DPP SPPI Laporkan PT Ivomas Tunggal Soal PHK Sepihak

0
15

Siak,kompasriau-Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-SPPI), melaporkan PT Ivomas Tunggal Unit Ujung Tanjung Mill ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau terkait pemutusan hubungan kerja sepihak (PHK) terhadap 10 orang anggota pengurus SPPI dari 14 orang yang bekerja sebagai karyawan tetap di PT Ivomas Tunggal.

“PHK  sepihak yang dilakukan pihak Ivomas terhadap 10 orang karyawannya  bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur), perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat),”terang Ketua DPP SPPI, Indra Gunawan kepada awak media ini, Rabu (5/7/2017).

Lebih lanjut Indra menjelaskan, sesuai isi pasal 150 s/d 155 undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa pemutusan hubungan kerja wajib melalui penetapan dari lembaga penyelesain hubungan industrial (PHI).

“Tetapi pihak PT Ivomas Tunggal  melakukan PHK sepihak dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 150 sampai dengan  155 undang-undang nomor 13 tahun 2003, “tegas Indra.

Lanjutnya, PT Ivomas Tunggal  yang beroperasional di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau adalah anak perusahan PT Smart Tbk yang berindukan kepada GAR LTD yang berkedudukan di Singapura telah terdiri dari 10 kebun dan 3 Pabrik Kelapa Sawit, 1 (satu) unit perusahaan transport dan 1 unit riset dan 1 unit Workshop.

Pada tanggal 8 Maret 2013 telah berhasil meraih Sertivikat Ispo Perda satu dari 10 kebun sawit dari 9 perusahan yang ada di Indonesia. Visi pembangunan sawit berkelanjutan di Indonesia melalui Ispo adalah Azas taat pada semua kentuan yang berlaku”.

“Tetapi praktek di lapangan salah satu anak PT Smart Tbk, yaitu PT Ivomas Tunggal unit Ujung Tanjung melakukan PHK terhadap 14 orang karyawan, tanpa melalui mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 150 s/d 155, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan PHK  yang dilakukan oleh PT Ivomas Tunggal   batal demi hukum,”tegas Indra.

Menurut Indra, oleh karena hal itu, pihak DPP SPPI melaporkan dugaan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja, pelanggaran kebebasan berserikat,anti serikat, dan tindakan union busting terhadap serikat pekerja perjuangan Indonesia dan PHK masal sepihak tanpa penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang dilakukan oleh PT Ivomas Tunggal yang beroperasional di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

“Oleh karena itu, kami pengurus SPPI sangat berharap agar dugaan pelanggaran hukum ini ditindak lanjuti oleh pihak yang berkompoten di Dinas tenaga kerja propinsi Riau, demi tegaknya keadilan bagi para pekerja,”ucap Indra.

General Manager PT Ivomas Tunggal, Anas, ketika dikonfirmasi via pesan sngkat (SMS), terkait hal tersebut, namun hingga berita ini dimuat belum ada tanggapannya.***(Kriston).

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here