Bobrok Oknum Aparat Bakal Terkuak, “Bersekongkol Merusak Kawasan Hutan Seluas 4500 Hektar Di Siak”

0
150

IMG-20170704-WA0002Kandis,kompasriau-Bobrok oknum petinggi aparat penegak hukum bakal terkuak, “bersekongkol membuat dokumen palsu”untuk mengalihfungsi kawasan hutan seluas 4500 hektar menjadi perkebunan milik koperasi “siluman” di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau.

Bahkan oknum pemilik koperasi “siluman” di desa Sam-Sam disebut-sebut “kebal hukum” karena diduga dilindungi oknum aparat yang sangat berpengaruh di Jakarta.

IMG-20170705-WA0001Menurut sumber yang layak dipercaya di kantor DPRD Siak, bahwa oknum aparat penegak hukum di propinsi Riau diduga bersekongkol dengan oknum pemilik koperasi air kehidupan (KAK) atau Aek Natio Group untuk mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit milik KAK dan mendirikan pabrik kelapa sawit (PKS) di kawasan hutan dengan memakai persyaratan dokumen “palsu”.

IMG-20170622-WA0012“Kami sudah pernah melaporkan kasus lahan koperasi air kehidupan kepada aparat penegak hukum, tetapi sampai saat ini, operasional koperasi air kehidupan itu masih tetap lancar melakukan aktivitasnya di dalam kawasan hutan. Padahal kami berani sebagai saksi untuk membongkar kasus menguasai kawasan hutan di desa Sam-Sam itu, karena lahan perkebunan koperasi air kehidupan itu merupakan kawasan hutan,”ungkap sumber di kantor DPRD Siak sembari sambil memberikan satu bundel dokumen peta kawasan hutan kepada tim awak media ini, Selasa (4/7/2017).

KARYAWAN KAKKapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain, ketika dikonfirmasi awak media ini via pesan singkat, Jumat (7/7/2017), terkait lahan koperasi air kehidupan tersebut, namun sampai saat ini belum ada tanggapannya.

Begitu juga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau, Yulwiriati Moesa, kendati telah diupayakan awak media ini konfirmasi via pesan singkat, Jumat (7/7/2017), terkait lahan KAK tersebut, apakah benar berada di dalam kawasan hutan.?, namun hingga saat ini belum ada penjelasan.

Pimpinan perkebunan Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang dan Senior Manager, Ir Harianto Siburian masih memilih bungkam soal perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mutiara Samsam Kandis dan perizinan perkebunan KAK seluas 4500 hektar, yang terletak di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis.

Barang-Barang karyawan KAK korban PHK dibuang

Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa sejumlah karyawan KAK korban PHK sepihak angkat bicara soal Pabrik Kelapa Sawit Mutiara Sam-Sam Kandis dan lahan perkebunan disebut-sebut milik koperasi “siluman” seluas 4500 hektar, diduga dilindungi oknum aparat.

IMG-20170610-WA0001“Operasional pabrik kelapa sawit mutiara Sam-Sam, dan Koperasi “siluman” itu diduga dibeking oknum aparat yang sangat berpengaruh di Pekanbaru dan Jakarta, karena kendati sudah terjadi dugaan perampasan barang-barang karyawannya dan dugaan pelecehan seksual dihadapan anak-anak yang masih dibawah umur di perkebunan itu, namun sampai saat ini, oknum pemilik koperasi air kehidupan dan PKS itu seakan terkesan “kebal hukum,”ucap J.Situmeang kepada awak media ini.

KAKSelain itu, menurut J.Situmeang, pada tanggal 12 Juni 2017, tim dari Intelkam Polda Riau sudah turun ke daerah Kandis terkait dugaan pengosongan rumah karyawan secara paksa tersebut, namun tim dari Polda tersebut tidak turun langsung untuk melihat kondisi para korban trauma anak-anak di perkebunan KAK itu, tetapi tim dari Polda Riau hanya singgah di salah satu kedai kopi untuk wawancara kepada ketua SPPI, Indra Gunawan dan 2 orang karyawan KAK korban PHK.

“Terus terang kami heran, kenapa tim dari Intelkam Polda Riau itu tidak turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi ibu-ibu dan anak-anak karyawan yang masih trauma, padahal anak-anak korban pengosongan rumah itu masih dibawah umur,”ungkap J.Situmeang dengan nada prihatin.

FB_IMG_1498218139020Begitu juga, Ketua DPP Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-SPPI), Indra Gunawan menyebut pihak koperasi air kehidupan diduga bersama sekelompok “preman” sekitar 50 orang melakukan mengosongkan rumah karyawan korban PHK secara paksa.

Seluruh barang-barang dan satu unit sepeda motor dibawa keluar dari dalam rumah tersebut. Setelah itu, sekelompok “preman” menuju rumah karyawan bernama Ramauli Silalahi untuk mengosongkan rumah karyawannya dan membawa barang-barangnya keluar dari perkebunan Koperasi Air Kehidupan dan dibuang begitu saja.

Begitu juga rumah karyawan bernama Jakiman Situmorang dan Sandra Hutabarat diduga secara paksa melakukan pengosongan rumah yang dipimpin langsung oleh M.Samosir. Tindakan pengosongan rumah karyawan tersebut disaksikan 2 orang anggota TNI dan anggota Kepolisian.

Salah seorang karyawan bernama Dianto, pada tanggal 2 Juni 2017, melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap dirinya pada saat pelaksanaan pengosongan rumah karyawan KAK korban PHK, namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan tersebut.

Menurut Indra Gunawan, terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap Dianto, karena karyawan perkebunan KAK meminta haknya sesuai undang-undang ketenagakerjaan, karena pihak perkebunan koperasi air kehidupan hingga saat ini tidak memberi pesangon kepada karyawannya sesuai undang-undang ketenagakerjaan. “Karyawan KAK sebagai pelapor mengalami luka robek pada alis matanya,”ucap Indra Gunawan.***(Kr).

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here