Kapolda Riau Masih Bungkam Soal Koperasi “Siluman”

0
103

IMG-20170705-WA0002Pekanbaru,kompasriau-Kebobrokan oknum aparat penegak hukum mulai terkuak soal dugaan bersekongkol mengalihfungsi kawasan hutan seluas 4500 hektar menjadi perkebunan kelapa sawit koperasi “siluman” di kawasan Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Propinsi Riau.

IMG-20170705-WA0001Mulai terkuaknya kebobrokan oknum aparat dan oknum pemilik Koperasi Air Kehidupan (KAK), diperkuat dengan keterangan salah seorang anggota DPRD Siak Komisi II,Mhd Ariadi Tarigan menyebut lahan perkebunan kelapa sawit Koperasi Air Kehidupan dan Aek Natio Group seluas 4500 hektar berada di dalam kawasan hutan.

IMG-20170609-WA0034“Kami sudah pernah melaporkan kasus itu kepada aparat penegak hukum, tetapi sampai saat ini, operasional koperasi air kehidupan itu masih tetap lancar melakukan aktivitasnya di dalam kawasan hutan. Saya siap bersaksi kemanapun, bahwa lahan koperasi air kehidupan itu berada di dalam kawasan hutan,”ungkap Mhd Ariadi Tarigan sembari memberikan satu bundel dokumen kepada tim awak media ini, Selasa (4/7/2017).

IMG-20170622-WA0012Bahkan sejumlah karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menyebut oknum pemilik koperasi air kehidupan “kebal hukum” karena diduga dilindungi oknum aparat yang sangat berpengaruh di Jakarta.

“Kami sudah laporkan kasus ini ke Polsek Kandis, pada tanggal 2 Juni dan tanggal 8 Juni 2017, tetapi sampai sekarang belum ada yang ditetapkan tersangkanya, padahal barang-barang kami dirampas, dirusak dan sampai sekarang dibuang begitu saja di Km 1 Libo Jaya, tetapi tidak ada tindakan hukum dari aparat,”keluh Jakiman dan Candra kepada tim awak media ini, Jumat (14/7/2017).

IMG-20170619-WA0003Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Pol Zulkarnain, ketika dikonfirmasi awak media ini via pesan singkat (SMS), WhatsApp, Jumat (14/7/2017), terkait hal tersebut, namun hingga saat ini masih memilih bungkam.

Begitu juga pimpinan perkebunan Koperasi Air Kehidupan, Dian Anggara Situmorang dan juga senior Manager, Ir Harianto Siburian masih memilih bungkam soal perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mutiara Samsam Kandis dan perizinan perkebunan KAK seluas 4500 tersebut.

Karyawan Koperasi Air Kehidupan Korban PHK Sepihak

IMG-20170619-WA0006Seperti dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa pihak koperasi air kehidupan diduga bersama sekelompok “preman” melakukan tindakan secara paksa mengosongkan rumah karyawan korban PHK sepihak.

Seluruh barang-barang dan satu unit sepeda motor dibawa keluar dari dalam rumah tersebut. Setelah itu, sekelompok “preman” menuju rumah karyawan bernama Ramauli Silalahi untuk mengosongkan rumah karyawan dan membawa barang-barangnya keluar dari perkebunan Koperasi Air Kehidupan.

Begitu juga rumah karyawan bernama Jakiman Situmorang dan Sandra Hutabarat diduga melakukan pengosongan rumah yang disebut-sebut dipimpin langsung oleh M.Samosir. Tindakan pengosongan rumah karyawan tersebut disaksikan 2 orang oknum anggota TNI dan anggota Kepolisian.

Menurut Ketua DPP Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (SPPI), Indra Gunawan, barang-barang berharga seperti ijazah, emas,  alat-alat sekolah anak-anak, pakaian dan peralatan  alat rumah tangga diduga dirampas dari dalam rumah karyawan dan dibuang begitu saja di Waduk Km 1 Jalan Libo Jaya, Kecamatan Kandis.

“Pengosongan  terhadap 4 rumah karyawan korban PHK sepihak dilakukan secara paksa oleh sekelompok “preman” dihadapan anak-anak karyawan yang masih dibawah umur dan disaksikan oleh 2 orang anggota TNI dan oknum anggota Kepolisian,”ujar Indra Gunawan kepada awak media ini.

Indra Gunawan mengaku sangat prihatin atas musibah yang dialami karyawan Koperasi Air Kehidupan dan dugaan korban “kekerasan, pelecehan seksual,  dan premanisme “ pada saat pengosongan rumah dinas karyawan KAK, pada tanggal 2 Juni 2017.

Selain itu, menurut Indra, berjumlah 5 orang anak-anak karyawan korban PHK ini trauma akibat pengosongan rumahnya secara paksa oleh sekelompok preman yang diduga sengaja didatangkan oleh pihak KAK untuk merampas barang-barang dan  alat-alat sekolah anak-anak karyawan.

Dikeluhkan Indra, berjumlah 41 Kepala keluarga (KK) karyawan koperasi air kehidupan korban PHK tanpa penetapan dari PHI dan tidak mendapat pesangon dari pihak KAK, padahal mereka sudah karyawan tetap selama 5 tahun lebih di Koperasi Air Kehidupan.

Kendati salah seorang karyawan KAK bernama Dianto, pada tanggal 2 Juni 2017, telah melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap dirinya pada saat pelaksanaan pengosongan rumah karyawan tersebut, namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan tersebut.

Begitu juga, salah seorang karyawan bernama Jakiman, telah melapor ke Polsek Kandis, pada tanggal 8 Juni 2017, dugaan pengosongan rumah secara paksa terhadap korban Ramauli Silalahi, Mangendar Malango, Candra Hutabarat dan Jakiman Situmorang yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2017, di lingkungan Koperasi Air Kahidupan di Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis.

Menurut Jakiman, sampai saat ini belum ada yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam laporan No.Pol:STPL/145/VI/2017/Riau/Res Siak/Sektor Kandis.

Menurut J.Situmeang, pada tanggal 12 Juni 2017, tim dari Intelkam Polda Riau sudah turun ke daerah Kandis terkait dugaan pengosongan rumah karyawan secara paksa tersebut, namun tim dari Polda tersebut tidak turun langsung untuk melihat kondisi para korban trauma anak-anak di perkebunan KAK itu, tetapi tim dari Polda Riau hanya singgah di salah satu kedai kopi untuk wawancara kepada ketua SPPI, Indra Gunawan dan 2 orang karyawan KAK korban PHK.

“Tim dari Intelkam Polda Riau itu tidak turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi ibu-ibu dan anak-anak karyawan yang masih trauma, padahal anak-anak korban pengosongan rumah itu masih dibawah umur,”ungkap J.Situmeang dengan nada prihatin.

Bahkan J.Situmeang menyebut koperasi air kehidupan yang memiliki lahan seluas 4500 hektar di kawasan kecamatan Kandis diduga koperasi “siluman”.

“Kuat dugaan koperasi air kehidupan itu koperasi “siluman”, karena ketika kita pertanyakan perizinan koperasi air kehidupan itu kepada Dian Anggara Situmorang yang disebut-sebut sebagai pemiliknya, namun sampai saat ini, Dian Anggara Situmorang masih memilih bungkam,”ujar J.Situmeang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Riau, Yulwiriati Moesa, kendati telah diupayakan awak media ini konfirmasi via pesan singkat, Jumat (7/7/2017), terkait lahan KAK tersebut, apakah benar berada di dalam kawasan hutan.?, namun hingga saat ini belum ada penjelasan.***(Tim).

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here