H.Hasibuan SH Pertanyakan Kepemilikan Lahan Koperasi Air Kehidupan Seluas 4500 Hektar

Kandis,kompasriau-Praktisi Hukum, H. Hasibuan, SH mempertanyakan surat kepemilikan lahan koperasi air kehidupan (KAK) yang berada di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis. Pasalnya, dikabarkan berjumlah 41 karyawan tetap koperasi air kehidupan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa penetapan pengadilan hubungan industrial (PHI).

“Pada dasarnya kalau koperasi yang sudah berbadan hukum boleh menguasai lahan dengan cara pemilikannya harus para anggota yang terdaftar di koperasi. Kalau pemiliknya 1 (satu), maka harus berbentuk PT (perseroan terbatas). Kalau lahan koperasi milik pribadi, berarti sudah cacat hukum, karena pemiliknya harus para anggota dengan dibuktikan surat kepemilikan yang sah, seperti AJB, SKT,SHM dan SHGU dan foto copynya disimpan di koperasi,”pesan H. Hasibuan kepada awak media ini, Sabtu (24/6/2017).

Menurut H. Hasibuan, jika ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan sepihak, maka harus menggugat ke pengadilan hubungan industrial di Jalan Pepaya Pekanbaru-Riau.

“Kalau masalah pengosongan rumah karyawan sepihak boleh dilapor ke polsek setempat,”saran H. Hasibuan.

Kendati tim awak media ini sudah berupaya konfimasi kepada pimpinan Koperasi Air Kehidupan, Dian Anggara Situmorang dan Senior Manager, Ir Harianto Siburian, soal izin perkebunan KAK tersebut, namun sampai saat ini, Dian Anggara Situmorang dan Ir.Harianto Siburian masih memilih bungkam.

Menurut sejumlah karyawan korban PHK, bahwa lahan PT Dian Anggara Persada PKS Mutiara Samsam Kandis dan lahan perkebunan Koperasi Air Kehidupan seluas 4500 hektar diduga berada di dalam kawasan hutan lindung.

“Lahan perkebunan dan PKS Mutiara Samsam Kandis berada di dalam kawasan hutan lindung, karena kami sudah pernah cek di kantor Camat dan di kantor kepala Desa,”ungkap salah seorang kepala Dusun (kadus), Noveri yang dibenarkan sejumlah karyawan korban PHK kepada tim awak media ini.

Menurut Noveri, pada tahun 2015, pihak manajemen Koperasi Air Kehidupan pernah membuat surat keterangan “rekayasa”, bahwa di dalam lahan koperasi air kehidupan itu disebut seolah-olah ada dusun (perkampungan) yang berpenduduk sekitar 2600 Kepala Keluarga (KK), padahal kenyataannya di dalam lahan koperasi air kehidupan tersebut tidak pernah ada dusun.

“Surat keterangan dusun itu sengaja direkayasa untuk mengurus perizinan perkebunan koperasi itu ke Jakarta, karena beberapa orang ketua RT dan saya sebagai kepala dusun bekerja sebagai karyawan tetap di perkebunan itu,”ungkap Noveri kepada tim awak media ini.

Pengosongan rumah karyawan korban PHK sepihak.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa tindakan pihak koperasi air kehidupan bersama sekelompok “preman” untuk pengosongan rumah karyawan korban PHK sepihak tanpa penetapan PHI, tak berprikemanusiaan. Barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak karyawan, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga diduga dirampas dari dalam rumah karyawan korban PHK, dan dibuang begitu saja di Km 1 Jalan Libo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis, pada tanggal 2 Juni 2017.

41 orang karyawan perkebunan koperasi air kehidupan di PHK tanpa penetapan PHI dan tidak mendapat pesangon dari manajemen koperasi air kehidupan. Kemudian dilakukan tindakan pengosongan rumah para karyawan secara paksa oleh sekelompok “preman” dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur, yang disaksikan oleh anggota TNI dan anggota Kepolisian.

Aparat penegak hukum yang melihat  kejadian itu seakan berpihak kepada pihak pengusaha perkebunan KAK yang telah melakukan tindakan pengosongan terhadap rumah karyawannya secara paksa itu.

“Pihak KAK melakukan mengosongkan rumah kami, dan saya lihat di halaman rumah ada preman itu memegang pisau dan parang. Tindakan mereka tidak berprikemanusiaan, tega mengangkat barang-barang kami secara paksa dari dalam rumah, dan sampai saat ini, anak-anak kami masih trauma akibat tindakan mereka membawa barang-barang kami dan dibuang di libo Jaya,”ungkap R. Silalahi.***(Kriston).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *