki situasi tersebut. “Jangan lagi masyarakat bawah yang menjadi korban atas ketegangan dan kegaduhan yang selama ini dipertontonkan oleh para elite di negeri ini,”kritik Larshen Simamora mengahiri ucapannya.***(GMKI).

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here