Barang Karyawan Korban PHK Sepihak Dibuang Begitu Saja

0
98

IMG-20170705-WA0000Kandis,kompasriau-Hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan perampasan, pengrusakan barang dan dugaan pelecehan seksual dimuka umum, yang terjadi di lingkungan Koperasi Air Kehidupan (KAK) Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, pada tanggal 2 Juni 2017. Padahal  kasus tersebut sudah dilaporkan oleh Jakiman ke Polsek Kandis, pada tanggal  8 Juni 2017 sesuai bukti laporan nomor: Pol:STPL/145/VI/2017.

IMG-20170605-WA0001
Dianto Simangunsong diduga dianiaya saat pengosongan rumah karyawan

“Begitu juga laporan saudara Dianto Simangunsong nomor.Pol:STPL/123/VI/2017 , dugaan penganiayaan terhadap dirinya, sudah satu bulan lebih ditangani oleh penyidik, tapi sampai saat ini belum ada juga tersangkanya,”ungkap Tamrin dan kawan-kawannya kepada tim awak media ini, Sabtu (8/7/2017).

Dalam surat pemberitahuan perkeIMG-20170705-WA0001mbangan hasil penetilian, penyidik Polsek Kandis pada tanggal 27 Juni 2017, menjelaskan akan melakukan penyelidikan dan memberitahukan kepada pelapor (Jakiman), bahwa laporan tersebut telah dilimpahkan pendidik Polsek Kandis penanganan perkaranya kepada pendidik pembantu Sat Reskrim Polres Siak.

IMG-20170704-WA0000Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa tindakan pihak Koperasi Air Kehidupan bersama sekelompok “preman” untuk pengosongan rumah karyawan korban PHK sepihak tanpa penetapan PHI, tak berprikemanusiaan.

Menurut Ketua DPP Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI), Indra Gunawan, barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga diduga dirampas dari dalam rumah karyawan dan dibuang begitu saja di Km 1 Jalan Lobo Jaya-Waduk, Kecamatan Kandis.

“Pengosongan  terhadap 4 rumah karyawan korban PHK sepihak dilakukan secara paksa oleh sekelompok “preman” dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur dan disaksikan oleh 2 orang anggota TNI dan oknum anggota Kepolisian,”ujar Indra Gunawan kepada awak media ini, Minggu (9/10/2017).

Indra Gunawan mengaku sangat prihatin atas musibah yang dialami karyawan Koperasi Air Kehidupan dan dugaan korban “kekerasan, pelecehan seksual,  dan premanisme “ pada saat pengosongan rumah dinas karyawan KAK, pada tanggal 2 Juni 2017.

Selain itu, menurut Indra, berjumlah 5 orang anak-anak karyawan korban PHK ini trauma akibat pengosongan rumahnya secara paksa oleh sekelompok preman yang diduga sengaja didatangkan oleh pihak KAK untuk merampas barang-barang dan  alat-alat sekolah anak-anak karyawan.

Dikeluhkan Indra, berjumlah 41 Kepala keluarga (KK) karyawan koperasi air kehidupan korban PHK tanpa penetapan dari PHI dan tidak mendapat pesangon dari pihak KAK, padahal mereka sudah karyawan tetap selama 5 tahun lebih di KAK di Kecamatan Kandis.

Upah minimum sektor pertanian (UMSP) Karyawan KAK sebesar Rp.1.300.000,-

Kendati dinas ketenagakerjaan Propinsi Riau telah melakukan pembinaan kepada pengusaha Koperasi Air Kehidupan di Desa Sam-Sam, agar PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri (PHI), namun pihak manajemen KAK masih melakukan PHK terhadap 41 karyawan diduga tanpa mengacu kepada undang-undang nomor: 13 tahun 2003 pasal 150 S/d pasal 155.

“Pemutusan hubungan kerja jelas sudah diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa tidak boleh dilakukan PHK sebelum memperoleh penetapan dari PHI, tetapi pihak KAK masih melakukan PHK kepada karyawannya tanpa adanya penetapan dari PHI, ”ujar Tamrin.

Lanjutnya, dalam hal mutasi terhadap pengurus dan anggota SPPI diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa mutasi dapat dilakukan perusahaan dengan tidak merugikan hak-hak karyawan sebelumnya.

SPPI telah membuat surat keberatan atas mutasi dan panggilan kerja permasalahan sepihak serta demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen KAK terhadap beberapa pengurus dan anggota PUK SPPI KAK.

“Berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Tetapi tindakan mutasi sekaligus demosi yang dilakukan oleh pihak manajemen KAK, disinyalir tindakan anti serikat bentuk daripada menghalang-halangi kebebasan berserikat serta upaya “pemberangusan SPPI dari perkebunan KAK secara sistematis, masif dan bersetruktur,”ungkap  Tamrin.

Selain itu, menurut Jakiman, selama ini upah minimum sektor pertanian (UMSP) yang dibayar pihak manajemen koperasi air kehidupan kepada karyawannya hanya sebesar 1.300.000,- setiap bulannya.

“Saya sudah 20 tahun bekerja di koperasi air kehidupan, tetapi saya bekerja sebagai mandor transport di koperasi air kehidupan hanya menerima upah minimum sebesar Rp. 1.300.000,-.,”ujar Jakiman.

Menurut Jakiman, tindakan mutasi sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen koperasi air kehidupan terhadap karyawannya disinyalir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mutasi dilakukan merugikan hak-hak yang sebelumnya.

Direktur Koperasi Air Kehidupan, Dian C Anggara Situmorang, kendati sudah berulang kali diupayakan konfirmasi via telepon  genggamnya dengan nomor 081123348…..,guna konfirmasi terkait kasus tersebut, namun hingga saat ini belum ada tanggapannya.***(KR).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here