Anak-Anak Karyawan KAK Korban PHK Terancam Tidak Mengikuti Kegiatan Belajar

0
19

IMG-20170609-WA0029Kandis,kompasriau-Anak-anak karyawan Koperasi Air Kehidupan (KAK) korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pengosongan rumah secara paksa di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, terancam  tidak mengikuti kegiatan proses belajar di sekolah. Pasalnya, barang-barang berharga seperti  ijazah, emas, pakaian, alat-alat sekolah anak-anak karyawan diduga dirampas dari dalam rumah dinas dan dibuang pihak KAK  bersama sekelompok “preman” di Km 1 Jalan Libo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis.

FB_IMG_1498218139020Hal tersebut diungkapkan oleh ketua Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-SPPI), Indra Gunawan kepada awak media ini, Kamis (29/6/2017).

“Tahun ajaran sekolah akan dimulai beberapa orang anak-anak karyawan korban PHK, IMG-20170622-WA0012namun seluruh kelengkapan sekolah anak-anak karyawan itu tidak ada lagi, karena sudah dibuang begitu saja oleh pihak koperasi air kehidupan. Oleh karena itu, kami sangat berhadap kepada pemerintah untuk memberi perhatian kepada anak-anak karyawan yang terancam tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah,”keluh Indra.

Soal proses hukum laporan polisi dugaan pelecehan seksual dan pengrusakan barang-barang karyawan, menurut Indra Gunawan, pihaknya akan terus pemantau dan mengikuti proses hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, karena menurut Kapolsek Kandis, perkembangan perkara tersebut sedang disiapkan administrasi untuk pelimpahan berkas perkara ke Polres Siak.

“Sebenarnya pelimpahan berkas dari polsek Kandis ke Polres Siak sangat membuat kami kecewa, karena perkara yang terjadi adalah murni kriminal biasa, dan pihak polsek kandis lebih mampu untuk menyelesaikannya sesuai kewenangan yang dimiliki. Sehingga timbul satu pertanyaan dari kami, apa urgensinya perkara yang terjadi sehingga kewenangan pihak Polsek Kandis seakan tidak cukup menanganinya. Tetapi mungkin itu hanya perasaan kami saja, namun kami tetap menghormati seluruh institusi hukum di daerah propinsi Riau, ”ucap Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, pihaknya sebagai wadah serikat pekerja perjuangan Indonesia mempunyai hak untuk menyampaikan persoalan ini ke instansi terkait ke Pemerintah Pusat, kalau proses hukum perkara dugaan pelecehan seksual dan pengrusakan barang-barang karyawan tersebut  tidak sesuai dengan aturan hukum yang yang berlaku.

“Kita akan sampaikan secara langsung kronologis kasus ini kepada instansi terkait di pusat, kalau ada oknum-oknum tertentu yang mencoba-coba membeking tindakan “ilegal” pihak koperasi air kehidupan itu,”tandas Indra.

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa tindakan pihak KAK bersama sekelompok “preman” untuk pengosongan rumah karyawan korban PHK sepihak tanpa penetapan PHI, tak berprikemanusiaan. Barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak karyawan, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga diduga dirampas dari dalam rumah karyawan korban PHK dan dibuang begitu saja di Km 1 Jalan Libo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis, pada tanggal 2 Juni 2017.

Menurut T.Hutabarat dan R.Silalahi, berjumlah 41 orang karyawan perkebunan KAK di PHK tanpa penetapan PHI dan tidak mendapat pesangon dari manajemen KAK. Kemudian dilakukan tindakan pengosongan rumah para karyawan  oleh sekelompok “preman” dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur, yang disaksikan oleh oknum anggota TNI dan anggota Kepolisian.

Aparat penegak hukum yang melihat  kejadian itu seakan berpihak kepada pihak pengusaha perkebunan KAK yang telah melakukan tindakan pengosongan terhadap rumah karyawannya secara paksa bersama rombongan “preman” itu.

“Pihak KAK melakukan mengosongkan rumah kami dan saya lihat di halaman rumah ada preman yang memegang pisau dan parang. Tindakan mereka tidak berprikemanusiaan, tega mengangkat barang-barang kami secara paksa dari dalam rumah dinas dan sampai saat ini, anak-anak kami masih trauma akibat tindakan mereka membawa barang-barang kami dan dibuang di libo Jaya,”ungkap R. Silalahi.

Ketika ditanya, dari mana anda tahu bahwa yang melakukan pengosongan rumah karyawan itu sekelompok preman.? Dikatakan R.Silalahi, selama ini  berjumlah sekitar 50 orang yang ikut mengosongkan rumah tersebut tidak pernah bekerja di perkebunan KAK.

“Sekelompok preman itu kami duga disuruh pihak KAK untuk melakukan mengeluarkan barang-barang kami dari dalam rumah, karena kami tidak pernah lihat sekelompok orang-orang itu bekerja di perkebunan koperasi air kehidupan ini,”ungkap R.Silalahi.

Menurut R.Silalahi, pihaknya  sudah melaporkan perampasan dan pengrusakan barang-barang dan dugaan pelecehan seksual tersebut kepada aparat penegak hukum. Laporan disampaikan ke Polsek Kandis sesuai surat tanda penerimaan laporan No.Pol: STPL/145/VI/2017/Riau/Res Siak/Sektor Kandis, namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

Lanjutnya, pada tanggal 12 Juni 2017, tim dari Intelkam Polda Riau sudah turun ke daerah Kandis terkait dugaan pengosongan rumah karyawan tersebut, namun tim dari Polda tersebut tidak turun langsung untuk melihat kondisi para korban trauma anak-anak di perkebunan KAK itu.

“Tim dari Intelkam Polda Riau itu tidak turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi ibu-ibu dan anak-anak kami yang masih trauma, mereka hanya ketemu di kedai kopi dengan ketua kami dan 2 orang  anggota SPPI,”ujar R.Silalahi.

Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain, ketika dikonfimasi awak media ini via pesan singkat (SMS), terkait turunnya tim dari intelkam Polda Riau tersebut, namun sampai saat ini belum ada tanggapannya.

Begitu juga, pimpinan Koperasi Air Kehidupan, Dian Anggara Situmorang dan Senior Manager Koperasi Air kehidupan, Ir Harianto Siburian, kendati sudah berulang kali dikonfirmasi awak media ini soal pengosongan karyawan korban PHK tersebut, namun hingga berita ini dimuat belum ada tanggapannya.

T.Hutabarat dan kawan-kawannya mengaku sangat prihatin atas musibah yang dialami karyawan KAK korban PHK sepihak dan dugaan korban “kekerasan, pelecehan seksual,  dan premanisme “ pada saat pengosongan rumah dinas karyawan KAK korban PHK sepihak, pada tanggal 2 Juni 2017.

Seluruh barang-barang rumah tangga, baju anak sekolah  dan barang-barang berharga seperti emas dirampas oleh sekelompok preman diduga suruhan oknum pihak perusahaan koperasi air kehidupan.

Berjumlah 5 orang anak-anak karyawan korban PHK itu trauma akibat pengosongan rumah karyawan secara paksa oleh sekelompok preman yang diduga sengaja didatangkan oleh pihak KAK untuk mengeluarkan barang-barang dan  alat-alat sekolah anak-anak karyawan.

Keluarga besar DPP serikat pekerja perjuangan terus memberi bantuan kepada keluarga korban PHK ini, karena kita sangat prihatin melihat kondisi anak-anak yang masih dibawah umur ini, karena barang-barang mereka dibuang begitu saja di daerah Libo Jaya.

Bahwa pengurus SPPI telah membuat surat keberatan atas mutasi dan panggilan kerja permasalahan sepihak serta demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen KAK beberapa pengurus dan anggota PUK SPPI KAK

Dijelaskan T.Hutabarat, berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Tetapi tindakan mutasi sekaligus demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen KAK, disinyalir tindakan anti serikat bentuk daripada menghalang-halangi kebebasan berserikat serta upaya “pemberangusan SPPI dari perkebunan KAK secara sistematis, masif dan bersetruktur.

Bahkan sejak berdirinya PUK SPPI K.A.K hanya anggota dan pengurus SPPI yang selalu terkena alasan mutasi, sementara karyawan/pekerja KAK lainnya yang bukan anggota SPPI tidak pernah terkena imbas mutasi.

Selain itu, salah seorang karyawan korban PHK bernama Jakiman mengakui selama ini upah minimum sektor pertanian (UMSP) yang dibayar pihak manajemen KAK kepada karyawannya hanya sebesar 1.300.000,- setiap bulannya.

“Saya sudah 20 tahun bekerja di koperasi air kehidupan, tetapi saya bekerja sebagai mandor di koperasi air kehidupan hanya menerima upah minimum sebesar Rp. 1.300.000,-.,”ucap Jakiman.

Menurut Sakiman, tindakan mutasi sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen KAK terhadap sejumlah karyawannya disinyalir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mutasi dilakukan merugikan hak-hak yang sebelumnya.

Ketika ditanya, apakah karyawan KAK sudah mengikuti program BPJS Kesehatan.? Dikatakan Jakiman, berdasarkan data-data dari BPJS kesehatan hanya berjumlah 250 orang pekerja koperasi air kehidupan yang mengikuti program BPJS kesehatan.

“Dari 700 orang karyawan perkebunan koperasi air kehidupan, tetapi hanya berjumlah 250 orang karyawan yang terdaftar sesuai data di kantor BPJS kesehatan,”ujar Jakiman.***(Kriston).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here