DPP FSPPI Pertanyakan ISPO PT Ivo Mas Tunggal

0
15

ivoSiak,kompasriau-Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perjuangan Indonesia (DPP-SPPI) Propinsi Riau meminta kepada petinggi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau untuk tidak “tutup mata” soal hak bonus bagi karyawan dengan status PKWT produksi tahun 2016 di PT Ivo Mas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.

Pasalnya, sejumlah pengurus inti DPP SPPI menyebut perusahaan sebesar PT Ivo Mas Tunggal milik “Konglomerat Kakap Indonesia terkesan begitu rendahnya memandang keberadaan buruh dengan status PKWT”.

Menurut ketua umum DPP-SPPI, Indra Gunawan, setelah di surati 2 (dua) kali oleh DPP SPPI Siak-Riau soal hak bonus bagi karyawan dengan status PKWT untuk tahun produksi 2016, akhirnya PT Ivo Mas Tunggal (PT IMT), yang beroperasi di wilayah hukum Kecamatan Kandis, tanggal 14 Juli 2017, mengundang pengurus DPP FSPPI Siak untuk mengadakan pertemuan, dan menyampaikan penjelasan terkait Hak Bonus PKWT yang ada di PT IMT.

Dalam pertemuan di ruang kantor PT IMT,  pengurus DPP FSPPI Siak hadir bersama perwakilan PUK dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP FSPPI Siak Riau, sedangkan dari pihak PT IMT di hadiri oleh HR PSM 5 PT IMT,Anas Barus (PC PT IMT) dan beberapa Manejer Unit PT IMT.

Kemudian pihak PT IMT menjelaskan kepada pihak SPPI, bahwa bonus bukan Hak Normativ, maka pihak perusahaan tidak membayarkan Bonus kepada Buruh dengan status PKWT.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ketua FSPPI Siak-Riau, Indra Gunawan mengaku sangat kecewa terhadap pihak manajemen perusahaan yang terkesan berlaku diskriminasi kepada buruh PKWT, padahal menurut Indra Gunawan, dalam peraturan perundang-undangan sudah menjamin kesamaan hak setiap pekerja/buruh tanpa diskriminasi oleh pengusaha.

Dijelas Indra Gunawan, bahwa dalam pasal 2 UU no 13 tahun 2003 Bab II landasan, Asa dan tujuan berbunyi”Pembangunan Ketenagakerjaan berlandaskan PANCASILA dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945,pasal 6 “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Permenaker no 28 tahun 2014 tentang pembuatan peraturan perusahaan (PP),perjanjian kerja bersama (PKB)dan pengesahan pasal 15 ayat 1 berbunyi “bahwa didalam satu perusahaan hanya dapat di buat satu Perjanjian kerja bersama (PKB) yang berlaku sama bagi pekerja dengan status PKWT. Bonus kepada pekerja PT IMT diatur dalam PKB-BKS-PPS pasal XIII ayat 2.

“Jadi sudah sangat jelas normativ dari peraturan perundang-undangan ini adalah perlakuan yang sama adalah Hak Dasar (normativ), bukan pada berapa besar bonus yang akan diberikan oleh pengusaha,”ujar Indra Guawan dengan nada kesal.

“Kita jadi bertanya-tanya, perusahaan sebesar PT IMT milik “Konglomerat Kakap Indonesia begitu rendahnya memandang keberadaan buruh dengan status PKWT”,”kritik Indra Gunawan lagi.

Saat ini, menurut Indra Gunawan,  PT IMT sedang sibuk-sibuknya kampanye baik kepada pekerja maupun pihak diluar perusahaan tentang KLSG (Kebijakan lingkungan sosial GAR) dengan 4 poin sebagai adanya tentang kebijakan pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.

Pada poin ke 3 KLSGMengakui,menghormati dan memperkuat semua kak-hak pekerja/buruh.

Lanjutnya, PT Ivo Mas Tunggal adalah salah satu penerima sertifikasi ISPO Perdana dari 10 perkebunan milik 9 perusahaan sawit terkemuka di Indonesia dari menteri pertanian RI beberapa waktu yang lalu di Jakarta.

Sementara azas kepatuhan kepada semua peraturan perundang-undangan adalah syarat dasar untuk menyandang sertifikasi RSPO dan ISPO.

“Lalu bagaimana dengan PT IMT yang berlaku diskriminasi kepada buruh dengan status PKWT,sangat lah tidak layak mendapatkan sertifikasi ISPO selanjutnya dan meminta semua pihak yang terkait untuk meninjau kembali sertifikasi yang sudah diraih oleh PT IMT anak perusahaan PT SMART TBK yang berinduk di GAR LTD singapura,”beber Indra Gunawan dengan nada senyum kepada awak media ini,Rabu (19/7/2017).

Untuk itu, Ketua Umum DPP FSPPI Siak-Riau, Indra Gunawan mengharapkan PT IMT tidak berlaku diskriminasi kepada setiap pekerja/buruh apapun status dan pekerjaan nya,memberikan hak-haknya termasuk juga Hak bonus bagi pekerja PKWT sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perusahaan juga berkewajiban mengedukasi seluruh Kewajiban pekerja/buruh sebagai upaya meningkatkan SDM Perusahaan. “Sehingga akan terwujud pekeja keras dan cerdas dengan produktivitas yang mumpuni sehingga tercipta keseimbangan antara hak juga Kewajiban,”ungkap Indra Gunawan dengan semangat.

Kendati tim komunikasi PT Ivo Mas Tunggal telah berjanji akan memberi penjelasan kepada tim awak media ini, soal hak bonus PKWT tersebut, namun hingga berita ini dimuat, pihak tim komunikasi belum juga memberi penjelasan kepada awak media ini.(Ts).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here